Kajati Tinjau Pembangunan Rumah Dinas Bupati Natuna

Kajati Tinjau Pembangunan Rumah Dinas Bupati Natuna
Kajati Kepri Asri Agung Putra didampingi Bupati Natuna Hamid Rizal memberikan keterangan pers usai meninjau pembangunan rumah dinas bupati, Senin (29/10). (Antaranews Kepri/Cherman)

NATUNA,(PAB)----

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepulauan Riau, Asri Agung Putra meninjau langsung proses pembangunan rumah Dinas Bupati Natuna, di Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Ranai, Natuna, Senin sore.

"Ini perintah langsung oleh presiden dan atasan kita pascapertemuan di Bogor, karena ada keluhan terkait penyerapan anggaran daerah yang tersendat-sendat," kata Kjati.

Terkait pembangunan perumah dinas super mewah tersebut, menurutnya harus sesuai antara perencanaan dengan hasil. TP4D Natuna harus aktif lakukan koordinasi dengan kontraktor pelaksana agar pembangunan sesuai harapan, tegasnya.

"Jika selesai dibangun sesuai perencanaan, menurut saya ini rumah dinas kepala daerah termegah yang pernah ada," ujarnya.

Lanjutnya, kegiatan pengawasan dan pengawalan oleh TP4D tidak hanya bersiFat formal yuridis namun harus melihat fisik secara langsung. Karena itu ia meminta semua pihak sama-sama mengawasi pembangunan rumah dinas tersebut.

Pembangunan yang memerlukan anggaran sebesar Rp23,6 miliar dengan rincian pematangan lahan Rp9,7 miliar dan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp13,9 miliar itu, harus sesuai dengan perencanaan.

"Kita berharap TNI dan polri ikut mengawal kegiatan ini agar tidak ada masalah di kemudian hari," ucapnya.

Namun Ia mengingatkan agar hasilnya maksimal, pengawasan tetap dalam orientasi positif. Jangan malah pengawasan dilakukan mempersulit atau menghambat pembangunan.

"Tujuan utama pengawalan supaya pekerjaan itu tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Sehingga nanti setelah selesai pengerjaan bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan,” kata Kajati.

Di samping itu, masalah penyerapan anggaran dalam pelaksanaan tidak perlu dikhawatirkan, menurutnya tudak akan terjadi salah guna sebab dalam pendampingan juga telah melibatkan BPKP.

"Apabila terjadi penyelewengan maka nanti dari hasil audit akan ketahuan," jelasnya.

Pasca peninjauan secara langsung itu, Ia meminta semua pihak "positive thinking" dan mendukung pembangunan hingga tuntas agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Sementara itu, Kajari Natuna Juli Isnus mengatakan pembangunan tersebut sejauh ini tidak ada kendala.

"Semua telah sesuai dengan perencanaan," kata Kajari.

Ia menambahkan, rumah dinas bupati, serta kelengkapan sangat dibutuhkan oleh daerah, mengingat sudah 19 tahun Kabupaten Natuna berdiri, bupati belum memiliki rumah dinas.

"Program ini harus didikung penuh agar Natuna punya kelengkapan rumah dinas bupati dan Gedung.(antara)

Berita Lainnya

Index