MEDAN,(PAB)----
Kejaksaan Agung dan seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang wilayahnya ada Pembangunan Strategis Nasional (PSN) mengggelar acara Koordinasi dan Sosialisasi Pengamanan Pembangunan Strategis dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR), Kamis (19/11/2020) di Aula lantai III Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution Medan.
Acara tersebut dihadiri Plt Kajati Sumatera Utara Aditia Warman, Wakajati Sumatera Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, para Asisten, para Kajari, Koordinator dan para Kasi.
Turut hadir pihak PUPR yakni Kepala Badan Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sumatera Utara Ir. Agus Kurniawan, Kepala Balai BPJN Sumut Selamat Rasidi, Kepala Balai Air Sungai dan Kepala Balai lainnya termasuk Kabag dan Kabid serta para staf BBPJN Sumatera Utara.
Jaksa Agung RI St Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
“Pengamanan pembangunan strategis oleh kejaksaan berupaya hadir dalam rangka sinergi dan membantu mencari solusi atas hambatan yang terjadi. Kiranya hal ini dapat dilaksanakan secara optimal oleh kejaksaan dan kementerian PUPR,” kata Jaksa Agung.
Secara khusus, Jaksa Agung meminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri agar bersikap profesional dalam penanganan perkara, jangan mencari-cari kesalahan.
“Segera sampaikan apabila menemukan
kesalahan. Lakukan pendampingan. Apabila telah disampaikan masukan untuk perbaikan namun tetap melakukan pelanggaran, jangan ragu untuk menindak dengan tegas,” tandas Burhanuddin.
Sementara Menteri PUPR Mochammad Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Kementrian PUPR sangat berterimakasih atas bantuan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap kegiatan PUPR yang ada di seluruh Indonesia yang dapat memperlancar dan sukses dengan tepat waktu.
“Tugas dan tantangan pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2020–2024 semakin besar. Diperlukan dukungan Kejaksaan RI dalam pembangunan infrastruktur sebagai sinergi untuk Indonesia maju, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program dan memberi rasa nyaman dan aman bagi pelaksana,” tandas Mochammad Basuki.
Dalam acara tersebut, dipaparkan bahwa Sumatera Utara menjadi salah satu Daerah yang memiliki PSN, antara lain Jalan Tol Trans Sumatera dan KSPN Danau Toba.(Rat)
