BELAWAN,(PAB)----
Masih beroperasinya ratusan kapal pukat trawl Puluhan nelayan tradisional yang membawahi ribuan nelayan tradisional dari Kota Medan, nelayan Kabupaten Deliserdang serta nelayan Kabupaten Langkat, lakukan protes, Senin, (14/10/2019).
Dalam protes tersebut mereka meminta agar pemerintah merespon 3 poin di antaranya, Tegakkan amanat UU no 45 2009 tentang perikanan terhadap kapal trawl, bauke ami (fisher), pukat teri lingkung, serta pukat Hela (pukat tarik gandeng 2),Bentuk tim terpadu melibatkan instansi penegak hukum beserta nelayan dan Utamakan penegakan hukum terhadap kapal yang memiliki SIPI (surat ijin penangkapan ikan) SIUP (surat ijin usaha perikanan) , SLO (surat laik operasi) dan SPB (surat persetujuan berlayar).
Apabila dalam protes tersebut tak juga disahuti oleh pemerintah, maka seluruh nelayan tradisional siap turun aksi ke jalan, karena dianggap pemerintah tidak lagi memperhatikan kehidupan nelayan kecil yang menjadi imbas oleh orang-orang yang berkepentingan.
"Kalau pemerintah tak mau juga memperhatikan nasib nelayan kecil ini, kami semua siap untuk turun ke jalan untuk memperjuangkan nasib kehidupan nelayan tradisional," kata pengurus Komunitas Nelayan Tradisional Bersatu, Rahman Gafiqi di Belawan.
Lebih lanjut sambung Rahman, tak pelak kalau kecurigaan para nelayan selama ini betul adanya, karena masih beroperasinya pukat berskala besar akibat dari adanya permainan oknum aparat penegak hukum di laut dengan para pengusaha perikanan.
"Kita nelayan menduga keras masih adanya oknum-oknum aparat keamanan di laut yang masih bersekongkol dengan para pengusaha ikan sehingga pukat trawl masih saja beroperasi," ungkap Rahman.
Dalam persoalan ini, Komunitas Nelayan Tradisional Bersatu berharap kepada Danlantamal I Belawan, Laksamana Pertama TNI, Abdul Rasyid Kacong, agar terus memantau proses penyidikan terhadap 6 kapal yang telah ditangkap pihak Lantamal I Belawan, yang 5 kapal diantaranya adalah KM Putra Silaban, KM Sumber Nusantara, KM Usaha Jaya, KM Raseuli, serta KM Rola Jaya 1. (Ali)
