SIMALUNGUN, (PAB)
Usai melakukan kegiatan kunjungan kerja peninjauan realisasi LKPJ atau penggunaan anggaran oleh Bupati Simalungun TA.2020 di Kantor Camat Bandar, Tim V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan, Kamis (1/7/2021).
Dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sastra Joyo Sirait, SH yang juga merupakan wakil ketua DPRD Simalungun bersama anggota DPRD lainnya yakni Binton Tindaon, Hendra Sinaga, Histony Sijabat, Edi Sumanto dan Esron Simbolon menemukan banyak kejanggalan.
Dalam amatannya, Tim V menilai tidak adanya kerapian dan keindahan dalam penataan taman yang ada di dalam rumah sakit. Disamping rumput yang tidak terurus, tampak sebuah pohon yang berdiri sudah kering yang tentunya merusak pemandangan. Sebagian besar lantai rumah sakit diluar ruang utama terlihat sudah rusak dan butuh perbaikan.
Kekecewaan dewan ini pun kian bertambah setelah mengetahui banyaknya peralatan rumah sakit yang sudah tahunan tidak berfungsi, seperti kompresor di poly gigi dan alat pembakaran limbah medis B3 (Insenerator).
“Kita kecewa, banyak peralatan medis yang sudah tahunan tidak berfungsi alias rusak padahal banyak dana yang dikucurkan ke rumah sakit ini,” ujar Histoni Sijabat anggota Tim V dari Fraksi Demokrat.
Kepala Bidang (Kabid) Penunjang Medis Santani Sipayung ketika ditanya terkait peralatan medis (alkes) yang sudah rusak menahun, mengatakan bahwa peralatan tersebut sedang dalam pengupayaan perbaikan.
Ditambahkan Santani Sipayung, limbah B3 saat ini dikirim ke PT Tanjung Tiram, sementara limbah biasa dilakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan.
Sastra Joyo Sirait selaku ketua Tim V, meminta pihak RSUD Perdagangan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memperbaiki manajemen sehingga tidak lagi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Berbeda dengan Binton Tindaon, sesuai fakta di lapangan, berharap agar Tim V merekomendasikan pencopotan Direktur serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Perdagangan.
“Melihat semua ini, sebaiknya kita rekomendasikan agar Direktur dan PPK nya dicopot,” ujar politisi asal Fraksi Golkar ini. (MS/Red)
