JAKARTA,(PAB)---
DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI menggelar rapat Banggar (Badan Anggaran) terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS untuk menetapkan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2018.
Pada rapat tersebut DPRD DKI Jakarta mempertanyakan penambahan nilai yang cukup besar pada alokasi anggaran untuk Penambahan Modal Daerah (PMD) bagi 8 BUMD yaitu naik sebesar Rp 5,083 triliun atau menjadi total sebesar 11 trilyun. Padahal sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat butuh perhatian.
"Ya memang banyak (anggota DPRD) yang mempertanyakan tambahan yang cukup besar untuk alokasi PMD bagi 8 BUMD sebesar 0,8 trilyun disaat belanja-belanja langsung itu dikurangi. Sehingga ada pendapat jika anggaran perubahan ini tidak memadai untuk meneruskan jalannya roda pembangunan di tahun ini," kata Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).
Dalam rapat itu, ada delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018. PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp 3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 79,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, PD Pasar Jaya Rp 166 miliar, dan PDAM Jaya Rp 1,2 triliun.
Sani sapaan akrab Triwisaksana melanjutkan hal tersebut berlawanan dengan kebijakan yang sebelumnya dicanangkan. Bahwa BUMD tidak akan lagi diberikan PMD namun diarahkan untuk lebih mandiri. "Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa BUMD diarahkan untuk mendapatkan anggaran dari sumber lain. Walaupun di sisi lain untuk BUMD yang terkait pelayanan publik masih bisa diberikan PMD. Jadi itu yang masih harus didalami, karena forum hari ini masih belum dihadiri oleh pejabat terkait maka kita menundanya sampai besok pagi Rabu (29/8)," tambah Sani.
Adapun BUMD yang perlu diberikan PMD, Sani menuturkan adalah BUMD yang terkait dengan ketahanan pangan dan daging. Seperti PD Dharma Jaya, Food Station dan PD Pasar Jaya.
Sementara Dari silpa anggaran APBD tahun 2018 sebesar 13 trilyun Sani menyebutkan alokasi anggaran terpenting diberikan untuk sektor belanja modal kemudian sektor belanja hibah seperti KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar), Program Oke Oce, Program DP 0 Persen Atau sektor yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tetapi pada pembahasan rapat tadi, justru alokasi anggaran tidak mengakomodir program-program tersebut melainkan lebih mengarah pada alokasi PMD BUMD," ujar Politisi PKS tersebut.(Drajat)
