PEMATANGSIANTAR, (PAB)--
Maraknya Isu tentang upaya pengumpulan photo copy KTP warga dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang oleh oknum yang diduga TS salah satu Paslon. Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Masyarakat peduli Demokrasi (MPD) Pematangsiantar melakukan aksi damai dan Mimbar Demokrasi di Lapangan Merdeka Jln Merdeka, Kota Pematangsiantar, Jumat (20/11/2020).
Koordinator Aksi Fajar Pratama dalam orasinya menyampaikan, Maraknya Politik transaksional yang dilakukan oleh peserta pemilu disaat kontestasi selalu menjadi perhatian bagi kita semua serta sudah menjadi rahasia umum di kota berhawa sejuk ini. Dampak dari minimnya pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemilik suara yang dilindungi konstitusi mengakibatkan politik pragmatis menjadi gerakan pembodohan berkelanjutan buat warga masyarakat, teriaknya.
"Seharusnya Demokrasi adalah suatu proses untuk menuangkan hati dan pikiran dalam rangka penentuan pemimpin untuk mewujudkan cita-cita pembangunan bernegara serta SDM yang lebih baik. Memilih pemimpin adalah hal fundamental untuk mewujudkan demokrasi. Hal itu tidak terlepas dari pola pikir serta moral dari diri kita sendiri sebagai masyarakat dalam menentukan pilihan tersebut. Setelah itu terpenuhi, maka selanjutnya dan selayaknya kita mengetahui karakter dan MORAL CALON PEMIMPIN KITA. Karena Pilkada 2020 ini mempertaruhkan nyawa banyak orang dengan memaksakan Pilkada di tengah kondisi pandemi yang masih sangat mengkhawatirkan," ujar Fajar.
Oleh sebab itu, ditambahkan Fajar bahwa pihaknya mendesak agar Gugus tugas covid-19, Bawaslu dan KPU Kota Pematangsiantar TEGAS dalam menerapkan protokol kesehatan dimulai masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan.
Amatan di lapangan, Masyarakat Peduli Demokrasi juga menyampaikan tuntutannnya, meminta Bawaslu Kota Pematangsiantar menindak tegas para Aparatur Sipil Negara mau pun honorer yang terlibat dalam praktek politik praktis baik secara langsung maupun sembunyi-sembunyi.
Khusus untuk para gerilyawan pengumpul photo copy KTP, Fajar meminta keseriusan Bawaslu Kota Pematangsiantar untuk segera dapat mengungkapnya sebagai upaya pelaksanaan Pilkada Siantar yang bersih dan damai.
Dikutip dari selebaran yang dibagikan dilapangan Lima tuntutan Massa aksi:
1. CALON PEMIMPIN YANG MEMBELI SUARA RAKYAT TIDAK LAYAK UNTUK DIPILIH
2. TOLAK INTIMIDASI DAN INTOLERANSI KARENA MEMILIH KANAN MAUPUN KIRI DILINDUNGI KONTSTITUSI
3. MEMINTA BAWASLU DAN KPUD MENDISKUALIFIKASI PESERTA PEMILU YANG TERBUKTI MELAKUKAN MONEY POLITIK.
4. MEMINTA BAWASLU DAN JAJARANNYA MEMBUBARKAN KEGIATAN KAMPANYE YANG TIDAK SESUAI ATURAN DAN TIDAK MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN.
5. MEMINTA DENGAN TEGAS KPUD KOTA PEMATANGSIANTAR AGAR MENSOSIALISASIKAN ADANYA DUA PILIHAN DI PILKADA KOTA PEMATANGSIANTAR.
Mimbar demokrasi ini mendapat pengawalan dari Polres Pematangsiantar dan Satpol PP. Usai membacakan tuntutannya, massa MPD pun membubarkan diri dengan tertib. (MS/Red)
