Badan Intelijen Negara atau BIN, yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian memiliki peranan yang sangat vital untuk menjaga dan menciptakan keamanan nasional, apalagi dalam Negara Demokrasi dan Negara sebesar Indonesia ini.
BIN yang memiliki tugas pemerintahan di bidang Intelijen, memiliki beban yang tidak ringan, hal ini karena harapan yang diberikan kepada BIN untuk mendeteksi dini akan adanya ancaman yang mengancam Indonesia, khususnya masyarakat dan Negara.
Sesuai dengan regulasi yang mengatur keberadaan BIN, yaitu sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dimana sesuai dengan peran, fungsi dan tugasnya, BIN dapat menfokuskan kegiatan upaya penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus tertentu, yang dinilai atau diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak negative pada keamanan nasional.
Namun tidak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan peran serta BIN dalam masyarakat, riak-riak kecil kadang kala terjadi, namun dengan dampak yang dapat ditekan sehingga tidak menimbulkan dampak negative yang terlalu besar dalam masyarakat.
Yang pasti, kita berharap Kepala BIN yang baru ke depannya bisa memahami apa ancaman yang bakal dihadapi bangsa ini selama pemerintahan Jokowi-JK, sehingga Kepala BIN harus mempunyai kompetensi dalam dunia intelijen.
Kepala BIn yang barus harus juga memahami karakteristik bangsa yang plural sehingga selalu mengedepankan solusi permasalahan tidak dengan cara kekerasan, melainkan dengan soft power, serta mempunyai jejaring yang sangat kuat dan luas baik di dalam dan luar negeri, dan sebaiknya juga seorang analis intelijen yang brilian, cerdas dan mampu mengirimkan laporan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh end user-nya.
Karena ke depan, laporan yang dikeluarkan oleh BIN harus berbeda, harus lebih dalam/spesifik, lebih cerdas dan lebih solutif dibandingkan laporan-laporan lembaga negara lainnya.
Kita harus ingat bahwa sejatinya core business lembaga intelijen seperti BIN adalah informasi yang sudah dioleh secara cermat, tepat dan cerdas menjadi laporan intelijen, sehingga sebuah keniscayaan orang yang memimpin BIN harus memiliki jejaring yang kuat, karena seorang intelijen baru akan bermanfaat jika memiliki jejaring yang kuat dan informasi yang valid, serta kaya dengan pengalaman bertugas di medan tugas.
Semoga saja ke depan BIN dalam menyelesaikan masalah harus dengan cara-cara yang lebih persuasif, edukatif dan humanis jelas meniscayakan BIN di era Jokowi akan mengedepankan cara-cara persuasif.
Dalam menjalankan tugasnya, semua personel BIN dituntut memiliki sikap obyektif dan netral dengan prinsip kerja yang cepat, tepat dan akurat.
Sikap dan tindakan tersebut, mencerminkan personel intelijen yang independen dan imparsial, karena segala tindakan didasarka pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan, serta tidak bergantung pada pihak lain.
Sehingga sangat premature kalau menjustifikasi BIN gagal atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, isu ini sangatlah tidak baik dan hanya akan merugikan bangsa ini sendiri, untuk itu kita harus positive thinking dalam menyikapi dinamika yang ada.
BIN dan Keamanan Nasional
