BIMA, (PAB)---
Pembangunan Dam Kapao di Lampe Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Tahun 2017 yang menggunakan dana negara sejak akhir pengerjaanya tahun 2017 hingga sekarang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Dari informasi yang dihimpun, pembangunan proyek yang menggunakan dana APBD kota Bima tersebut menelan biaya kurang lebih 5,6 Milyar seakan seakan sia-sia karena proyek tersebut saat ini terbengkalai alias mangkrak.
Ironisnya, sampai saat ini, perbaikan bangunan yang sanhat bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut seakan diabaikan, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari menaman padi di sawah tentunya sangat kecewa karena, pengairan ke sawah mereka seluas ratusan hektar tidak berjalan apalagi di musim kemarau, mereka takut padi mereka gagal panen.
"Sampai sekarang belum ada perbaikan dok, boleh cek kesana" ucap seorang warga yang tidak mau namanya dipublikasikan, Selasa, (27/12/2022) via pesan Whats App.
Karena itu, katanya lagi, sebagian warga sudah beralih menjadi petani jagung dan kacang karena, jika dilanjutkan menanam padi biaya untuk sedot air sangat mahal, imbuhnya.
Dari informasi yang dihimpun juga, permasalahan ini sudah dilaporkan warga ke pemkot Bima namun sampai sejauh ini seperti belum ada tanggapan.
Dilansir dari londapost.com, Kepala Kelurahan Lampe, Rasanae Timur Kota Bima Suharjo Umar, SE dikonfirmasi Londa Post mengatakan; Warga tani di Kelurahan Lampe tiap tahun menanam Padi dan Kacang, sumber air yang mengairi sawah mereka dengan menggunakan Pompa dan mesin Sedot air dialur sungai setempat," ungkap lurah.
Masih Londapost.com, untuk tahun 2022 ini kata Lurah, pada ratusan lahan sawah warga setempat tidak lagi menanam padi, mereka beralih ke benih jagung dan kacang. Syistim ini dilakukan karna biaya kebutuhan air sedot tanaman Jagung dan Kacang lebih rendah dibanding kebutuhan air tanaman padi, jelasnya.
Pihaknya mengakui bahwa terkait harapan warga untuk perbaikan Dam Kapao Lampe sudah diakomodirnya dalam Musrenbang Kelurahan Lampe tahun 2022 baru lalu." Sudah dimuat dalam agenda usulan dalam musrenbang Kelurahan Lampe, kita tunggu saja mudah-mudahan bisa dikabulkan." Jelas Lurah
Disisi lain, warga Setempat juga menyoroti struktur dan kondisi alam kawasan itu, bahwa Tim survei Dinas terkait titik lokasi pembangunan dam kapau Lampe, tidak melihat ketepatan alur mata Air Diwu Nari pegunungan kawasan itu sebelum pelaksanaan bangunaan, karena Posisi Dam Kapao berada diposisi melewati aliran dan alur mata air pegunungan Diwu Nari Lampe,jadi terkesan dipaksakan, ada apa?
" Posisi pembangunan Dam berada diatas, sementara alur mata Air Diwu Nari mengalir jauh dari bendungan. Dimusim kemarau aliran mata air Diwu Nari tidak sampai tertampung oleh DAM KAPAO." Jelas Ikhsan, S.Ag mantan Ketua RW yang juga Ketua LPM Kelurahan Lampe kepada awakmedia.
Menyikapi hal ini, Dr.Bernard BBirvan Siagian SH.M.Akp wakil ketua umum Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (Gakorpan) mengatakan saat ini banyak proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan asal jadi dan hanya dibangun untuk kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga kualitas pengerjaanya asal jadi.
"Pekerjaan seperti Dam Kapau di Desa Lampe Kita Bima itu contohnya, sampai saat ini tidak berfungsi padahal negara sudah mengeluarkan biaya Milyaran rupiah," ucap tokoh Jurnalis LBH PERS Indonesia KWRI dan Aktivis Lembaga Anti Rasuah Indonesia ini.
Bernard juga menyikapi kinerja KPK untuk Flesh Back, refleksi KPK diakhir tahun 2022.
"Banyak kasus-kasus di KPK yang belum terselesaikan, tentunya ini juga jadi pantauan kita," ujarnya.
Menurutnya, aktivis yang dikenal vokal ini, kinerjanya baru mencakup 20% dari segudang masalah yang dilaporkan masyarakat padanya terkait Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang telah sarat membudaya dan merongrong stabilitas keuangan negara.
"Ditengah dimensi "Multi Krisis " yang berkecamuk pasca pandemi Covid 19 meluluhlantahkan sendi sendi perekonomian rakyat Indonesia yang semakin terpuruk akibat merajalelanya para spekulan proyek," ungkap Bernard.
Para koruptor, sambung Bernard, bagi-bagi jatah hasil KKN sampai kepelos-pelosok di bumi Indonesia, tidak terkecuali di Propinsi NTB dan NTT yang terkenal dengan istilah' Mafia Anggaran' setiap proyek- Proyek pemerintah yang dikerjakan sangat banyak asal jadi tidak profesional dan proporsional, ucapnya.
Dikatakan Dr. Bernard, dalam hal ini, GAKORPAN akan terus memantau, mendalami berbagai proyek yang mangkrak di kota Bima NTB termasuk masalah Dam Kapau di desa Lampe kota Bima.
"Kita (GAKORPAN) sebagai kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat akan telusuri, tidak kemungkinan kita akan buat pengaduan ke KPK jika nanti kita sudah dapat bukti-bukti yang cukup jika dalam pengerjaan tersebut ada indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara," terangnya seraya meminta perhatian khusus dari DPD, DP, KPK dan KSP terkait banyaknya proyek di NTB dan NTB yang dari pengamatan GAKORPAN banyak yang terindikasi dikorupsi.
"Selama ini, saya lihat dan perhatikan, UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik seakan dikangkangi terutama oleh birokrasi, mereka enggan berbicara jika ditanya terkait pengerjaan proyek, padahal awakmedia menjalankan tupoksinya sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999, jika benar mengaoa harus takut?, " pungkas Dr. Bernard BB Birvan Siagian kepada awak media.(Tim)
