Jakarta, (PAB)>>>
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa demokrasi ibarat sekeping mata uang yang mempunyai sisi politik dan ekonomi yang harus berjalan beriringan.
Dalam 18 tahun perjalanan reformasi, kata Zulkifli, bangsa Indonesia dari segi politik sudah sangat maju, seperti adanya kebebasan berpendapat, memiliki hak memilih dan dipilih yang sama.
"Namun demokrasi bidang ekonomi keadaan yang terjadi malah sebaliknya," katanya di hadapan puluhan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) seperti dilansir keterangan tertulis MPR, Senin.
Zulkifli mencontohkan, saat ini banyak terjadi kesenjangan sosial, di mana jarak kekayaan antar orang lebar sekali. Demikian pula perbedaan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa juga njomplang. Segelintir orang menguasai kekayaan modal dan alam.
Menurut dia, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi adalah adanya perselingkuhan antara partai politik dengan penyandang dana. Nilai rakyat ditukar dengan nilai yang murah.Demikian tulis LKBN Antara.
"Bila kesenjangan ini dibiarkan maka akan melahirkan kerawanan sosial, bisa melahirkan ongkos sosial yang tinggi. Inilah yang perlu kita pikirkan," ujarnya.(ida)
Ketua MPR: Demokrasi Politik Harus Seiring Demokrasi Ekonomi
Redaksi
Selasa, 11 Oktober 2016 - 23:53:26 WIB
Pilihan Redaksi
IndexNelayan Muara Angke Adakan Ritual Nyadran
Kejaksaan Negeri Dumai Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana
Spirit Ilahi Meenakshi Thirukalyanam Membara Di Deli Serdang
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Nasional
Mantan Plh Kasi Penkum Kejati Sumut Dilantik Sebagai Kabag TU Kejati Sumatera Barat
Kamis, 30 Oktober 2025 - 13:07:29 Wib Nasional
Dialog Nasional SMSI, Kapuspenkum Kejagung RI : Literasi Hukum dan Etika Digital Demi Kebebasan Berekpresi
Rabu, 29 Oktober 2025 - 00:39:55 Wib Nasional
Bea Cukai Menggelar Pemusnahan Rokok Ilegal Sebanyak 25,6 juta batang Senilai Rp 12,8 Milyar
Jumat, 24 Oktober 2025 - 08:34:09 Wib Nasional
Panglima TNI Dampingi Presiden RI Saksikan Penyerahan Uang Sitaan Hasil Korupsi Rp 13,25 Triliun di Kejaksaan Agung
Senin, 20 Oktober 2025 - 23:32:46 Wib Nasional

