Jakarta, (PAB)
Pasca gubernur Basuki Tjahja Purnama dan Djarot lengser, muncul lagi anggaran-anggaran aneh di APBD DKI Jakarta. Bukan hanya, anggaran kungkur dan air mancur, di SKPD APBD DKI Jakarta 2017 anggaran kurang produktif tak kalah banyaknya.
Berdasarkan hasil pengamatan PAB, anggaran seperti survey gaji direksi BUMD di Badan Pembina BUMD DKI Jakarta senilai Rp. 414 juta dan rehab gedung ex pelelangan ikan, cagar budaya Pasar ikan, Jakarta Utara,di Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta senilai Rp 22,6 miliar perlu juga dipertanyakan.
Ketua Umum Pengamat Kebijakan Publik , Drs Gaturi, MM,Selasa (29/11), mempertanyak fungsi dan tujuan survey gaji Direksi BUMD DKI Jakarta dan besaran anggaran rehab gedung ex pelelangan ikan cagar budaya pasar ikan Jakarta Utara .
Gaji direksi kata Gaturi apakah perlu dilakuan survey , untuk mengetahui besaran gaji direksi BUMD DKI Jakarta. Sebenarnya kata Gaturi, Badan Pembina BUMD DKI Jakarta tinggal buka data gaji pegawai di Pemprov DKI Jakarta. Dan tidak perlu melakukan survey.
Begitu juga, rehab gedung ex pelelangan ikan untuk cagar budaya di Pasar ikan Jakarta Utara. Dalam redaksi yang di tulis di APBD 2017, tertulis rehab. Tetapi menurut Gaturi, sebenarnya pembangunan tersebut bukan rehab tetapi bangun baru.
Selain itu katanya apakah jumlah anggaran pembangunan ex pelelangan ikan itu tidak kemahalan. Terus nantinya gedung tersebut dipergunakan untuk apa? Gaturi mengajak masyarakat untuk menyoroti anggaran gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sekarang ini. Supaya anggaran pembangunan notabene berasal dari pajak masyarakat bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif,” katanya.
Terkait, anggaran kunjungan kerja satu tahun yang dialokasikan untuk ribuan orang di DPRD DKI Jakarta, menurut Gaturi perlu ditanya bagaimana hitung-hitungannya. “Anggaran tersebut jika di sahkan dan disetujui Gubernur akan melukai hati rakyat DKI Jakarta. APBD DKI Jakarta 2018 harus disisir kembali,” ujarnya.
7.752 Orang
Menanggapi anggaran kunjungan kerja, Kepala Biro Umum Sekretariat Dewan DKI Jakarta Dame Aritonang berpendapat lain. Dia mengatakan anggaran kunjungan kerja satu tahun yang dialokasikan untuk ribuan orang, merupakan hasil pengalian jumlah anggota dewan dan hari kunjungan mereka.
"Contoh seperti kegiatan komisi, dalam satu tahun mereka 12 kali kunjungan daerah. Satu kali kunjungan biasanya tiga hari," kata Dame di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, belum lama ini.
Ada lima komisi di DPRD DKI Jakarta. Semua anggota dewan dibagi ke dalam lima komisi itu. Dame mengatakan, pihaknya memasukan jumlah maksimal dalam RAPBD, artinya 106 anggota dewan dianggarkan berangkat kunjungan kerja.
Dame mengatakan, pihaknya menghitung 106 anggota dikali 3 hari kunjungan. Kemudian dikali 12 kunjungan dalam satu tahun. Maka tak heran di sistem e-budgeting muncul anggaran untuk ribuan orang. Itu pun baru anggaran untuk komisi.
Di DPRD DKI Jakarta, ada alat kelengkapan dewan lain seperti Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, dan Badan Musyawarah. Dame mengatakan, kunjungan kerja badan-badan itu juga dihitung dengan cara yang sama.
Tidak hanya itu, dalam satu kali kunjungan maksimal ada 5 staf Sekretariat Dewan yang ikut. Dame mengatakan, staf yang ikut juga masuk dalam koefisien pengali itu.
"Makanya terlihat banyak sampai ribuan orang, itu karena di sistemnya tidak bisa ditulis pengalian hari," kata Dame.
Dame mengatakan, Sekretariat Dewan menganggarkan jumlah paling maksimal. Pada praktiknya, tidak semua anggota dewan berangkat kunjungan kerja. Anggaran yang tidak digunakan akan dikembalikan ke kas daerah.
Sekretariat Dewan menganggarkan program kunjungan kerja komisi-komisi DPRD DKI Jakarta dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Nilainya mencapai Rp 107,7 miliar dalam satu tahun.
Pada situs apbd.jakarta.go.id, tertera jumlah pejabat eselon II dan anggota DPRD DKI yang akan ikut kunker. Dalam satu tahun, yang ikut bisa mencapai 7.752 orang. Padahal, jumlah anggota dewan hanya 106 orang saja. (zul)
.jpg)