Langsa - (PAB) ----
Belum hilang rasa penat dan lelah setelah lakukan Bimtek ke Pulau Batam beberapa waktu lalu, kini para Geuchik Pemko Langsa kembali di boyong lakukan Bimtek ke Kota Medan yang dipusatkan di hotel Radisson, saat ini acara tersebut tengah berlangsung yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Mumpuni (LP2KM2).
Terkait hal ini, masyarakatpun ikut bicara mempertanyakan sejauh mana fungsi Bintek untuk kemajuan desa, terkait program ketahanan pangan, Bimtek bukanlah sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan terlebih lagi di luar kota. Ada baiknya jika pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dilakukan di daerah atau dilakukan di desa masing-masing yang manfaatnya lebih besar bagi penambahan ilmu bagi aparatur desa yang ada dimasing-masing tempat.
Demikian ungkap sejumlah masyarakat yang berhasil dikonfirmasi dimintai tanggapannya oleh wartawan media ini, Rabu (17/5). Sementara itu warga lainnya mengatakan, "dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk kepentingan kemajuan masyarakat yang ada di desa, namun dalam prakteknya jauh bertolak belakang dimana anggaran dana desa yang ada kerap tersedot untuk Bimtek, hal tersebut tidak saja berlangsung satu atau dua kali, namun lebih dari itu.
Untuk dana desa tahun ini, lanjut warga lagi yang minta namnya tidak ditulis oleh Wartawan, "setahu kami sebagai masyarakat, pelaksanaan Bintek aparatur desa di tahun 2023 tahun ini, kegiatan tersebut ada empat agenda Bintek yang akan dilakukan dengan besaran anggaran 6 juta, hingga mencapai 12 jutaan rupiah per satu orang perangkat desa, anggaran Bintek tersebut bersumber kan APBN ketahanan pangan yang besarnya 20%, (persen), tutur warga menerangkan.
Terpisah warga lainnya juga mengatakan, "belum hilang penat dan lelah para Geuchik setelah melakukan Bintek ke Pulau Batam, kini kembali di boyong lakukan Bintek ke Medan, ini sangat disayangkan, pasalnya selama perjalan Bintek hasil yang didapat bagi kemajuan desa hampir sama sekali tidak terlihat, ilmu yang didapat dari hasil Bintek, tidak mampu di implementasikan untuk perkembangan kemajuan masyarakat yang ada di desa.
Lebih lanjut warga itu mengatakan, "saya juga heran dengan wakil rakyat kita yang ada di DPR-RI, satu sisi mereka berharap dana desa bisa sepenuhnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa, disisi lain, mereka mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan Bimtek yang dilakukan oleh oknum mengatasnamakan Lembaga, kalau begini terus-terusan, maka masyarakat yang dirugikan khususnya mereka yang ada di desa, pungkas warga. (B.01)
