SIMALUNGUN, (PAB)----
?
SP2D diterbitkan atas kuasa bendahara umum. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, jika pengeluaran tersebut merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN), yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Sedangkan jika pengeluaran tersebut merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), yakni pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa BUD. Sebagai contoh pada laman Pemkot Solo, disebutkan bahwa kuasa BUD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
Setelah menunjukkan dokumen lengkap tersebut kepada petugas, maka petugas akan mengeceknya. Proses pengecekan hingga SP2D terbit membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Setelah SP2D terbit, dana bisa dicairkan melalui bank yang telah ditunjuk. Adapun proses penerbitan SP2D ini tidak dikenakan biaya.
Anehnya, dana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun dengan pagu Rp 1,4 Miliyar, walau pembangunan sudah selesai pada November 2022 lalu, bahkan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada 30 Desember 2022 lalu, namun menurut rekanan pelaksana, hingga saat ini proyek dimaksud belum dibayarkan.
Sakti Sihombing selaku Direktur CV. Favin Dj Lestari mengaku kesal atas belum dibayarkannya proyek yang sudah selesai dikerjakannya, walau SP2D sudah dipegangnya. Menurut Sakti, hal tersebut sudah dipertanyakan ke Dinas baik secara langsung maupun melalui surat. Namun hingga kini tidak dapat terealisasi.
Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution, ketika hendak dikonfirmasi, Senin (17/4/2023) di kantornya, menurut Satpam yang berjaga di depan ruangannya mengatakan kalau sang Kadis sedang ada rapat. Aneh saat ditanya dan dimintai tanggapannya bia WhatsApp (WA) terkait tidak dibayarkannya proyek yang sudah diterbitkannya SP2D, sang Kadis lebih memilih bungkam dan tidak membalas chat yang tampak sudah dibaca (sudah ceklis dua biru-red).
Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Nasdem Rony Reynold Situmorang sangat menyesalkan banyaknya proyek atau kegiatan di Dinas Pendidikan Provsu tahun 2022 yang belum dibayarkan hingga saat ini. Walau bukan di Komisi yang membidangi Pendidikan, namun Rony mengatakan akan berkoordinasi dengan rekannya di DPRD untuk menyikapinya.
“Saya juga dapat informasi tentang banyaknya proyek 2022 di Dinas Pendidikan belum dibayarkan, walau saya tidak di Komisi yang membidangi Pendidikan, kita akan koordinasikan dengan teman di DPRD ini,” ujar Politisi Nasdem asal Dapil X (Siantar - Simalungun) ini. (MS/Red)
