JAKARTA,(PAB)---
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan menyarankan agar calon wakil gubernur DKI tidak berasal dari luar Jakarta. Sebab, sosok yang berdomisili di DKI bakal lebih memahami persoalan Jakarta.
"Kalau bisa jangan impor kader dari luar. Jika dari luar itu menandakan, Jakarta seperti kekurangan kader. Lagipula kader yang tinggal di DKI pasti lebih mengetahui permasalahan ketimbang dari luar Jakarta," kata Matnoor di Gedung DPRD DKI, Rabu (7/11).
Selain itu politisi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) melanjutkan sosok wagub harus memiliki pengalaman di bidang birokrasi. "Jangan sampai dia (wagub) begitu menjabat harus beradaptasi dulu. Itu kan memakan waktu yang cukup lama. Padahal persoalan di DKI semakin kompleks dan perlu ditangani secepatnya. Apalagi sudah beberapa bulan sejak Sandiaga Uno maju sebagai Cawapres, Gubernur Anies bekerja sendirian, tentu banyak program yang harus segera dikerjakan" terang Matnoor.
Tidak hanya itu, Matnoor menambahkan, calon wagub DKI harus komunikatif dengan legislatif. "Pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. Wagub harus bisa bersilaturahmi dengan dewan sebagai mitra kerja," ujar Matnoor.
Matnoor juga menyarankan agar Gerindra dan PKS segera mengirimkan nama calon wagub ke DPRD DKI. "Ya harus dilakukan secepatnya (penentuan wagub). Partai pengusung dalam hal ini Gerindra dan PKS dan tinggal jemput bola saja," tukasnya.
Seperti diketahui kursi wagub DKI kemungkinan bakal diisi PKS. Dua kader yang digadang-gadang bakal mendampingi Anies yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Dihubungi terpisah Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui meski mengenal kedua namun belum pernah berinteraksi.
"Gini ya. Kenal tapi belum pernah berinteraksi dengan nama-nama itu. Belum ada yang berinteraksi," kata Anies di Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Hingga saat ini Anies mengaku belum menerima nama resmi yang diajukan kedua partai pengusung yaitu Gerindra dan PKS.
Sementara sekretaris Fraksi Hanura Hasan Basri Umar mendesak agar PKS dan Gerindra segera menetapkan nama wagub sebelum akhir tahun. "Bila perlu sebelum ketuk palu APBD DKI tahun 2019, wagub sudah ditetapkan," tegasnya.
Soal nama yang selama ini beredar bakal menggantikan Sandi, Hasan enggan berkomentar. "Nanti saja jika sudah dikirimkan dua nama ke DPRD. Sekarang belum ditetapkan partai pengusung," katanya.(Drajat)
