MEDAN, (PAB)---
Naik tahap penyidikan (sidik) Tusiyah Aparatur Sipil Negara (ASN) RS Bhayangkara Polda Sumut terancam bui. Sementara, korban Eni Lilawati minta Prrsiden Jokowi dan Kapolri ikut mengawal proses hukumnya hingga tuntas.
Dalam keterangannya kepada awak media ini, Minggu (20/06), Kasat Reskrim Polrestabes Medan melalui Kanit Harda, Iptu Harles Gultom kembali menegaskan proses hukum kasus dugaan surat palsu yang dilaporkan Eni Lilawati Saragih yang juga ASN di Pemko Medan naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
" Besok (hari ini-red), penyidik akan memulai proses pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor serta saksi terkait," sebut Iptu Harles Gultom kepada awak media ini via ponsel.
Eni Lilawati mengapresiasi kinerja Kasat Reskrim Polrestabes Medan khususnya Kanit Harda, Iptu Harles Gultom dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah.
" Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) RS Bhayangkara Tusiyah akhirnya naik ke tahap penyidikan. Saya mengapresiasi kinerja bapak Kasat khususnya kanit Harda, Iptu Harles Gultom," ujar Eni Lilawati didampingi 2 rekannya Hesti dan Intan Gultom.
Menurutnya, informasi naiknya kasus dugaan tindak pidana Tusiyah oknum ASN Bhayangkara ini didapatkan dari surat SP2HP yang diterimanya dari penyidik Reskrim Polrestabes Medan unit Harda.
Eni Lilawati pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol Rz Panca Putra Simanjuntak yang sudah mengatensi kasusnya sehingga bisa naik ke tahap penyidikan.
" Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Presiden Joko Widido yang terus memantau kinerja kepolisian agar menjadi pelayan masyarakat yang presisi," paparnya.
Selumnya ahli waris Syahnan Saragih sempat mengungkapkan kekecewaannya, karena sudah lebih kurang 6 bulan laporannya ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan unit Harda , namun tak kunjung ada titik terang. (Tim)
