MEDAN, PAB---
Aliansi Mahasiswa Anti Ketidakadilan Sumatera Utara (AMAKSU) menyampaikan sikap tegas atas dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di wilayah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang diduga dilakukan oleh Koordinator Wilayah MBG Padang Lawas berinisial S.D.
Ketua AMAKSU, Rahman Maulana Harahap, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius, kesalahan fatal, dan bentuk nyata pengkhianatan terhadap semangat program pemerintah yang seharusnya berpihak kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan yang diterima AMAKSU, dugaan pungli dilakukan terhadap Kepala Dapur MBG yang telah beroperasi dibeberapa tempat yakni di: •Dapur MBG Parapat Bulu Sonik, Kecamatan Ulu Sosa
•Dapur MBG Pinarik, Kecamatan Sosa
Dapur MBG Latong, Kecamatan Lubuk Barumun
•Dapur MBG Kecamatan Barumun (Sibuhuan)
"Apabila benar terjadi, maka tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan perbuatan melawan hukum yang berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana.
Tindakan pungli adalah kejahatan yang merusak sistem, mencederai kepercayaan publik, dan mempermalukan institusi serta program pemerintah." Kata Rahman Maulana Harahap dalam siaran persnya, Jumat (20/2/2026).
Dikatakan Rahman, AMAKSU, tidak akan tinggal diam melihat praktik pungutan liar merusak program pemerintah. Jika aparat penegak hukum lamban atau terkesan tutup mata, maka mahasiswa akan turun ke jalan.
" Ini bukan ancaman, ini komitmen perjuangan.” tegasnya.
AMAKSU menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun oknum yang merasa kebal hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Perjuangan melawan ketidakadilan akan terus kami lakukan sampai tuntas." jelas Rahman.
