Medan PAB---
Penyidik, baik dari kepolisian maupun kejaksaan didesak untuk melakukan pengusutan proyek Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tahun 2024 sebesar Rp4.774.725.000, tidak termasuk pajak.
Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Analisa Data dan Pelaporan Republik Corruption Watch (RCW), Sunaryo, kepada media di Medan, Senin (15/12/2025).
Sunaryo menjelaskan, Dinkes Sumut telah merealisasikan anggaran untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp250.910.654.094, yang diantaranya merupakan belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp4.774.725.000. "Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat," ujarnya.
Adapun tujuan kegiatan tersebut, kata Sunaryo, untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat maupun pemerintah dalam berperilaku sehat di Provinsi Sumut.
"Bentuk kegiatannya merupakan pengadaan jasa iklan/reklame berupa sewa billboard/baliho untuk kegiatan, komunikasi, informasi dan edukasi pada 33 kabupaten/kita di Sumut," lanjutnya.
Proyek pengadaan jasa iklan/reklame tersebut, dilaksanakan oleh CV AA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 000.3.3/1317/Dinkes/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan nilai kontrak sebesar Rp4.774.725.000.
"Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 150 hari, sejak tanggal 5 Maret 2024 hingga 1 Agustus 2024. Pengadaan jasa iklan/reklame dilakukan melalui e-purchasing, dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah dibayar lunas," jelasnya.
Dalam kasus ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga tidak melakukan pengumpulan referensi harga untuk mengetahui harga jasa sewa billboard/baliho, sebelum melakukan pemesanan. "Proyek ini dilaksanakan diduga tanpa survey harga, dan terkesan pemenangnya sudah terkondisikan," tandasnya.
PPK diduga hanya melakukan survey harga pada aplikasi e-katalog dan memilih produk sewa billboard/baliho yang ditayangkan oleh CV AA, karena merupakan harga yang paling murah. "Faktanya diduga tidak paling murah," katanya.
Mirisnya kata Sunaryo, diduga CV AA mengunggah produk sewa billboard/baliho di aplikasi e-katalog berdekatan dengan tanggal pemesanan dari Dinkes Sumut. "Kongkalikong dalam proyek ini sangat kental terlihat," ujarnya.
Dalam proyek pemasangan iklan/reklame ini, pekerjaan sewa billboard/baliho tidak seluruh titik pemasangan billboard/baliho merupakan milik CV AA, akan tetapi menyewa kepada agen iklan lainnya, yaitu CV SII, CV ACCA, dan CV DA.
Sunaryo menyebut, dalam waktu dekat ini kasusnya akan dilaporkan ke instansi terkait untuk dilakukan pengusutan terhadap para oknum yang diduga terlibat harus diperiksa. "Laporannya sedang kita siapkan," paparnya.
Namun hingga berita ini dipublikasikan, Senin (15/12/2025), Kepala Dinkes Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, belum dapat terkonfirmasi untuk perimbangan berita.
Dalam kasus lain, Dinkes Sumut juga telah dilaporkan oleh salah satu lembaga ke kejaksaan terkait dugaan korupsi pengadaan 68.000 buah kaca mata dan kelebihan bayar iuran JKN bagi penduduk PBPU dan BP Kelas III sebesar Rp302.891.400.
Namun, hingga saat ini penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus pengadaan kaca mata dan kelebihan bayar iuran JKN tersebut.
