DUMAI, (lPAB) ---
Guna persiapan menghadapi banjir rob yang sering melanda Kota Dumai, Pemko Dumai diskusi bersama BNPB dan Anggota DPR RI Komisi IIIV, Sabtu (28/1/2023) pagi, di ruang rapat Wan Dahlan Ibrahim.
Walikota H Paisal, SKM., MARS., dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa penanganan banjir rob yang rutin 2 kali sebulan tidak bisa ditangani Pemko sendiri.
“Harus ada support dari BNPB dan legislator pusat, agar anggaran bisa maksimal,” ucap Paisal, setelah terlebih dahulu memaparkan profil Kota Dumai.
Rp 15-20 M setiap tahun anggaran APBD Dumai tidak mampu menangani bencana banjir rob dan abrasi pantai sepanjang pesisir Kota Dumai.
“Banjir rob kita tanggulangi saat ini dengan membuat rumah pompa, tapi hasilnya belum maksimal. Tanaman mangrove juga sudah banyak yang habis. Pembangunan turap pantai dan penanaman pohon bakau bisa menjadi salah satu cara rekonstruksi pasca bencana,” ujar Paisal.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi IIIV, Drs Ahmad, M.Si., meminta kepada Paisal agar mengajukan proposal, baik kepada BNPB, Kemenkeu maupun Komisi IIIV DPR RI, sebagai mitra kerja BNPB.
“Ada dana siaga di BNPB. Kami akan kawal dan menjembatani ke Menteri Keuangan, agar Dumai mendapat dana tambahan,” imbuh Drs Ahmad, M.Si.
Lagi ditambahkan Ahmad, Komisi IIIV saat ini sedang berusaha mengajukan agar Kalaksa BPBD di daerah berasal dari eselon 2.
“Bencana banjir dan kebakaran merupakan hal serius. Kita ingin Kalaksa bisa bertambah kewenangannya jika dipimpin dari eselon 2,” tutup Ahmad.
Dikesempatan berikutnya, Deputi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah Sekedang terangkan, bahwa BNPB siap membantu Pemko Dumai terkait bencana alam tersebut.
“Kami BNPB sebenarnya mau mensupport. Tapi anggaran verivikasi bencana setiap tahunnya makin turun. Untuk 2023 ini saja hanya Rp 1,3 M,” ujar Jarwansyah Sekedang.
Namun, ditambahkan Jarwansyah Sekedang lagi, Pemko Dumai bisa tetap mengajukan proposal bencana ke BNPB dengan tembusan ke Menteri Keuangan.
“Kita tetap dorong Pemko tetap mengajukan proposal nya. Berdasar rekomendasi BNPB ke Kementerian Keuangan, jika Departemen Keuangan menyetujui, maka anggaran langsung di cairkan pihak Depkeu langsung ke kas Pemko Dumai,” tutup Jarwansyah Sekedang.
Usai diskusi, Walikota Paisal serahkan cenderamata kepada Ahmad dan Jarwansyah Sekedang, dilanjutkan foto bersama.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, Kalaksa BPBD Riau M Edi Afrizal, SE., MH., Kalaksa BPBD Dumai Adyan Bangga Pranata Harahap
, Kabid SDA Dinas PUPR Wan Rieco, para Camat dan Lurah yang memiliki lahan terdampak banjir dan kebakaran dan para Kabid Kasi lainnya.
“Jika proposal Pemko sudah masuk ke kita (BPBD Riau-red), kita akan ajukan ke Gubri agar mendapat perhatian,” pungkas Edi Afrizal
Eliwaty
