Sebelum menjabat Wakapolri, lulusan Akademi Polri 1985 itu adalah Kepala Bareskrim Polri. Jabatan itu ia pegang sejak akhir Mei 2016 menggantikan pendahulunya, Anang Iskandar yang kala itu memasuki masa pensiun. Sebelumn menjabat di pucuk reserse, Ari Dono adalah Wakil Kabareskrim dari pertengahan Maret 2016.
Pria yang pernah menjabat Kapolda Sulawesi Tengah ini pun sempat duduk sebagai Direktur Tindak Pidana Umum di Bareskrim.
Sebelum Ari dilantik pada siang ini, sejumlah nama perwira tinggi polisi berpangkat Komjen dan Irjen diunggulkan menjadi pengganti Syafruddin.
Mereka adalah Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Kabaharkam Polri Komjen Moehgiyarto, Komjen M Iriawan yang saat ini menjabat Plt Gubernur Jawa Barat, Kepala BNN Komjen Heru Winarko, Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno, Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono, Kalemdikpol Komjen Unggung Cahyono dan Kabaintelkam Polri Lutfi Lubihanto.
Apresiasi Tak Ada Aksi 'Lompat Pagar' Jabatan di Polri
Menanggapi pengangkatan Ari Dono jadi Wakapolri, Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane menilai itu tak mengganggu kaderisasi di tubuh Polri.
Ia menilai Polri tetap konsisten atas sistem kaderisasi yang menempatkan personelnya pada jabatan tertentu dengan tak membiarkan adanya 'aksi lompat pagar' dalam penempatan jabatan.
"Polri commited dan konsisten dengan dirinya sendiri, dan tidak membiarkan adanya 'aksi lompat pagar' dalam penempatan jabatan," kata Neta dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com pada Jumat (17/8).
Ari merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985, atau satu angkatan dengan Wakapolri sebelumnya yakni Komjen Syafruddin yang telah ditunjuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai MenPAN-RB.
Melihat hal itu, Neta mengatakan penunjukan Ari Dono sudah tepat di tengah wacana tarik menarik siapa sosok pengganti Syafruddin sebagai Wakapolri belakangan ini.
Ia menilai pengisian jabatan Wakapolri harus diisi berdasarkan jenjang karier seorang perwira tinggi. Oleh karena itu, pengisian jabatan Wakapolri haruslah diisi oleh Pati Polri berpangkat Komjen sebagai jenjang karier di tubuh kepolisian meski pada akhirnya Kapolri yang menentukan.
"Sebab Wakapolri adalah jabatan karier paling tinggi di kepolisian, sedangkan jabatan Kapolri lebih bersifat politis dan menjadi hak prerogatif presiden," kata Neta.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis sempat disebut sebagai favorit pengganti Syafruddin. Idham menjadi favorit karena pernah bekerja bersama Tito saat di pucuk Detasemen Khusus (Densus) Antiteror Polri.
Idham yang lahir di Kendari pada 1963 silam itu adalah lulusan Akpol 1988. Setahun lebih muda dari Tito, dan dua tahun lebih muda dari Ari Dono dan Suhardi yang merupakan jebolan 1985 bersama Syafruddin.
"Jika 'aksi lompat pagar' di biarkan terjadi di Polri, kader-kader kepolisian akan frustrasi, dan mereka akan hilang harapan karena sistem kaderisasi tidak punya kejelasan," tambahnya.
Neta juga menilai 'sistem urut kacang' dalam pengisian suatu jabatan di kepolisian harus diperhatikan ketimbang membiarkan adanya aksi 'lompat pagar' dalam pengisian jabatan. Ia mengatakan sistem urut kacang mengacu pada unsur kepangkatan, senioritas, kapasitas, kualitas dan kapabilitas seseorang.
"Ari Dono sendiri sudah cukup lama bertugas di lingkungan elite Mabes Polri. Dimulai dari Wakabareskrim dan Kabareskrim, sehingga sangat memahami dinamika yg terjadi di tataran elite kepolisian," kata Neta.
Selanjutnya, pengganti Ari Dono di pucuk Bareskrim adalah Arief Sulistyanto. Sebelumnya Arief adalah Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia sejak 2017 silam.(cnn)
