LANGKAT,(PAB)----
Berdalih untuk setoran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, oknum PNS inisial MY diduga melakukan tindakan pemerasan terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ada dilangkat untuk meraup keuntungan pribadinya.
Hal itu dikatakan salah seorang pengelola LKP Ajka Jaya, Bambang Hermanro (39) yang merasa menjadi korban atas tindakan oknum PNS MY dilingkungan Dinas Pendidikan kab Langkat tersebut.
"Awalnya saya bertanya karena saya agak kurang faham dengan pengajuan bantuan sistem online",tutur Bambang, Senin (13/9/21) di Langkat.
Lanjut Bambang, awal kejadian di saat Ia mendatangi Dinas Pendidikan dan menjumpai MY sebelumnya.
"Pada saat saya bertanya beliau mengatakan kalau mau aman bantuannya ada setoran pak kekadis dan bawahannya" Sambung bambang mengingat ucapan MY.
Namun terjadi hal yang mengejutkan, LKP Ajka Jaya telah merealisasikan kegiatan sesuai pengajuan program yang tertuang dalam proposal, tetapi LKP Ajka Jaya mengalami pemblokiran di laman akses kementrian Pendidikan RI.
"Kalau mau jujur, LKP yang lain banyak yang melakukan pelaksanaan fiktif pada kegiatannya, tapi justru aman, sementara LKP yang saya kelola justru diblokir, apa kurang dana setoran belasan juta dengan anggaran yang diminta MY ke saya?" Imbuhnya.
Dijelaskan Bambang bahwa lembaga kursus dan pelatihan Ajka Jaya teknik kendaraan ringan yang beralamat di jln Kapten Piere Tandean Kel Sido Mulyo Kec Stabat Kab Langkat miliknya telah di blokir oleh kementrian sungguh membuatnya terpukul, sebab selama ada bantuan kegiatan pihaknya selalu membuat Lpj lengkap dengan dokumentasi kegiatan.
Tak cuma itu kata Bambang, LKP Ajka Jaya sudah pernah mendapat penghargaan cukup baik dari dinas pendidikan, sebagai lembaga pelatihan teknik otomotif kendaraan ringan(TKR) satu- satu nya di Kabupaten Langkat.
Sementara menurut Bambang, ada beberapa LKP lain yang menerima bantuan pelatihan yang asal buat bahkan fiktif pelaksanaannya tetap di terima baik oleh kementerian pendidikan Nasional.
" Peran dinas pendidikan kabupaten Langkat sungguh mempengaruhi pengakuan dari kementrian pendidikan kah? Kalau begitu ada kemungkinan LKP yang banyak setor akan dilaporkan baik dan sukses kegiatannya" ujar Bambang.
Terkait pernyataan Bambang Hermanro tersebut, Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Langkat, DR H Saiful Abdi SH SE MPd tak mau memberi komentar, Saiful jusrtu meminta wartawan mengklarifikasi kepada MY.
"Klarifikasi ke ybs aja bang...sy jgn difitnah Bang ...ngak enak nanti ya bang ????????????" jawab Saiful dalam pesan singkatnya, Senin (13/9/22)
Sementara MY belum memberi penjelasan sampai berita ini dimuat.(tim/red)
