MEDAN,(PAB )----
Assessment smart city adalah suatu penilaian kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan dengan mengimplementasikan digital government didaerah dengan tujuan untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, murah dan cepat. Acara diawali dengan sambutan dari direktur Aplikasi direktorat APTIKA Kemenkominfo Bapak Firmansyah Lubis. Firman mengatakan bahwa program ini hasil kerjasama enam (6) kementerian dan Kantor Sekretariat Presiden. Enam kementerian tersebut adalah Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta Kantor Staf Presiden dan didukung juga oleh Kompas Gramedia
“Program ini diikuti oleh 117 Kabupaten/kota yang terpilih dari 165 kabupaten/kota yang diundang dan nantinya akan disaring menjadi 75 kabupaten kota yang akan kita pilih untuk mendapatkan pendampingan dari program ini, Akhirnya nanti harus ada satu outcome yakni masterplan smart city setiap kota yang masuk dalam 75 kota yang terpilih” Kata firmansyah. Kepada daerah kami harapkan agar memberikan data yang terbaik dalam program ini imbuh firman diakhir sambutannya.
Dari 117 Kabupaten/kota yang terpilih untuk mendapatkan assessment ini, Kota Medan menjadi salah satu kota yang mendapatkan kesempatan untuk dinilai, Wali Kota Medan Drs. H.T Dzulmi Eldin S, M.Si Menugaskan Bappeda dan Dinas Kominfo Kota Medan untuk mengikuti Assessmen kali ini. Eldin memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Zain Noval, SSTP, M.AP untuk memimpin team dalam mengikuti assessment yang akan dilakukan selama tiga hari kedepan, Eldin juga mengharapkan Kota Medan dapat terpilih dari 75 kota yang akan dinilai menjadi Kota Cerdas pada program ini.
Selanjutnya acara ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Aplikasi Teknologi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Semuel Abrijani Pengarepan, yang diwakili oleh Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Bidang Teknologi Bapak Heri Abdul Aziz.
Heri meyampaikan bahwa digitalisasi pemerintahan saat ini adalah sebuat kebutuhan dalam pelayanan publik. Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki pelayanan publik kita, sudah banyak didengungkan di instansi-instansi lain, namun di kabupaten/kota masih belum banyak dirasakan sehingga inilah yang membuat kami ingin mengimplementasikannya agar moment ini impactnya menjadi besar.
Ditambahkan juga oleh Heri bahwa kami mengharapkan partisipasi kabupaten/kota untuk mengimplementasikannya, sehingga nantinya diharapkan hal ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Waktu untuk pendampingan yang diberikan sekitar 8-9 bulan dan untuk hal ini dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi. Tutupnya
Acara dilanjutkan dengan talkshow dan diskusi panel dari beberapa narasumber yag berasal dari kementerian-kementerian yang sudah disebutkan diatas tadi. Panita menutup acara seremonial pembukaan dan membagikan jadwal assessment kepada seluruh peserta.(rosen/ril)
