SERGAI,(PAB)–
Sejumlah 21 ibu rumah tangga, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdomisili di Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) di duga Mundur terpaksa . terkait hal ini dinilai perlu dilakukan pengusutan hingga tuntas oleh pihak berkompeten untuk melakukan pemeriksaan dan pemanggilan ucap Sekretaris Partai Hanura Sergai M. Idris, Minggu (12/4/2020)
Ia juga berharap dalam hal ini polisi dapat mengungkap masalah bantuan PKH dan termasuk juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diperuntukan bagi keluarga miskin.,"ujarnya.
Bantuan PKH yang dilahirkan oleh Pemerintah Pusat ini tentunya memiliki tujuan yang mulia diantaranya, untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Selanjutnya diharapkan kedepannya keluarga penerima bantuan tersebut bisa merubah perilaku keluarga yang sangat miskin untuk memberikan perhatian besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya,"ucap Skretaris Hanura Sergai.
Menurutnya ini sangat ironi, sebab di saat merebaknya wabah Covid -19, 21 keluarga penerima KPM - PKH di duga mundur terpaksa di Kecamatan Tanjung Beringin. jadi ini perlu menjadi evaluasi bagi Pemerintah Pusat, Propinsi Sumut dan daerah. Kita mendorong dan meminta agar polisi turun tangan untuk melakukan pengusutan hingga tuntas dan bila perlu panggil semua pihak yang terkait, termasuk Kepala Dinas Sosial Sergai yang bertugas melakukan pengawasan terhadap berjalannya bantuan tunai PKH dan BPNT di daerah ini,"Selanjutnya kita mengharapkan Pemerintah daerah disini tidak berdiam diri dan duduk manis sekedar hanya menunggu laporan saja."Perlu adanya keterbukaan informasi terhadap semua data penerima bantuan PKH juga BPNT di semua kecamatan, paling tidak semua pihak bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut dengan menggunakan jasa jaringan internet. Jangan ada yang ditutup-tutupi.
Jika hasil evaluasi nantinya kurang baik, maka Pemerintah Pusat dapat
mempertimbangkan
dan meninjau kembali posisi kordinator daerah juga pendamping PKH di kecamatan.”tegas mantan anggota DPRD Sergai periode 2009-2014 ini.(Tim)
