LSM Suara PROLETAR: Kredibilitas Kadis Perindag Esdm Provsu Dipertanyakan

LSM Suara PROLETAR: Kredibilitas Kadis Perindag Esdm Provsu Dipertanyakan
Ket.foto: Ketua LSM Suara PROLETAR, Riswanto Simanjuntak

MEDAN,(PAB)-----

Surat klarifikasi yang dimohonkan LSM Suara PROLETAR lewat WhatsApp kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral (Kadisperindagesdm)  Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang terkait item pekerjaan Konsolidasi Belanja Hibah Sambungan Baru Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Wilayah II, IV, VI dan VII Tahun Anggaran 2023 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pagu sebesar 7,5 miliar rupiah lebih belum juga mendapat jawaban. 

Padahal sebelumnya Mulyadi Simatupang menyarankan kepada LSM SUARA PROLETAR untuk membuat surat secara tertulis ke Disperindag Esdm dan nanti akan diklarifikasi secara resmi dan bisa dipertanggungjawabkan tetapi faktanya surat klarifikasi tersebut tak juga ditanggapi.

"Permintaan Mulyadi Simatupang tersebut dipenuhi LSM SUARA PROLETAR lewat surat Nomor:12/LSM-SP/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang diterima Resi Nadeak. Akan tetapi beberapa hari setelah surat tersebut disampaikan, Mulyadi Simatupang tidak memberi respon kapan klarifikasi" ujar Ketua LSM Suara PROLETAR, Riswanto Simanjuntak, Rabu (19/6/2024) di Medan.

Riswanto juga menjelaskan bahwa hal terkait itu telah diekspos media dalam keterangan persnya pada tanggal 3 Juni  2024 yang menyajikan berita pada media on line dengan judul Konsolidasi belanja hibah sambungan baru bagi masyarakat kurang mampu dipertanyakan.

Anehnya, setelah berita tersebut muncul, Mulyadi Simatupang justru memblokir nomor ponsel ketua LSM SUARA PROLETAR.

Ridwanto Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan mengapa item tersebut diatas dilaksanakan lewat tender (adanya sistem penawaran) dimana menurut LSM SUARA PROLETAR seharusnya hal tersebut diatas dilaksanakan dengan sistem e katalog.

Menanggapi respon dingin Mulyadi, LSM Suara PROLETAR kini kembali mengkonfirmasi menyurati surat Nomor:500.10/253/DPPESDM/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.

Diketahui sebelumnya, Mulyadi Simatupang menyatakan bahwa pada saat penyampaian pemilihan penyedia pekerjaan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu, Penyedia katalog elektronik lokal atau toko daring Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pekerjaan dimaksud belum tersedia. Sehingga pelaksanaan pemilihan penyedia dilaksanakan secara tender. Anehnya lagi, surat tersebut dikirim lewat WhatsApp dengan nomor 0822 7381 XXXX yang mengaku sebagai staf Disperindag Esdm tanpa menyebut nama menyatakan diperintahkan untuk menyampaikan surat tersebut kepada LSM SUARA PROLETAR.

Dalam keterangan surat tersebut menerangkan Disperindag Esdm Provsu mengacu pada Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 1,2 dan 7).

"Sementara Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor:9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 20 antara lain menyatakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini paling lambat 31 Desember 2021." Ungkap Riswanto.

Dengan demikian muncul pertanyaan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan produk pemerintah provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku secara nasional?

"Ada kesan pengimplementasian item pekerjaan Konsolidasi Belanja Hibah Sambungan Baru Bagi Masyarakat Kurang Mampu pada disperindagesdm provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dipaksakan lewat sistem tender (adanya penawaran) dan diduga terjadi persekongkolan dengan mengabaikan sistem e katalog yang menyebabkan tidak terakomodirnya peran UMKM" Cetus Riswanto.(Red)

Berita Lainnya

Index