Medan, PAB---
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Rumpun Mahasiswa Asahan Raya Medan (RUMAYA) menggelar aksi unjuk rasa di Polda Sumatera Utara, Jumat (27/2). Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara tegas mendesak Kapolda Sumatera Utara mencopot Kapolres Asahan dan Kasat Reskrim Polres Asahan menyusul dugaan kembali beroperasinya praktik perjudian di wilayah hukum Polres Asahan.
Mahasiswa menilai, apabila lokasi yang sebelumnya telah dirazia dan disita barang buktinya kini kembali beraktivitas, maka persoalan ini tidak dapat lagi dianggap sebagai kelalaian biasa. RUMAYA secara terbuka menyinggung adanya dugaan pembiaran yang berpotensi mencederai integritas institusi kepolisian.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Maruli Harahap menyatakan bahwa dalam sistem komando kepolisian, Kapolres merupakan penanggung jawab tertinggi di wilayah hukumnya. Sementara itu, Kasat Reskrim sebagai pimpinan unit teknis penegakan hukum memiliki tanggung jawab langsung terhadap proses penyelidikan, penyidikan, hingga pengawasan terhadap lokasi yang telah ditindak.
“Jika praktik perjudian yang sudah pernah dirazia bisa kembali berjalan, maka ada dua kemungkinan: lemahnya pengawasan atau pembiaran yang disengaja. Keduanya sama-sama mencoreng marwah institusi,” tegasnya.
Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana progres penyidikan yang telah dilakukan, siapa saja yang telah diperiksa, serta bagaimana status barang bukti yang sebelumnya disita. Ketertutupan informasi, menurut mereka, justru memperkuat persepsi publik bahwa penindakan yang dilakukan hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh akar persoalan.
RUMAYA menilai Kapolres dan Kasat Reskrim tidak bisa melepaskan tanggung jawab moral dan struktural atas situasi tersebut. Jika benar praktik itu kembali beroperasi, maka hal tersebut menjadi ujian serius terhadap komitmen pemberantasan penyakit masyarakat di wilayah Asahan.
Mahasiswa secara eksplisit meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Asahan. Bahkan, mereka menyebut pencopotan jabatan sebagai langkah yang rasional apabila ditemukan unsur kelalaian, ketidakmampuan, atau indikasi pembiaran dalam penegakan hukum.
“Ini bukan hanya soal satu lokasi perjudian. Ini soal integritas dan kepercayaan publik. Jika hukum terlihat lemah di hadapan praktik ilegal, maka wibawa institusi ikut dipertaruhkan,” ujar salah seorang orator.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan siap menggelar aksi lanjutan dengan eskalasi massa lebih besar apabila tidak ada klarifikasi resmi serta langkah konkret dalam waktu dekat.
Aksi berlangsung tertib dalam pengawalan aparat keamanan, namun diwarnai orasi keras yang secara terbuka mempertanyakan konsistensi dan integritas penegakan hukum di Asahan.
