Latest Posts

Siwaji Raja Bagikan 20 Ton Beras Jelang Deepavali

Wed, 04 Nov 2026 22:52:38 +0700

MEDAN, PAB – Menyambut Hari Raya Deepavali 5128 Kaliyuga Tahun 2026, tokoh masyarakat India Sumatera Utara, Dr. S. Siwaji Raja, S.T., http://M.Sos., menyalurkan 20 ton beras kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan tali kasih ini merupakan tradisi kemanusiaan yang diwariskan almarhum ayahandanya, Sankar Linggam, dan terus dilestarikan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Penyaluran bantuan turut dibantu jajaran Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumatera Utara dan PHDI Kota Medan, sebagai bentuk kebersamaan dan gotong royong.

Siwaji Raja menyampaikan, kegiatan berbagi tersebut merupakan amanah dan warisan nilai kemanusiaan dari orang tuanya.

"Kegiatan tali kasih ini merupakan tradisi yang telah diwariskan oleh almarhum ayahanda kami sejak dahulu. Kami berupaya terus melanjutkan semangat berbagi ini, bukan hanya pada perayaan Deepavali, tetapi juga pada Idulfitri, Iduladha, Natal, Tahun Baru, serta berbagai kegiatan sosial lainnya," ungkap Siwaji Raja yang juga Ketua Bidang Keagamaan dan Spiritualitas PHDI Pusat.

Selain momentum hari besar keagamaan, keluarga besar Siwaji Raja juga menjalankan program sosial Sangkara Free Meals, yakni berbagi makanan gratis kepada masyarakat yang dilaksanakan rutin setiap hari Rabu.

"Bagi kami, berbagi bukan hanya dilakukan pada momentum hari raya, tetapi menjadi bagian dari pengabdian yang terus kami jalankan," pungkas Siwaji Raja yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Sangkara School.

Ketua PHDI Provinsi Sumatera Utara, Surya, mengapresiasi konsistensi kepedulian sosial keluarga besar Siwaji Raja.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan mulia ini. Penyaluran 20 ton beras tentu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya menjelang Deepavali. PHDI Sumatera Utara bersama PHDI Kota Medan turut bergerak membantu penyalurannya," ungkap Surya.

Surya juga berharap kegiatan sosial dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan yang tulus, tanpa mengkotak-kotakkan masyarakat berdasarkan kelompok maupun latar belakang tertentu.

"Jadikan kegiatan berbagi sebagai sarana mempersatukan, bukan membeda-bedakan. Sebab, kemanusiaan harus berada di atas segala perbedaan," pungkasnya.

Penyaluran 20 ton beras ini menjadi bukti kepedulian sosial dapat diwariskan antargenerasi, sekaligus momentum mempererat persaudaraan dan menghadirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.

Adz-Dzikra Cilegon Buka PSB 2027, Hadirkan Pendidikan SD hingga SMA Plus Boarding Huffaz

Wed, 04 Nov 2026 22:46:53 +0700

CILEGON, PAB – Pesantren Eco Tahfidz Al-Qur’an Adz-Dzikra Cilegon resmi membuka Penerimaan Santri Baru (PSB) Tahun Ajaran 2027. Pesantren yang mengusung konsep Boarding School of Huffaz tersebut membuka kesempatan bagi calon santri untuk menempuh pendidikan pada jenjang SD, SMP, hingga SMA Plus.

Informasi pembukaan PSB 2027 tersebut disampaikan langsung oleh Rois Muassasah Adz-Dzikra, KH. Tsabit EZ., M.Sy., melalui status WhatsApp pribadinya.

Berdasarkan informasi dalam flyer resmi, Adz-Dzikra berlokasi di Jalan Darma Kusuma No. 165, Cilegon Barat, Kota Cilegon, Banten.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterlibatan tokoh nasional KH. Ma’ruf Amin sebagai Mustasyar atau pembimbing pesantren. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut tercantum sebagai Mustasyar Adz-Dzikra, sementara kepemimpinan pesantren berada di bawah Rois Muassasah KH. Tsabit EZ., M.Sy.

Mengusung pendidikan berbasis Al-Qur’an, Adz-Dzikra tidak hanya berorientasi pada pembentukan generasi penghafal Al-Qur’an (Huffaz), tetapi juga berupaya membangun karakter, wawasan keislaman, serta kemampuan santri dalam menghadapi perkembangan zaman.

Semangat tersebut tercermin dalam jargon perjuangan pesantren:

"Bergeraklah Ala Bashiroh dengan Fikroh, Manhaj, Harokah Nahdliyyah."

Jargon tersebut sebelumnya juga disampaikan Buya Tsabit dalam momentum Istighosah Hari Santri Nasional 2026.

Dalam visi pendidikannya, Adz-Dzikra menekankan pembentukan santri yang memiliki fikroh tawassuthiyah (pola pikir moderat), berpegang pada manhaj living turots (tradisi keilmuan Islam yang terus hidup), serta mengembangkan harokah digital dakwah sebagai bagian dari kontribusi dakwah di era digital.

Selain pendidikan kepesantrenan dan tahfiz Al-Qur’an, Adz-Dzikra juga merupakan bagian dari Tsabit International Business School. Lembaga ini terus mengembangkan pendekatan pendidikan integratif yang memadukan nilai-nilai Al-Qur’an, wawasan internasional, dan kewirausahaan.

Dengan dibukanya PSB Tahun Ajaran 2027, masyarakat, khususnya para orang tua di Kota Cilegon dan sekitarnya, memiliki alternatif pendidikan berbasis pesantren yang mengintegrasikan pendidikan formal, pembinaan karakter, dan penguatan hafalan Al-Qur’an.

Calon wali santri yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp 08777 23 6000 3 atau memindai QR Code pendaftaran yang tercantum dalam flyer resmi.

Pembukaan PSB ini diharapkan menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun kedalaman spiritual, akhlak, dan kemandirian.

Pastikan Kualitas dan Keamanan, Tim Dalwas Tinjau Lima Jembatan Garuda di Boyolali

Wed, 04 Nov 2026 19:15:30 +0700

Boyolali, PAB --- Tim Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas) Jembatan Garuda TA 2026 melakukan peninjauan terhadap sejumlah Jembatan Merah Putih di wilayah Kabupaten Boyolali, Rabu (04/11/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas pembangunan serta keamanan jembatan agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

Tim Dalwas yang dipimpin Kolonel Czi Bambang KP meninjau sedikitnya lima lokasi, yakni Desa Jrakah Kecamatan Selo, Desa Gumukrejo Kecamatan Banyudono, Desa Tanjungsari Kecamatan Teras, serta Desa Manyaran dan Desa Pengkol Kecamatan Karanggede.

Dalam peninjauan tersebut, tim melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik jembatan, kualitas material, konstruksi bangunan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Ketua Tim menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh pembangunan sesuai dengan perencanaan dan memenuhi standar keamanan. "Pemeriksaan dan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bangunan yang sudah dibuat sesuai spesifikasi dan RAB. Tentunya, kami juga memastikan jembatan tersebut aman digunakan oleh masyarakat nantinya," jelasnya.

Melalui pengawasan tersebut, diharapkan seluruh jembatan memiliki kualitas konstruksi yang baik, kokoh, dan sesuai ketentuan teknis. Keberadaan Jembatan Merah Putih juga diharapkan mampu memperlancar akses warga serta mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan konektivitas antardesa.

Sementara itu, Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin menyambut baik kunjungan Tim Dalwas Jembatan Garuda TA 2026. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi secara langsung sangat penting untuk memastikan pembangunan seluruh Jembatan Perintis Garuda di wilayah Kodim 0724/Boyolali berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Selamat datang kepada Tim Dalwas Jembatan Garuda TA 2026 di wilayah Kodim 0724/Boyolali. Merupakan kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami menerima kunjungan tim ini. Pengawasan dan evaluasi sangat menentukan keberhasilan pembangunan seluruh Jembatan Perintis Garuda di wilayah Kodim 0724/Boyolali," ungkap Dandim.

Kodim Sragen Buka Karya Bakti Tahap II di Desa Trombol

Wed, 04 Nov 2026 19:10:32 +0700

SRAGEN, PAB – Kodim 0725/Sragen menggelar Karya Bakti Manunggal Guyub Rukun Tahap II Tahun 2026 di Desa Trombol, Kecamatan Mondokan. Upacara pembukaan digelar di Lapangan Mini Trombol, Rabu (4/11/2026).

Dalam amanat Bupati Sragen Sigit Pamungkas, S.I.P., M.A., yang dibacakan Wakil Bupati Sragen H. Suroto, disampaikan bahwa program Karya Bakti adalah wujud nyata filosofi Guyub Rukun, jati diri Sragen.

"TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Kalau Guyub Rukun, pekerjaan seberat apa pun akan menjadi ringan," bunyi amanat tersebut.

Dengan tema "Dengan Semangat Karya Bakti TNI Manunggal Guyub Rukun Mewujudkan Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera dan Merata", kegiatan ini sejalan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Sragen yang terfokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, serta ketahanan masyarakat desa.

"Mari kita jadikan Karya Bakti TNI ini sebagai momentum untuk menyatukan karsa dan karya, mempererat tali persaudaraan, memupuk semangat gotong-royong, dan menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat," lanjutnya.

Bupati juga berharap Karya Bakti memberikan dampak positif dalam waktu relatif singkat, terutama pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Sementara itu, Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Dindin Rohidin, S.I.P., melalui Kepala Staf Kodim Mayor Cba Beni Yusdiantoro, S.E., menjelaskan sasaran fisik dan nonfisik kegiatan.

"Sasaran fisik Karya Bakti di Desa Trombol di antaranya pengecoran jalan sepanjang 400 meter lebar 3 meter dan tebal 12 cm, rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 4 unit, pembuatan jamban sehat 5 unit. Sementara sasaran nonfisik berupa penyuluhan pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan, kesehatan, KB dan Posyandu, Bintal dan Rohani, wawasan kebangsaan dan bela negara, Kamtibmas, bahaya narkoba dan antisipasi terorisme," jelasnya.

Ia menambahkan, Karya Bakti berbeda dengan TMMD yang membutuhkan waktu 30 hari, sedangkan Karya Bakti hanya 21 hari. Kegiatan dibuka hari ini dan akan ditutup pada 24 November mendatang.

"Kami berharap kegiatan berjalan lancar dan selesai tepat waktu," ucap Kasdim.

Usai upacara, Forkopimda membagikan paket sembako untuk lansia dan warga prasejahtera serta menyerahkan bantuan RTLH dan jamban secara simbolis.

Babinsa Dampingi Pembangunan Irigasi Perpipaan di Slogohimo

Wed, 04 Nov 2026 16:13:49 +0700

*WONOGIRI, PAB* – Babinsa Koramil 22/Slogohimo Kodim 0728/Wonogiri, Sertu Awaludin, melaksanakan pendampingan pembangunan Irigasi Perpipaan (IRPIP) di Kelompok Tani Girimanik II, Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Rabu (4/11/2026).

Pembangunan irigasi perpipaan tersebut didukung melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jateng. Program ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan air lahan pertanian, khususnya dalam menghadapi tantangan ketersediaan air.

Dalam kegiatan tersebut, Sertu Awaludin melakukan pendampingan guna memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik sekaligus memberikan motivasi kepada petani agar menjaga dan memanfaatkan fasilitas irigasi secara optimal.

Menurutnya, irigasi perpipaan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pengairan lahan pertanian. Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, produktivitas pertanian diharapkan meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik.

"Melalui pendampingan ini, kami berharap program irigasi perpipaan dapat memberikan manfaat nyata bagi para petani. Fasilitas yang telah dibangun hendaknya dijaga dan dirawat bersama agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," ujarnya.

Pendampingan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan peran aktif Babinsa dalam mendukung program pembangunan di wilayah, khususnya sektor pertanian.

Sinergi antara TNI, kelompok tani, dan pihak perbankan melalui program CSR Bank Jateng diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemajuan pertanian di Kabupaten Wonogiri.

Hinca Panjaitan: Dugaan Penyadapan Coreng Institusi, Bongkar Semua

Wed, 04 Nov 2026 14:14:56 +0700

MEDAN, PAB– Pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama tiga perwira tinggi Polri menjadi sorotan publik, Selasa (3/11/2026).

Dalam pemberitaan yang beredar, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin disebut mengumumkan penetapan dan penahanan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.

Ketiga perwira yang disebut dalam pemberitaan tersebut adalah LSP yang disebut menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, ASN yang disebut menjabat sebagai Kadivkum Polri, dan EHS yang disebut menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.

Mereka diduga terlibat dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Menanggapi pemberitaan tersebut, anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan keprihatinannya dan meminta proses hukum berjalan transparan.

"Kita hormati penegakan hukum oleh Bareskrim Polri. Kita minta penanganannya secara transparan dan bongkar semua siapa saja yang terlibat. Ini sangat mencoreng institusi Polri," tegas Hinca, Selasa (3/11/2026) malam.

Hinca yang juga Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat itu menilai, jika dugaan tersebut terbukti, hal itu akan mencoreng nama Polri.

Dalam akun Facebook-nya, Hinca IP Panjaitan menuliskan pernyataan yang dikaitkan dengan tagar #paboa dan #NggakAcciCeng, serta mengunggah foto ilustrasi papan catur dengan keterangan latin _"Cui prodest scelus, is fecit"_ yang diartikan sebagai siapa yang diuntungkan oleh suatu kejahatan, dialah yang melakukannya. Ia menutup postingannya dengan kalimat "JAGA KEDAULATAN NEGARA."

Dalam pemberitaan yang beredar, Bareskrim disebut masih menelusuri bagaimana dugaan penyadapan berlangsung, siapa yang memberi perintah, dan bagaimana sejumlah nomor telepon bisa masuk ke sistem pemantauan komunikasi Polri.

Disebutkan pula, penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi maupun dasar penegakan hukum, pada periode 2025-2026. Aktivitas tersebut diduga tidak sesuai prosedur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Dalam pemberitaan itu juga diklaim, sasaran dugaan penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Selain itu, penyidik disebut menduga ada penghapusan jejak elektronik atau log pada Oktober 2026.

Tiga pasal disebut diterapkan penyidik, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana maksimal terberat 10 tahun penjara.

Dalam proses penyidikan yang diklaim berjalan, Bareskrim disebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Hingga berita ini disusun, pembagian peran masing-masing tersangka yang disebut dalam pemberitaan tersebut belum diuraikan secara rinci. Penyidik disebut masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti elektronik dan keterangan saksi.

*Catatan Redaksi:* Berita ini disusun berdasarkan narasi dan pemberitaan yang beredar sebagaimana disampaikan sumber. Kebenaran materiil atas dugaan tersebut masih memerlukan konfirmasi dan pembuktian dalam proses hukum yang berlaku.

Babinsa Danukusuman Pantau Gerakan Pasar Murah Di Wilayah

Wed, 04 Nov 2026 14:07:44 +0700

Surakarta, PAB --- Babinsa Danukusuman Sertu Tito Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta memantau kegiatan gerakan pasar murah bertempat dihalaman Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta, Rabu (04 November 2026)

Sertu Tito mengungkapkan bahwa, Kegiatan pemantauan Pasar Murah dan bahan pokok oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa) di wilayah Kota Surakarta (Solo) terus dilakukan secara aktif untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta memastikan stabilitas harga sembako bagi warga masyarakat Kelurahan Serengan Kecamatan Kota Surakarta.

Antusiasme masyarakat selama berlangsung yang membeli paket sembako murah (seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya) yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta sangatlah meringankan dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan yang dijual diluar, Tegas Sertu Tito

Perkuat Fondasi Kebangsaan, Kesbangpol Sumut Gelar Pembekalan Wawasan Kebangsaan bagi Ormas di Medan

Tue, 03 Nov 2026 19:07:54 +0700

MEDAN, PAB – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Sosialisasi, Edukasi, dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial, serta Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat.

Kegiatan berlangsung di Gedung Serba Guna PKK Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Selasa (3/11/2026), dengan tujuan memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesadaran berbangsa di tengah dinamika masyarakat modern.

Acara dihadiri berbagai pimpinan dan perwakilan ormas serta elemen kelompok masyarakat di Sumatera Utara. Turut hadir Kaban Kesbangpol Kota Medan Andi Mario, AP., M.Si., Kabid Kesbangpol Dr. Muhammad Andri, S.S.T.P., serta Eddy beserta staf Kesbangpol Sumut.

Kegiatan berlangsung interaktif dan khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan pembacaan doa. Forum ini menghadirkan narasumber dari instansi terkait, AKBP Dr. Samsul Bahri Siregar, yang memberikan pemaparan materi mengenai ketahanan sosial dan wawasan kebangsaan.

Suasana ruangan dipenuhi peserta dari beragam latar belakang ormas yang menyimak materi dengan antusias.

Selain sesi edukatif, acara juga diisi penyerahan plakat penghargaan secara simbolis dari perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dalam menjaga stabilitas daerah.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran pejabat Kesbangpol Sumut, Kaban Kesbangpol Kota Medan, narasumber, dan seluruh peserta.

Melalui pembekalan ini, Kesbangpol Sumut berharap ormas dan kelompok masyarakat dapat proaktif menjadi garda terdepan dalam merawat kerukunan, memperkuat ketahanan sosial, serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Harumkan Nama Cilegon, Ibrahim Hanief Raih Juara III Wushu Tingkat Nasional

Mon, 02 Nov 2026 20:18:23 +0700

CILEGON, PAB – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kota Cilegon. Ibrahim Hanief, siswa kelas XI SMA Bosowa Al-Azhar Cilegon, berhasil meraih Juara III dalam Kejuaraan Wushu Tingkat Nasional 2026 yang diselenggarakan di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU), Jombang.

Dalam kejuaraan tersebut, Ibrahim tampil membawa nama sekolah dan Kota Cilegon. Ia menunjukkan kemampuan, kedisiplinan, serta semangat kompetitif hingga mampu bersaing dengan peserta dari berbagai daerah dan meraih posisi ketiga di tingkat nasional.

Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Kepala SMA Bosowa Cilegon, Suheri. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian yang diraih peserta didiknya.

"Alhamdulillah, kami keluarga besar SMA Bosowa Cilegon mengucapkan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang diraih oleh ananda Hanief yang berhasil memperoleh Juara III dalam ajang lomba Wushu tingkat nasional dengan membawa nama SMA Bosowa Cilegon," ungkap Suheri.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan kebanggaan bagi sekolah sekaligus bukti bahwa peserta didik SMA Bosowa Cilegon memiliki potensi dan kemampuan untuk berkompetisi serta berprestasi, tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga olahraga.

Suheri berharap keberhasilan Ibrahim menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan, berlatih dengan tekun, dan meraih prestasi yang lebih tinggi pada masa mendatang. Ia juga berharap pencapaian tersebut dapat menginspirasi seluruh peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai potensi masing-masing.

"Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Hanief, orang tua, pelatih, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan pendampingan sehingga prestasi ini dapat diraih," tambahnya.

Ia menegaskan, SMA Bosowa Cilegon berkomitmen untuk terus mendukung tumbuhnya generasi yang SMART, ISLAMIC, DISCIPLINE, INNOVATIVE, dan COMPETITIVE.

Di sisi keluarga, keberhasilan Ibrahim juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi ibundanya, Hj. Titin Kholawiyah, S.Pd., M.M., M.KM. Ibrahim diketahui merupakan putra dari Hj. Titin Kholawiyah, sosok yang dikenal sebagai akademisi, pengusaha, sekaligus aktivis gerakan perempuan asal Banten.

Prestasi yang diraih Ibrahim menjadi gambaran pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mendorong generasi muda mengembangkan bakat serta kemampuannya.

Keberhasilan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan sekolah, tetapi juga membawa nama Kota Cilegon di tingkat nasional. Capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya agar berani mengembangkan potensi, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.

Melalui kerja keras, kedisiplinan, dukungan orang tua, serta lingkungan pendidikan yang positif, generasi muda Cilegon diharapkan mampu terus melahirkan prestasi dan mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional maupun internasional.

Kuasa Hukum Bank Mandiri Hindari Wartawan, Hakim Kembali Minta Tergugat Nomor 30 Hadir

Mon, 02 Nov 2026 20:15:41 +0700

MEDAN, PAB – Sikap kuasa hukum Bank Mandiri yang memilih bungkam dan meninggalkan awak media usai persidangan gugatan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (2/11/2026), menjadi sorotan.

Persidangan yang berlangsung di Ruang Cakra 5 PN Medan tersebut dipimpin hakim Frans Effendi Manurung, SH. Dalam persidangan terbuka untuk umum itu, kuasa hukum Bank Mandiri selaku pihak tergugat menyerahkan sejumlah berkas kepada majelis hakim dan kuasa hukum PT TSI selaku pihak penggugat.

Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan pada 9 November 2026 dan secara khusus meminta *Tergugat Nomor 30* untuk hadir.

Permintaan tersebut menjadi perhatian karena pemanggilan terhadap Tergugat Nomor 30 diketahui telah dilakukan sebanyak dua kali sebelumnya.

*Dimintai Klarifikasi, Kuasa Hukum Justru Tinggalkan Wartawan*

Usai persidangan, awak media berupaya meminta keterangan kepada kuasa hukum Bank Mandiri mengenai perkembangan gugatan dan persoalan yang muncul selama proses persidangan.

Namun, kuasa hukum pihak tergugat tidak bersedia memberikan tanggapan dan langsung meninggalkan wartawan tanpa penjelasan.

Sikap tersebut disayangkan, mengingat Bank Mandiri merupakan *salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia* yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebagai institusi perbankan milik negara, keterbukaan dan kesediaan memberikan klarifikasi terhadap persoalan hukum yang menyeret namanya tentu menjadi hal yang patut diharapkan publik.

Selain itu, berdasarkan pantauan awak media, persoalan kelengkapan administrasi masih menjadi perhatian dalam proses persidangan hingga memasuki panggilan kelima.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan langsung dari pihak Bank Mandiri. Pihak Bank Mandiri tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada *Senin, 9 November 2026*, dengan agenda menghadirkan Tergugat Nomor 30 sesuai permintaan majelis hakim.

Perkara gugatan PT TSI terhadap Bank Mandiri masih dalam proses persidangan. Seluruh dalil para pihak akan diuji melalui mekanisme hukum di pengadilan.

Rupiah Menjangkau Pelosok Nusantara, KRI Bung Karno-369 Tegaskan Kehadiran Negara di Wilayah 3T

Mon, 02 Nov 2026 20:12:08 +0700

BELAWAN, PAB – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I melalui KRI Bung Karno-369 turut menyukseskan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Bank Indonesia Tahun 2026 di wilayah kepulauan Sumatera Utara dan Aceh, 27 Oktober hingga 1 November 2026.

KRI Bung Karno-369 diberangkatkan dari Dermaga Kodaeral I Belawan dengan mengangkut 25 personel Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Pejuang Rupiah. Ekspedisi menjangkau empat pulau di dua provinsi, yakni Pulau Sembilan dan Pulau Kampai di Sumatera Utara, serta Pulau Pusong dan Sabang di Aceh.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi TNI AL dan Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan Rupiah layak edar sekaligus menghadirkan pelayanan negara hingga wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Dalam mendukung misi tersebut, KRI Bung Karno-369 melaksanakan lego jangkar di perairan Pangkalan Susu dan Teluk Langsa sebelum melanjutkan pelayaran menuju Sabang. Kelancaran kegiatan turut didukung Posal Pangkalan Susu, Posal Teluk Langsa, Posal Seruway, serta Lanal Sabang sebagai bentuk sinergi unsur KRI dengan satuan jajaran Kodaeral I.

Setibanya di Sabang, KRI Bung Karno-369 juga menggelar kegiatan Open Ship bagi pelajar SMP sebagai sarana edukasi kemaritiman dan pengenalan tugas TNI AL kepada generasi muda, serta menerima kunjungan Wali Kota Sabang guna mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat tidak hanya menghadirkan layanan penukaran dan distribusi uang Rupiah layak edar, tetapi juga memberikan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat. Layanan ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan, khususnya nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM.

Kerja sama TNI AL dan Bank Indonesia yang telah terjalin sejak 2012 ini juga memperoleh pengakuan internasional melalui Currency Initiative Award dari Central Banking Awards 2024. Pada tahun 2026, ERB menjadi bagian dari 19 kegiatan nasional dengan jangkauan 96 pulau di wilayah 3T Indonesia.

Melalui dukungan KRI Bung Karno-369, Kodaeral I menegaskan komitmen TNI AL untuk senantiasa hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tidak hanya dalam menjaga pertahanan dan keamanan laut, tetapi juga mendukung pembangunan serta pemerataan ekonomi nasional.

Polresta Deli Serdang Gelar Program Polisi Peduli Pendidikan di Dua Sekolah

Mon, 02 Nov 2026 19:46:19 +0700

DELI SERDANG, PAB– Kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan diwujudkan Polresta Deli Serdang melalui pelaksanaan program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di dua sekolah berbeda, Senin (02/11/2026) pagi.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan Polidik di SMA Methodist Lubuk Pakam bersama Kepala Sekolah Drs. Sangap Ginting, M.Pd., para guru, dan siswa-siswi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta memberikan perhatian terhadap pentingnya kesadaran hukum serta keterlibatan pelajar dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Sementara itu, Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan serupa di SMA Negeri 1 Beringin, Kecamatan Beringin. Wakapolresta memimpin upacara bendera sekaligus menyampaikan imbauan kamtibmas kepada pelajar. Kegiatan turut dihadiri Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beringin Minna Tiani, M.Pd., Kapolsek Beringin IPTU Bryan J. Ginting, S.H., Kabit Gakkum Satlantas IPTU Dorry, serta personel Polsek Beringin.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad menjelaskan program Polidik merupakan bentuk kepedulian dan pendekatan humanis Polri kepada kalangan pelajar.

"Melalui program Polisi Peduli Pendidikan ini, kami ingin mengajak para pelajar untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, dimulai dari lingkungan sekolah. Hindari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, tawuran, bullying, serta segala bentuk perilaku negatif yang dapat merusak masa depan. Jadilah pelajar yang disiplin, taat hukum, dan mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar," ungkapnya.

Ia menegaskan menjaga kamtibmas bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan pelajar.

Pelaksanaan Polidik di dua sekolah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Deli Serdang dalam mendukung program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri, khususnya melalui peningkatan kepedulian Polri terhadap lingkungan pendidikan serta membangun kesadaran hukum sejak dini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Polri dan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta terbebas dari gangguan kamtibmas.

Kepsek SD Negeri 153018 Sipea-Pea Bungkam, Saksi Penamparan Siswa di Sorkam Barat Diduga Diintimidasi Guru

Fri, 30 Oct 2026 20:13:32 +0700

TAPANULI TENGAH, PAB– Buntut dugaan kekerasan terhadap siswa di SD Negeri 153018 Sipea-Pea 1, Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyisakan persoalan baru. Saksi yang merupakan teman sekelas korban berinisial NN diduga mendapat perundungan dari oknum guru.

Hal itu disampaikan SAS, teman sekelas NN, kepada orang tuanya sepulang sekolah, Rabu (28/10/2026).

Dalam kondisi menangis, SAS mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa guru setelah diketahui memberikan keterangan terkait peristiwa penamparan NN oleh wali kelas kepada orang tua korban.

SAS disebut dipersalahkan dan dimarahi oleh oknum guru karena keterangannya mengenai dugaan penamparan yang dilakukan wali kelas berinisial AP. Dugaan penamparan tersebut dipicu karena korban tidak mengumpulkan sisa nasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperintah kan oknum guru tersebut.

Pengakuan SAS atas perlakuan yang diterimanya di sekolah membuat tangisnya pecah di hadapan orang tuanya di rumah.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 153018 Sipea-Pea 1, Khairul Hutapea, hingga kini belum memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialami kedua siswa tersebut. Upaya konfirmasi wartawan kepada pihak sekolah belum mendapatkan tanggapan.

Diketahui, NN telah dipindahkan orang tua nya ke sekolah lain lantaran tak ingin anak mendapatkan perlakuan serupa.

SiRUP Belanja Media Pemkab Taput 2026 Kosong, Kominfo Tapanuli Utara Jadi Sorotan

Fri, 30 Oct 2026 18:55:39 +0700

"Subjudul: Publik Pertanyakan Transparansi Pengadaan Langganan Jurnal dan Majalah Daerah"

TAPANULI UTARA, PAB — Transparansi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menjadi sorotan. Pasalnya, kegiatan pengadaan kliping berita Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tahun Anggaran (TA) 2026 disebut tidak ditemukan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP berdasarkan penelusuran yang dilakukan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi perencanaan pengadaan, terutama terkait nama kegiatan, nilai pagu anggaran, serta mekanisme pengadaan yang digunakan oleh perangkat daerah tersebut.

SiRUP merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pemerintah. Informasi di dalamnya menjadi salah satu instrumen bagi masyarakat, media, dan lembaga pengawasan untuk memantau rencana belanja pemerintah sejak tahap perencanaan.

Kewajiban Pengumuman RUP Jadi Acuan

Kewajiban pengumuman RUP melalui SiRUP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Selain itu, Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur pembagian tugas dan kewenangan dalam proses perencanaan pengadaan, termasuk penyusunan, penetapan, dan pengumuman RUP.

Dalam ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan serta mengumumkan RUP. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berperan dalam menyusun perencanaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, apabila suatu kegiatan memang termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang wajib diumumkan, ketidaktercantuman informasi paket dalam SiRUP patut diklarifikasi kepada perangkat daerah terkait.

Nama Kegiatan dan Nilai Anggaran Dipertanyakan

Dalam konteks pengadaan belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Pemkab Taput TA 2026, informasi mengenai nama kegiatan dan besaran anggaran menjadi hal penting untuk ditelusuri. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana perencanaan belanja publik dilakukan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan pengadaan pemerintah.

Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan tersebut telah direncanakan dan diumumkan melalui SiRUP, apakah nomenklatur paketnya berbeda dari istilah “Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah”, serta berapa nilai pagu dan metode pengadaan yang ditetapkan.

Selain itu, perlu diperiksa kesesuaian antara dokumen perencanaan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta data RUP yang dipublikasikan.

Jika kegiatan tersebut memang telah dianggarkan dan termasuk dalam lingkup pengadaan yang wajib diumumkan, pihak dinas perlu menjelaskan alasan informasi paket belum ditemukan dalam penelusuran tersebut.

Lantas, Apa Kata Dinas Kominfo Taput?
Dalam keterangannya kepada media, Kamis (29/10/26), Wesly menjelaskan bahwa pembayaran jasa kliping berita media online tidak dilakukan melalui pihak ketiga. Menurutnya, pembayaran langsung diberikan kepada wartawan melalui mekanisme swakelola. Ia juga menyebut bahwa harga per kliping berita media online telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Untuk biaya media online karena tidak dipihak ketigakan, sehingga untuk pembayaran jasa kliping berita langsung dibayarkan ke wartawan (swakelola). Untuk media online kan sudah ada ketetapan harga per kliping beritanya. Sudah ada ketetapan dari pemerintah daerah masing-masing,” jelas Wesly.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai mekanisme pembayaran yang disebut diterapkan Diskominfo Taput. Namun, untuk memperoleh gambaran yang utuh dalam SIRUP milik Kabupaten Tapanuli Utara tidak ditemukan pengadaan belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah pada metode swakelola, sehingga masih diperlukan informasi lebih terperinci mengenai dasar hukum penetapan harga per kliping, besaran tarif yang berlaku di Kabupaten Tapanuli Utara, kriteria penerima pembayaran, serta dokumen pertanggungjawaban atas jasa yang dibayarkan. Informasi tersebut penting agar mekanisme pembayaran dapat dipahami secara terbuka dan diuji kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketika ditanya mengenai pencantuman anggaran dalam SiRUP, Wesly menegaskan bahwa pihaknya telah menyusun data pengadaan dalam sistem tersebut. “Yang pasti di SiRUP kita, kita buat semua,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut masih perlu dicocokkan dengan data yang dapat diakses publik, khususnya untuk memastikan bagaimana kegiatan belanja langganan media atau pembayaran jasa kliping berita dicatat, apa nama paket yang digunakan, serta bagaimana masyarakat dapat menemukan informasi anggarannya.

Hingga berita ini dirills, permintaan konfirmasi kepada Kepala Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, Donna Nursiti Situmeang masih belum memberikan jawaban.

Di Tengah Kepungan Banjir, PTPN IV Regional II Salurkan Bantuan untuk Warga Medan Maimun

Fri, 30 Oct 2026 13:20:47 +0700

MEDAN, PAB– PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional II menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak banjir di Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Kamis (29/10/2026).

Bantuan disalurkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai respons atas banjir yang melanda akibat hujan deras sejak Rabu malam (28/10/2026) hingga Kamis dini hari (29/10/2026), dengan ketinggian air mencapai 100 cm di sejumlah titik.

PTPN IV Regional II menyalurkan beras, mi instan, ikan kaleng, serta nasi bungkus untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah kondisi banjir.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional II, Muhammad Ridho Nasution, menyampaikan penyaluran bantuan merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang menghadapi situasi darurat.

"Kami memahami bahwa musibah banjir membawa dampak bagi aktivitas dan kehidupan masyarakat. Melalui bantuan ini, kami berharap dapat sedikit meringankan beban warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok selama menghadapi kondisi banjir," ujar Ridho.

Ia menegaskan kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat sosial yang nyata, tidak hanya melalui kegiatan operasional, tetapi juga kontribusi langsung.

Camat Medan Maimun, Rizki Hari Adam Lubis, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PTPN IV Regional II yang telah menunjukkan kepeduliannya kepada warga Kecamatan Medan Maimun, khususnya masyarakat Kelurahan Hamdan dan Kelurahan Aur yang terdampak banjir. Bantuan ini tentu sangat berarti," ungkap Rizki.

Menurutnya, dukungan dari dunia usaha memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menghadapi dampak bencana dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat perlu terus dijaga.

Secara terpisah, Corporate Communication PTPN IV Regional II, Maktal Kunto Aji, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program TJSL yang berorientasi pada kepedulian sosial dan kemanusiaan.

"Melalui program TJSL, PTPN IV Regional II berupaya memberikan kontribusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir ini merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan dalam merespons kondisi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar," jelas Aji.

PT Musim Mas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Donor Darah bagi Masyarakat Kelurahan Besar dan Titi Papan

Fri, 30 Oct 2026 09:03:27 +0700

MEDAN I P A B I— PT Musim Mas melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah bagi masyarakat pada 28–29 Oktober 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi, yakni Yayasan Perguruan Al Washliyah, Jalan Platina I, Lingkungan VII, Simpang Dobi No. 50, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20244, serta Yayasan Pendidikan Darusalam, Jalan Pancing I No. 19, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20251.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PT Musim Mas terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya memperkuat hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 370 orang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, sedangkan 93 orang berpartisipasi sebagai pendonor darah. Partisipasi masyarakat menunjukkan antusiasme terhadap pelayanan kesehatan serta semangat kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Sementara itu, kegiatan donor darah menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lurah Besar, Gandi Gusri, S.STP., M.Si., menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah kelurahan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah yang diinisiasi bersama PT Musim Mas. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial. Kami berharap kolaborasi yang baik ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Gandi.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Puskesmas Titi Papan, Dr. Erfiyanti S., M.K.T. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah untuk mengetahui kondisi kesehatan dan mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini.

“Kami mengapresiasi dukungan PT Musim Mas dalam menghadirkan kegiatan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Semoga kegiatan ini mendorong masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatannya dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Besar, Asmuni, juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi PT Musim Mas melalui kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antara perusahaan, pemerintah kelurahan, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kontribusi PT Musim Mas kepada masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah ini. Selain memberikan manfaat langsung, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan antara perusahaan, pemerintah kelurahan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus terjaga,” tutur Asmuni.

Sementara itu, Humas PT Musim Mas, Jefry Surya Salim, menegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Bagi PT Musim Mas, kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah ini, kami berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Kami berterima kasih kepada pemerintah kelurahan, tenaga kesehatan, para pendonor, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga kolaborasi ini dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Jefry.

Melalui program CSR ini, PT Musim Mas berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah setempat, tenaga kesehatan, dan masyarakat diharapkan dapat terus terjalin guna mendukung peningkatan kualitas hidup serta mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

PA Stabat Naik Kelas I-A, Perkuat Integritas dan Pelayanan Peradilan

Thu, 29 Oct 2026 21:33:42 +0700

STABAT, PAB– Pengadilan Agama (PA) Stabat, Sumatera Utara, menggelar syukuran kenaikan kelas dari I-B menjadi I-A di Kantor PA Stabat, Kabupaten Langkat, Kamis (29/10/2026). Kegiatan mengusung tema “Menyongsong Era Baru Menuju Peradilan yang Lebih Profesional, Akuntabel dan Terpercaya”.

Acara dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan, Dr. Insyafli dan Dr. Darmansyah Hasibuan, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, Forkopimda, perwakilan SPN Polda Sumut, mantan pimpinan PA Stabat, serta mitra kerja.

Ketua PA Stabat, Dr. Fauziati, menegaskan bahwa kenaikan kelas bukan sekadar perubahan status kelembagaan, melainkan amanah untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

“Menjadi pemantik untuk mewujudkan komitmen bersama serta kolaborasi pelayanan hukum yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Fauziati saat menyampaikan apresiasi kepada SPN Polda Sumut.

Dalam rangka transformasi kelembagaan, PA Stabat juga meluncurkan inovasi PRISMA untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan transparansi kinerja.

“Inovasi ini dirancang untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses kerja, mulai dari penanganan perkara hingga urusan kesekretariatan,” tegasnya.

Kenaikan kelas dan penerapan PRISMA diharapkan memperkuat pelayanan peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada masyarakat, sekaligus meningkatkan pengawasan serta mencegah pungutan liar dan korupsi demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Ka SPN Polda Sumut Dampingi Kapolda Berikan Wawasan Kebangsaan di UMSU dan Silaturahmi ke Pesantren

Thu, 29 Oct 2026 21:30:07 +0700

LANGKAT, PAB – Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Dr. Wiyono Eko Prasetyo, mendampingi Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., memberikan materi wawasan kebangsaan pada Wisuda Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Ballroom Selecta Convention Hall, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, Buya Syekh Ali Akbar Marbun, di kediamannya di Jalan Pelajar, Medan.

Kedua agenda kegiatan ini mencerminkan peran Polri dalam memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan tokoh agama.

Penanggung jawab PID Humas SPN Polda Sumut, Ipda Brimen, mengatakan kegiatan tersebut sejalan dengan komitmen SPN Polda Sumut dalam membentuk Bhayangkara yang profesional, humanis, dan berintegritas.

“Penguatan wawasan kebangsaan serta silaturahmi dengan dunia pendidikan dan tokoh agama penting untuk menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan kepedulian sosial sebagai bekal pengabdian kepada bangsa dan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, SPN Polda Sumut meneguhkan pendidikan Bhayangkara yang tidak hanya berorientasi pada kompetensi dan profesionalisme, tetapi juga membangun karakter, memperkuat nilai kebangsaan, serta menumbuhkan kepedulian sosial dalam pelaksanaan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Tanamkan Nilai Religius Sejak Dini, RA Bunayya Marelan Ikuti Peragaan Manasik Haji PAUD se-Kota Medan

Wed, 28 Oct 2026 23:14:26 +0700

MEDAN, PAB – Raudhatul Athfal (RA) Bunayya Marelan turut berpartisipasi dalam kegiatan Peragaan Manasik Haji Anak-Anak PAUD se-Kota Medan yang digelar di Asrama Haji Medan, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Dengan Peragaan Manasik Haji Kami Siap Menjadi Generasi Islam yang Cinta Baitullah" ini diikuti 390 siswa yang terbagi dalam 21 kelompok PAUD dari berbagai wilayah di Kota Medan, mulai Labuhan, Marelan, Medan Barat, Medan Timur, hingga Medan Denai.

RA Bunayya Assyifa Pendidikan Raudhatul Athfal yang beralamat di Jl. Pasar Nippon No.115, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, hadir dengan penuh antusias bersama pendidik dan wali murid.

Ketua Yayasan Bunayya Assyifa, Ustadz Syahrul Idrus, mengatakan kehadiran kontingen RA Bunayya Marelan merupakan wujud komitmen lembaga dalam memberikan pendidikan karakter dan fondasi keagamaan yang kuat sejak usia dini melalui metode pembelajaran langsung yang interaktif dan menyenangkan.

Kepala Sekolah RA Bunayya Marelan, Ade Myrawati, http://S.Pd., menjelaskan peragaan manasik haji dirancang agar dapat diikuti anak-anak dengan gembira tanpa menghilangkan esensi ibadah. Mulai dari pemakaian pakaian ihram, tata cara thawaf, sa'i, hingga lempar jumrah diperkenalkan secara edukatif.

"Melalui kegiatan peragaan manasik haji ini, kami berharap anak-anak didik RA Bunayya Marelan dapat tumbuh menjadi generasi Muslim yang memiliki kecintaan mendalam terhadap ajaran agamanya, serta kelak memiliki motivasi kuat untuk menunaikan ibadah haji yang sesungguhnya di Tanah Suci ketika dewasa nanti," ujarnya.

Tujuan utama kegiatan ini adalah mengenalkan rukun Islam kelima sejak dini. Dengan praktik langsung, anak-anak tidak hanya menghafal teori di kelas, tetapi juga merasakan pengalaman spiritual, melafalkan doa-doa di tempat bersejarah, serta menguatkan daya ingat dan pemahaman kontekstual.

Suasana di Asrama Haji Medan tampak meriah sejak pukul 10.00 WIB. Para wali murid turut hadir memberikan dukungan. Senyum ceria terpancar dari wajah anak-anak yang mengenakan atribut putih sambil melafalkan kalimat talbiyah bersama bimbingan guru.

Kegiatan yang diinisiasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini (FORPADU) Kota Medan tersebut berjalan tertib dan lancar. Diharapkan sinergi antara lembaga pendidikan, guru, dan orang tua dalam mendidik generasi berakhlak mulia dan religius dapat terus terjaga.

AWAKI Duga Mini Kompetisi Rekonstruksi Jalan Pulau Sicanang Sarat Kejanggalan

Wed, 28 Oct 2026 13:59:24 +0700

MEDAN, PAB – Aliansi Wartawan Anti Korupsi Indonesia (AWAKI) menyoroti proses mini kompetisi pekerjaan Rekonstruksi Jalan di Jalan Pulau Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.

Pengadaan dengan batas akhir pemasukan penawaran pada Selasa (27/10/2026) pukul 08.00 WIB tersebut memunculkan pertanyaan terkait perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), volume pekerjaan, serta harga satuan beton.

Berdasarkan dokumen E-Purchasing, mini kompetisi Rekonstruksi Jalan Pulau Sicanang pertama kali tayang pada 24 Agustus 2026 dengan nilai HPS sebesar Rp 5.499.718.908,61. Proses tersebut kemudian tidak lagi terlihat dan kembali muncul pada Oktober 2026 dengan nilai HPS berubah menjadi Rp 5.496.556.194,39.

Perubahan itu menimbulkan pertanyaan mengenai alasan proses sebelumnya dihentikan serta dasar penyesuaian nilai HPS pada proses berikutnya.

Selain nilai HPS, sejumlah item pekerjaan juga mengalami perubahan volume dan harga satuan, antara lain Timbunan Pilihan dari Sumber Galian, Geotekstil Stabilisator Kelas 1, serta Lapis Fondasi Agregat Kelas B.

Perubahan juga terjadi pada pekerjaan beton mutu fc’ 30 MPa. Volume yang semula tercatat 1.366,89 meter kubik berubah menjadi 1.414,77 meter kubik, atau bertambah 47,88 meter kubik.

Sorotan Pegiat Konstruksi

Pegiat jasa konstruksi yang mengamati pengadaan di lingkungan SDABMBK, Pedro, menyoroti harga satuan beton fc’ 30 MPa yang tercantum sebesar Rp 2.876.494 per meter kubik.

Menurutnya, harga tersebut perlu dibandingkan dengan HSPK dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 30 Tahun 2026 yang disebut sebesar Rp 2.489.136 per meter kubik. Berdasarkan kedua angka tersebut, terdapat selisih Rp 387.358 per meter kubik. Jika dikalikan dengan volume 1.414,77 meter kubik, selisihnya mencapai sekitar Rp 548,06 juta.

Pedro menyebut harga beton fc’ 30 MPa dari distributor Beton MD berada pada kisaran Rp 1.210.000 hingga Rp 1.270.000 per meter kubik. Menurutnya, perubahan nilai HPS, volume, dan harga satuan harus disertai penjelasan teknis yang dapat diuji.

"Kalau perencanaan berubah-ubah, volume pekerjaan bertambah, dan harga satuan jauh berbeda dari angka pembanding, semuanya harus dijelaskan secara terbuka," kata Pedro, Rabu (28/10/2026).

Pedro juga menyampaikan dugaan adanya pola pengadaan yang perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan konflik kepentingan. Ia menyinggung nama Yulius Ares yang diduga dekat dengan kepemimpinan Topan Obaja Ginting, mantan pejabat SDABMBK yang tersangkut perkara hukum.

*Konfirmasi Kadis*

Saat dikonfirmasi secara daring melalui WhatsApp pada Rabu (28/10/2026), Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan meminta pertanyaan disampaikan secara resmi.

"Kirim pakai surat aja bg biar kami jawab," jawabnya.

Langkah AWAKI

Ketua AWAKI, Barto Sihotang, menyatakan pihaknya akan menempuh langkah pelaporan apabila dana proyek telah dicairkan melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Langkah tersebut, menurut AWAKI, merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.

Hingga berita ini ditayangkan, dokumen perencanaan teknis dan dasar perubahan HPS pada paket tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak dinas terkait.

Tak Terima Anak Ditampar Gegara Sisa Nasi MBG, Orang Tua Murid SD di Sibolga Adukan Oknum Guru

Wed, 28 Oct 2026 13:44:40 +0700

Sibolga, PAB – Seorang ibu berinisial MS mengadukan dugaan tindakan kekerasan yang dialami anaknya, NN salah satu siswa SD Negeri 153018 SIPEA-PEA 1 Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten di Kabupaten Tapanuli Tengah (Sibolga), kepada Kepala Sekolah. Pengaduan tersebut buntut dugaan tindak kekerasan penamparan oleh oknum wali kelas terkait sisa makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pekerjaan rumah (PR).

MS mengatakan anaknya mengaku ditampar sebanyak tiga kali oleh wali kelasnya inisial AP. Peristiwa itu diduga dipicu karena anak tersebut tidak menyelesaikan pengumpulan sisa nasi MBG dan tidak menyelesaikan PR, pada Senin (26/10/2026).

Menurut keterangan MS, kejadian bermula saat oknum guru memanggil anaknya untuk menanyakan PR yang belum selesai, kemudian menanyakan soal pengumpulan sisa nasi MBG. Karena sisa nasi tidak dikumpulkan, guru tersebut diduga emosi dan melakukan penamparan.

"Selain dari anak saya, keterangan itu juga saya dapat dari teman anak saya yang menyaksikan langsung," ujar MS, Selasa (27/10/2026).

MS menyebut, berdasarkan pengakuan anaknya, sisa nasi MBG yang diminta untuk dikumpulkan diduga akan digunakan sebagai pakan ternak milik oknum guru tersebut.

Atas kejadian itu, MS mendatangi kepala sekolah untuk meminta kejelasan dan keadilan. Namun ia mengaku kecewa karena pihak sekolah disebut lebih mempercayai keterangan oknum guru yang tidak mengakui perbuatannya.

Merasa tidak mendapatkan keadilan, MS kemudian mengunggah kisah yang dialami anaknya ke media sosial hingga viral.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan kekerasan tersebut.

Tangkal Hoaks di Era AI, M. Arif Tanjung Bekali Siswa Berprestasi Tiga SMA di Medan

Tue, 27 Oct 2026 18:16:52 +0700

MEDAN, PAB – Pemerhati sosial sekaligus tokoh masyarakat, M. Arif Tanjung, membekali puluhan siswa berprestasi dari tiga sekolah menengah atas di Kota Medan dengan edukasi literasi digital untuk menangkal hoaks dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) secara bijak.

Kegiatan tersebut diikuti siswa-siswi dari SMAN 2 Medan, SMAN 5 Medan, dan SMAN 13 Medan. Selain literasi digital, kegiatan ini juga menekankan pentingnya berpikir kritis, wawasan kebangsaan, serta nilai nasionalisme dan persatuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Acara yang dipandu host Ratih Danu Warso, S.Pd., M.Pd., tersebut dirangkai dengan pemberian tali asih kepada puluhan pelajar sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda berprestasi.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran pelajar agar lebih cermat dalam menerima, memeriksa, dan menyebarkan informasi, terutama menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober.

Dalam sesi edukasi, peserta mendapatkan pemahaman tentang cara mengenali berita bohong, memverifikasi informasi, serta menggunakan media sosial dan teknologi AI secara bertanggung jawab.

Pemateri Muhammad Safi'i Sitorus, S.H., M.H., menegaskan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pengetahuan, etika, dan tanggung jawab.

"Gunakan media sosial dengan benar. Manfaatkan AI untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, bukan untuk membuat atau menyebarkan hoaks," ujarnya.

Ia mengingatkan pelajar agar tidak langsung mempercayai informasi di media sosial sebelum sumber dan kebenarannya dapat dipastikan. Siswa didorong membiasakan memeriksa sumber, membandingkan pemberitaan dari media tepercaya, serta memahami konteks sebelum menyimpulkan atau membagikan informasi.

Pemateri lainnya, Elfenda Ananda, pendiri Suluh Muda Inspirasi sekaligus peneliti FITRA Sumatera Utara, menyoroti pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, kemampuan mengenali hoaks merupakan bekal penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan.

Ia menegaskan literasi digital bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi juga kemampuan berpikir kritis untuk menilai kredibilitas sumber, membedakan fakta dan opini, serta memahami dampak informasi yang dikonsumsi maupun disebarkan.

M. Arif Tanjung mengatakan penguatan literasi digital perlu dilakukan agar generasi muda tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian sosial, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi.

"Generasi muda harus menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenarannya. Periksa sumbernya, pahami konteksnya, dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," ujar Arif.

Ia menegaskan AI seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, meningkatkan kreativitas, memperluas wawasan, serta melahirkan gagasan positif bagi kemajuan bangsa, bukan untuk memproduksi informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan orang lain maupun memicu konflik.

Arif juga mengingatkan semangat Sumpah Pemuda tidak cukup diwujudkan secara seremonial. Nilai persatuan harus tercermin dalam tindakan nyata, termasuk cara berkomunikasi di ruang digital.

"Di era digital ini, menjaga persatuan bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga melalui cara kita berkomunikasi di media sosial. Jangan sampai hoaks dan ujaran yang memecah belah merusak persaudaraan," katanya.

Selain edukasi, kegiatan diisi dengan pemberian tali asih kepada puluhan siswa berprestasi. Menurut Arif, siswa berprestasi merupakan aset masa depan bangsa yang perlu didukung agar terus berkembang, baik akademik, penguasaan teknologi, maupun pembentukan karakter.

Kegiatan edukasi literasi digital dan pemberian tali asih tersebut turut disponsori UD Hutajulu Furnitur, dengan Bhineka News dan pab-indonesia.co.id sebagai media partner.

Imigrasi Belawan Raih Penghargaan dari KPPN Medan I

Tue, 27 Oct 2026 16:25:53 +0700

Medan l P A B l – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Peringkat Terbaik Implementasi Full (SKPTIF) Cash Management System (CMS) dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2026 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun 2026, Sosialisasi Anti Gratifikasi, dan KPPN Medan I Awards, Selasa (20/10/2026)

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, hadir bersama jajaran dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I tersebut.

Rangkaian kegiatan diawali dengan keynote speech serta pemaparan materi mengenai anti gratifikasi dan inovasi layanan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Medan I, Nova Juliana Sianturi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2026 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2026 yang disampaikan oleh narasumber dari KPPN Medan I, Kevin.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, KPPN Medan I memberikan apresiasi kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan pada Semester I Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menerima piagam penghargaan sebagai SKPTIF, CMS. Penghargaan diserahkan oleh Nova Juliana Sianturi kepada Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh jajaran dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, capaian ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan kualitas kinerja jajaran Imigrasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mempertahankan kinerja yang akuntabel. Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Hendarsam Marantoko,” ujar Eko Parlin Rajagukguk.

Imigrasi Belawan berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta memastikan setiap pelaksanaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat. “Semangat kami tetap sama, yaitu Imigrasi untuk Rakyat,” ujar
Eko.

Pemberhentian Firdaus dari PWI Tuai Polemik, Dinilai Ancaman pada HAM dan Demokrasi

Tue, 27 Oct 2026 06:55:41 +0700

JAKARTA, PAB ---- Polemik pemberhentian penuh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memunculkan kritik terhadap kepemimpinan PWI Pusat periode 2025–2030.

Sekretaris Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan, Jon Heri menyatakan kekecewaan atas keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat tersebut.

Jon menilai pemberhentian Firdaus melalui Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Atal S Depari (Ketua), Herbet Timbo P Siahaan (Wakil Ketua), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Helmi Burman (anggota), Muhammad Sahrir (anggota), Usman Kamsong (anggota), Zaky Anthony (anggota) perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Menurutnya, perkara tersebut bukan sekadar persoalan keanggotaan internal, melainkan juga menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat, kepastian prosedur organisasi, serta independensi lembaga pers.

Ia berpandangan, langkah Firdaus mengusulkan SMSI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 merupakan aspirasi kelembagaan yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI.

Karena itu, menurut Jon, perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN semestinya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme organisasi yang terbuka, bukan berujung pada sanksi pemberhentian penuh tanpa penjelasan prosedural yang memadai kepada publik.

“Persoalan ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Ketika seseorang menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi pers, perlu ada kejelasan mengenai dasar aturan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan, serta hubungan antara pernyataan yang disampaikan dan hukuman yang dijatuhkan,” ujar Jon dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Pertanyakan Prosedur Pemberhentian Firdaus

Jon mengaku sangat menyayangkan keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang dipimpin Atal S. Depari.

Dinilainya proses yang berlangsung perlu diperiksa, terutama terkait kecukupan kesempatan klarifikasi, pertimbangan terhadap jawaban tertulis Firdaus, serta penerapan ketentuan organisasi sebelum keputusan pemberhentian penuh diterbitkan.

Berdasarkan dokumen yang beredar, Dewan Kehormatan PWI Pusat mengirimkan undangan klarifikasi kepada Firdaus pada 1 Oktober 2026 melalui surat Nomor 96/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026.

Firdaus diminta memberikan penjelasan pada 6 Oktober 2026 mengenai usulannya agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027.

Firdaus kemudian menyampaikan jawaban dan klarifikasi tertulis pada 4 Oktober 2026. Selanjutnya, Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian penuh pada 14 Oktober 2026, SK ditandatangani Atal S Depari (Ketua), Herbet Timbo P Siahaan (Wakil Ketua), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Helmi Burman (anggota), Muhammad Sahrir (anggota), Usman Kamsong (anggota), Zaky Anthony (anggota).

Dalam tanggapan tertulis bertanggal 22 Oktober 2026, Firdaus menyatakan telah menerima surat keputusan tersebut pada 21 Oktober 2026.

Bagi Jon, rangkaian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah seluruh tahapan pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai dan apakah jawaban tertulis Firdaus telah dicek dan dipertimbangkan secara menyeluruh.

Ia juga mempertanyakan apakah perbedaan pandangan mengenai pengelolaan HPN dapat menjadi dasar pemberian sanksi keanggotaan dengan konsekuensi sebesar pemberhentian penuh.

“Organisasi profesi memang memiliki kewenangan mengatur keanggotaan dan menegakkan aturan internalnya. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang jelas. Jangan sampai muncul kesan bahwa perbedaan pendapat mengenai kebijakan organisasi justru berakhir dengan pemberhentian anggota. Jangan sampai muncul dugaan keputusan tersebut karena balas dendam atau upaya mengganjal kontestasi 2029,” tegasnya.

Jon menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi internal PWI Pusat sekaligus perhatian masyarakat pers nasional. Namun, ia juga berpandangan bahwa penilaian mengenai dugaan pelanggaran prosedur dan hak asasi manusia harus dilakukan dengan memeriksa dokumen, aturan organisasi, serta keseluruhan proses yang berlangsung.

Mosi Tidak Percaya terhadap Kepemimpinan PWI Pusat

Kritik Jon tidak berhenti pada keputusan pemberhentian Firdaus. Ia juga menyampaikan adanya ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan PWI Pusat di bawah Ketua Umum Ahmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari.

Menurut Jon, penanganan perkara Firdaus telah menimbulkan kekecewaan di kalangan sejumlah pengurus dan anggota PWI serta masyarakat pers yang menempatkan Pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi, organisasi profesi wartawan wajib dijalankan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.

Ia menyatakan bahwa desakan agar Ahmad Munir dan Atal S. Depari mengundurkan diri perlu dipertimbangkan sebagai bentuk evaluasi atas kepemimpinan dan penanganan persoalan tersebut.

Jon juga mengemukakan bahwa apabila tuntutan evaluasi kepemimpinan tidak memperoleh respons, mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) dapat menjadi salah satu opsi yang diperjuangkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi PWI yang berlaku.

“PWI adalah organisasi pers yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam kehidupan pers Indonesia. Karena itu, kepemimpinannya harus mampu menjaga kepercayaan anggota, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memastikan bahwa perbedaan pandangan tidak diselesaikan secara sepihak. Jika kepercayaan anggota terus menurun, evaluasi kepemimpinan melalui mekanisme organisasi harus dibuka,” ujar Jon.

Ia menegaskan bahwa dorongan evaluasi tersebut, menurut pandangannya, bukan semata-mata untuk membela Firdaus secara pribadi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana PWI menjaga kredibilitasnya sebagai organisasi profesi wartawan di tengah dinamika dan kemajemukan ekosistem pers nasional.

Soroti Independensi PWI dan Jabatan di BUMN

Jon turut menyoroti latar belakang Ahmad Munir yang disebutnya masih memiliki jabatan sebagai Dewas atau komisioner di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, sebuah badan usaha milik negara.

Menurut Jon, selain Munir, salah satu penanda tangan surat keputusan Dewan Kehormatan adalah juga seorang Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal (SPMT).

Menurut Jon, posisi pimpinan organisasi profesi wartawan apalagi Dewan Kehormatan perlu dijalankan dengan komitmen kuat terhadap independensi, terutama ketika organisasi menghadapi perbedaan pandangan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah, kelembagaan pers, dan kepentingan publik.

Ia mempertanyakan apakah kepemimpinan PWI telah memberikan jaminan yang cukup terhadap independensi organisasi serta bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola apabila pejabat organisasi juga memegang jabatan di lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah.

“Independensi merupakan salah satu fondasi penting kehidupan pers. Karena itu, setiap rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan perlu dijelaskan secara terbuka dan dinilai berdasarkan aturan organisasi yang berlaku. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap independensi organisasi pers justru melemah,” katanya.

Jon juga meminta agar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWI, termasuk aturan mengenai rangkap jabatan, diperiksa dan diterapkan secara konsisten kepada seluruh pengurus maupun anggota yang berada dalam posisi terkait.

Menurutnya, persoalan ini harus diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, bukan melalui prasangka ataupun penilaian yang hanya ditujukan kepada individu tertentu.

Ia menegaskan bahwa pers harus tetap menjadi salah satu pilar demokrasi yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.

Kebebasan Berpendapat dan Dugaan Persoalan HAM

Dalam pandangan Jon, kasus Firdaus juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat di lingkungan organisasi profesi pers.

Ia merujuk pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Jon juga menyinggung Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 23 yang mengatur kebebasan menyatakan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani dengan memperhatikan batasan yang ditetapkan dalam ketentuan hukum.

Di tingkat internasional, perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Menurut Jon, ketentuan tersebut relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menilai persoalan yang muncul dari pemberhentian Firdaus. Namun, ia menilai kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM harus didasarkan pada pemeriksaan fakta, dasar hukum, prosedur, dan proporsionalitas sanksi.

“Jangan terburu-buru menyimpulkan persoalan ini hanya sebagai konflik internal organisasi. Perlu diperiksa apakah kebebasan berpendapat telah dihormati, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan apakah orang yang dikenai sanksi mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjelaskan posisinya,” katanya.

Jon mendorong agar pihak-pihak terkait membuka ruang klarifikasi dan evaluasi agar polemik tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan pers nasional.

Berawal dari Evaluasi HPN 2026 di Banten

Polemik pemberhentian Firdaus tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai penyelenggaraan HPN 2026 di Banten dan usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027.

Menurut kronologi yang dihimpun dari dokumen dan keterangan terkait, persoalan bermula dari evaluasi terhadap penyelenggaraan puncak HPN 2026 di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026.

Sejumlah persoalan yang disoroti SMSI antara lain keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi, serta ruang partisipasi organisasi pers lain dalam agenda utama dan pemberian penghargaan.

Dalam pernyataan yang disampaikan Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar pada 11 Februari 2026, disebutkan bahwa kuota undangan delegasi SMSI yang semula 171 orang berkurang menjadi 48 orang pada acara puncak. Persoalan tersebut disampaikan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan HPN berikutnya.

Pada 15 Maret 2026, persoalan tersebut dibahas dalam rapat pleno pengurus SMSI Pusat bersama pimpinan SMSI provinsi melalui konferensi video.

Dalam rapat itu, evaluasi HPN 2026 diarahkan pada pentingnya keterbukaan, keadilan, dan keterlibatan organisasi pers secara proporsional.

Rapat tersebut juga menyepakati aspirasi agar SMSI dapat menjadi penyelenggara HPN 2027. Ketua Umum SMSI Firdaus kemudian mendapat mandat organisasi untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dewan Pers.

Pada 18 Juni 2026, dalam kegiatan Penyerahan Anugerah SMSI 2026 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Firdaus menyampaikan aspirasi tersebut dalam sambutannya di hadapan Ketua Dewan Pers saat itu, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

Aspirasi itu pada dasarnya berkaitan dengan usulan agar penyelenggaraan HPN lebih terbuka, setara dan berkeadilan dengan memberi kesempatan kepada organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers untuk berpartisipasi secara proporsional.

Penyampaian aspirasi tersebut disusulkan dengan pengajuan surat kepada ketua Dewan Pers No: 0288/SMSI-Pusat/VII/2026, tanggal 10 Juli 2026

Hal: Permohonan Penunjukan SMSI Sebagai Penanggung Jawab HPN Tahun 2027.

Pada 30 September 2026, Dewan Pers menggelar rapat bersama para konstituen untuk mendengarkan pandangan dan usulan mengenai penyelenggaraan HPN.

Dalam rapat tersebut, SMSI diwakili Makali Kumar selaku Sekretaris Jenderal yang menyampaikan aspirasi tertulis agar SMSI dipertimbangkan menjadi penanggung jawab HPN 2027.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa usulan SMSI mengenai HPN 2027 telah menjadi bagian dari pembahasan kelembagaan di lingkungan Dewan Pers, meskipun penentuan penyelenggara tetap harus mengikuti mekanisme dan keputusan yang berlaku.

Kronologi Undangan Klarifikasi hingga Pemberhentian

Berikut rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pemberhentian Firdaus dari keanggotaan PWI berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun:

9 Februari 2026

Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 diselenggarakan di Serang, Provinsi Banten. Setelah kegiatan tersebut, muncul evaluasi dari sejumlah pihak, termasuk SMSI, mengenai keterwakilan organisasi, fasilitas, transparansi, dan ruang partisipasi.

11 Februari 2026

Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar menyampaikan pernyataan di media mengenai sejumlah hal yang menurut SMSI perlu dievaluasi dari penyelenggaraan HPN 2026.

15 Maret 2026

Rapat pleno pengurus SMSI Pusat bersama pimpinan SMSI provinsi membahas evaluasi HPN 2026 dan menyepakati aspirasi agar SMSI dapat menjadi penyelenggara HPN 2027.

18 Juni 2026

Ketua Umum SMSI Firdaus menyampaikan aspirasi agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027 dalam kegiatan SMSI di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

30 September 2026

Dewan Pers mengundang konstituennya untuk membahas berbagai pandangan mengenai penyelenggaraan HPN. SMSI diwakili Sekretaris Jenderal Makali Kumar yang menyampaikan aspirasi tertulis mengenai usulan SMSI sebagai penyelenggara HPN 2027.

1 Oktober 2026

Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan surat undangan klarifikasi Nomor 96/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 kepada Firdaus. Surat tersebut meminta penjelasan mengenai usulannya agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027.

Dalam surat itu, Dewan Kehormatan menyebut Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional dan menyatakan bahwa PWI tetap menjadi penanggung jawab HPN 2027 sesuai garis kebijakan organisasi.

Surat tersebut juga menyebut pembentukan panitia penyelenggara dan penetapan Lampung sebagai tuan rumah HPN 2027.

4 Oktober 2026

Firdaus menyampaikan jawaban dan klarifikasi secara tertulis atas undangan Dewan Kehormatan PWI Pusat.

6 Oktober 2026

Jadwal klarifikasi langsung yang tercantum dalam undangan Dewan Kehormatan PWI Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Firdaus telah lebih dahulu menyampaikan jawaban tertulis pada 4 Oktober 2026.

14 Oktober 2026

Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tentang sanksi pemberhentian penuh terhadap Firdaus. Surat keputusan tersebut ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari.

21 Oktober 2026

Menurut surat tanggapan Firdaus, pada tanggal ini ia menerima surat keputusan pemberhentian penuh keanggotaan PWI.

22 Oktober 2026

Firdaus menyampaikan tanggapan tertulis kepada Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Dalam surat itu, ia menyatakan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, sekaligus menegaskan bahwa perjuangannya mengenai HPN berangkat dari prinsip kesetaraan dan keadilan dalam penyelenggaraan agenda pers nasional.

23 Oktober 2026

Polemik pemberhentian Firdaus terus menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai tata kelola HPN, kebebasan berpendapat, prosedur organisasi, serta independensi lembaga pers.

Firdaus Hormati Keputusan, tetapi Tetap Memperjuangkan Kesetaraan HPN

Dalam surat tanggapan bertanggal 22 Oktober 2026, Firdaus menyatakan menghormati keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat. Ia juga menjelaskan bahwa usulannya mengenai HPN 2027 merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan penyelenggaraan HPN yang lebih inklusif, transparan, dan setara.

Firdaus menilai perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan prinsip pengelolaan agenda pers nasional, bukan persoalan pelanggaran moral, tindak pidana, atau pengingkaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam karya pemberitaan.

Dalam surat yang sama, Firdaus menyebut bahwa keputusan pemberhentian tersebut didasarkan pada Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026 yang menempatkan HPN sebagai program strategis organisasi PWI. Ia menyatakan menghormati hak dan garis kebijakan Dewan Kehormatan PWI, meskipun memiliki pandangan berbeda mengenai tata kelola HPN.

Tanggapan tersebut memperlihatkan bahwa Firdaus memilih menyikapi keputusan melalui jalur tertulis dan tetap menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan HPN.

HPN 2027 dan Peran Dewan Pers

Bagi Jon, polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas tata kelola HPN agar dapat diterima oleh seluruh elemen pers nasional.

Ia menilai bahwa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Adapun persoalan mengenai organisasi yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan setiap tahun perlu dibahas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mekanisme kelembagaan yang berwenang.

Jon mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antar konstituen untuk mencari mekanisme yang transparan, proporsional, dan berkeadilan.

Ia menilai setidaknya terdapat dua opsi yang dapat dibahas, yaitu pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan konstituen Dewan Pers atau sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurutnya, kedua opsi tersebut dapat menjadi bahan pembahasan tanpa mengabaikan sejarah HPN, peran PWI, dan ketentuan organisasi yang berlaku.

“HPN merupakan momentum penting bagi masyarakat pers Indonesia. Karena itu, penyelenggaraannya harus mampu memperkuat kebersamaan, bukan memperlebar perbedaan. Dewan Pers perlu memfasilitasi dialog yang sehat agar semua konstituen memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Jon.

Ia berharap penyelesaian polemik tidak berhenti pada persoalan sanksi terhadap Firdaus, tetapi juga menghasilkan perbaikan tata kelola HPN yang dapat memperkuat kepercayaan dan solidaritas antarlembaga pers.

Dorong Evaluasi Menyeluruh demi Marwah Pers

Jon menegaskan bahwa PWI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pers Indonesia. Karena itu, menurutnya, setiap keputusan organisasi yang menimbulkan polemik luas perlu dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang berlaku.

Ia juga meminta seluruh pihak menghindari pernyataan yang dapat memperuncing konflik personal maupun kelembagaan. Perbedaan pendapat, katanya, seharusnya diselesaikan melalui dialog, evaluasi, dan mekanisme organisasi yang sah.

Terkait desakan mosi tidak percaya terhadap Ahmad Munir dan Atal S. Depari, Jhon menyatakan bahwa evaluasi kepemimpinan perlu dilakukan secara serius dengan melibatkan anggota dan unsur organisasi yang berwenang.

Menurutnya, kepercayaan terhadap organisasi profesi tidak hanya dibangun melalui sejarah, tetapi juga melalui konsistensi dalam menerapkan aturan, menjaga independensi, dan menghormati hak anggota.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan satu orang atau satu organisasi, melainkan kepercayaan terhadap kehidupan pers nasional. PWI harus tetap menjadi organisasi profesi yang profesional, independen, dan mampu menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai mekanisme organisasi,” pungkas Jon Heri.

AWAKI Gelar Audiensi dengan Kasipenkum Kejati Sumut, Bersinergi dan Jalin Silaturahmi

Tue, 27 Oct 2026 06:44:19 +0700

MEDAN, PAB – Perkumpulan Aliansi Wartawan Anti Korupsi (AWAKI) menggelar audiensi dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026).

Audiensi tersebut dihadiri Ketua AWAKI Bartlomeus Sihotang, Wakil Ketua Hendra Siregar, Wakil Bendahara Ratna Simanjuntak, dan Sekretaris Erwin Simanjuntak.

Kasipenkum Kejati Sumut, Rizaldi, S.H., M.H., yang didampingi Monang Sitohang menyambut kehadiran pengurus AWAKI. Ia menilai silaturahmi dan sinergi antara kejaksaan dan wartawan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan, terutama melalui pemberitaan di setiap langkah pengungkapan tindak pidana korupsi.

Rizaldi juga menyampaikan permohonan maaf apabila konfirmasi dari rekan media belum dapat dijawab secara cepat.

"Saat dikonfirmasi banyak wartawan yang chat ke saya untuk bertanya kasus ini, kasus itu. Sementara untuk kasus yang belum saya ketahui, kan tak mungkin diberi jawaban. Yang bisa saya berikan jawaban, ya saya jawab," ujarnya.

Ketua AWAKI, Bartlomeus Sihotang yang akrab disapa Barto, menyampaikan terima kasih atas diterimanya audiensi tersebut. Ia berharap sinergi tidak hanya dalam pemberitaan, tetapi juga dalam tindak lanjut laporan pengaduan yang disampaikan ke Kejati Sumut.

"Semoga silaturahmi dan sinergi bukan saja dalam pemberitaan namun laporan pengaduan yang disampaikan ke Kejaksaan khususnya di lingkup Kejati Sumut ini bisa mendapat atensi. Buktinya banyak lapdu yang sudah diatensi termasuk lapdu yang sudah masuk lidik di Kejari Humbahas," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua AWAKI Hendra Siregar menegaskan komitmen organisasinya untuk membangun sinergi dengan Kejati Sumut, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai kinerja penegakan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan AWAKI merupakan bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, terutama terkait pengungkapan perkara tindak pidana korupsi serta berbagai persoalan hukum di Sumatera Utara.