Jakarta, (PAB-Indonesia) ---
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI,Dudung Abdurachman, mengingatkan secara tegas, jangan para prajuritnya, yang berpihak kepada pasangan calon (Paslon) pada Pilpres 2024 mendatang.
"Saya tegaskan, jangan ada prajurit saya yang coba-coba berpihak kepada Paslon pada Pilpres 2024, dan pada Caleg pada pemilu mendatang. "TNI-AD harus tetap netral, tidak berpihak kepada siapapun, termasuk kepada calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden," tegas Dudung.
Kasad mengingatkan, semua prajurit TNI AD, harus tegak lurus terhadap arahan Panglima TNI Laksamana TNI ,Yudo Margono dan Presiden Joko Widodo, bahwa prajurit dan ASN TNI harus bersikap netral dalam pemilu.
"Saya tegak lurus, loyalitas saya kepada panglima TNI, kepada presiden, ya, kita harus netral," kata Dudung.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga meminta para purnawirawan TNI untuk tidak memengaruhi para juniornya, yang masih aktif sebagai prajurit dalam mendukung salah satu calon.
"Saya lihat ada purnawirawan dukung-mendukung, silakan, itu (mereka) secara pribadi; tetapi jangan coba-coba mengganggu prajurit aktif sehingga memengaruhi mereka mendukung salah satu calon," ujarnya.
Terkait hal itu, Dudung pernah meminta kepada para purnawirawan, untuk tidak menggunakan atribut satuan, baik berupa lencana, lokasi, maupun baret, saat melakukan aktivitas politik, karena itu berpotensi mendapat pemahaman keliru dari publik.
Penggunaan atribut TNI bagi prajurit yang telah diberhentikan dengan hormat, yaitu mengundurkan diri atau purnawirawan, diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor: 1681/2018 dan Surat Telegram Kasad Nomor: 33/2019 tentang Penggunaan Hak Berpolitik.
Dudung mengatakan, netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. TNI AD berkomitmen tidak akan terlibat dalam politik praktis, baik secara institusi, personal, maupun dalam penggunaan sarana dan prasarana milik TNI AD.
Di tempat terpisah, purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira (FKKP) Tinggi TNI-Polri, juga mengingatkan pejabat negara untuk nentral pada Pemilu 2024.
"Netralitas untuk memastikan Pemilu berlangsung demokratis, jujur dan adil. Pelaksanaan Pemilu harus mewariskan pembelajaran yang baik bagi generasi penerus pembangunan bangsa," kata Koordinator FKKP, Letnan Jenderal TNI (Purn), Ediwan Prabowo.
Dia menjelaskan kontestasi Pemilu 2024, yang tidak netral dan jurdil, berpotensi menambah dalamnya keretakan hubungan antaranak bangsa yang serius. "Semua pihak harus berperan nyata dalam mencegah terjadinya keadaan demikian," ujarnya.
Menurut dia, pihaknya merasakan adanya perasaan khawatir dan cemas di tengah-tengah masyarakat atas netralitas aparat keamanan dan aparat pemerintah, termasuk Plt. Penjabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Hal tersebut harus benar-benar dihindari, karena ketidaknetralan pimpinan dan pejabat negara dapat memicu terjadinya kecurangan-kecurangan yang merusak tatanan demokrasi, yang ujungnya akan meninggalkan citra buruk eksistensi negara demokrasi, baik di dalam maupun di luar negeri," jelas peraih Bintang Adhi Makayasa di Akabri Darat tahun 1984 itu.
Sementara itu, anggota FKKP Laksamana Madya TNI (Purn), Deddy Muhibah Pribadi SH, menambahkan adanya kecemasan potensi kecurangan yang timbul seiring dengan munculnya informasi adanya daftar pemilih palsu yang manipulatif.
Selain itu, para purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri, juga menangkap adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum, yang terindikasi tebang pilih dan terpolitisasi.
Kemudian, Inspektur Jenderal Pol (Purn), Prof Anas Yusuf, mengatakan adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap penegakan hukum dan keadilan, akibat kemungkinan adanya intervensi. "Yang pasti, intervensi terhadap hukum adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara,”tegsnya. (Risha)
