Jakarta, (Pab-Indonesia)---
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemimpin daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota agar menggunakan anggaran daerahnya untuk mengintervensi pasar. Sehingga angka inflasi di daerah akan terkendali dengan baik dan akan menurun secara bertahap.
Presiden Joko Widodo megingatkan, ada 15 provinsi dan kabupaten/kota yang laju inflasinya di atas tingkat nasional meskipun sudah di bawah 5 persen.
Kelima belas provinsi tersebut adalah :
1. Maluku,
2. Jawa Timur,
3. Kalimantan Barat,
4. Daerah Istimewa Yogyakarta,
5. Papua Barat,
6. Nusa Tenggara Timur,
7. Maluku Utara,
8. Kalimantan Selatan,
9. Merauke,
10. Manokwari,
11. Mimika,
12. Surabaya,
13. Pontianak,
14. Ambon dan
15. Banjarmasin.
“Ini yang perlu mendapat perhatian meskipun saya tetap menyampaikan terima kasih karena (laju inflasinya) sudah di bawah 5 persen,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta kemarin.
Untuk mengendalikan tingkat inflasi, Presiden meminta anggota tim pengendali inflasi dan pemerintah daerah rajin melakukan cek ke lapangan, terutama dengan turun langsung mengecek harga-harga kebutuhan pokok di pasar.
“Itu yang kita harapkan agar inflasi kita terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun. Saya harapkan jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat,” tutur Jokowi.
?Upaya pengendalian inflasi, menurut dia, perlu diperketat untuk mewaspadai dampak kekeringan ekstrem akibat El Nino yang diprediksi masih akan berlangsung
hingga awal tahun depan serta pembatasan ekspor pangan yang diberlakukan sejumlah negara.
“Sekali lagi saya minta terutama kepada bupati dan gubernur yang memiliki sawah untuk memperhatikan produktivitasnya agar bisa meningkat, karena posisi semua negara sedang mengerem ekspor, jadi kita tidak bisa lagi membeli beras atau gandum dari negara lain yang menyetop ekspor,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengapresiasi inflasi Indonesia pada Juli 2023 terkendali di angka 3,08 persen dan tercatat lebih rendah dari inflasi Amerika Serikat.
Presiden menekankan pentingnya mengendalikan inflasi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Presiden, pengendalian inflasi di Indonesia merupakan kombinasi tidak hanya dari nilai tukar, suku bunga, harga dan ketersediaan barang, namun juga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang diambil pemerintah.
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan bonus hingga Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik atau di bawah level nasional yang sebesar 3 persen.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).
"Hari ini akan diberikan pemenang dan nominasi TPID award dan ini diberi insentif oleh ibu menteri keuangan sebesar Rp1 triliun bapak presiden tahun ini," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, bonus yang diberikan akan bertambah besar di tahun berikutnya. Namun, belum diputuskan berapa nilai pastinya.
"Nanti terus bertahap, selanjutnya untuk 2024 angkanya belum diputus menteri keuangan pak tapi dijanjikan oleh ibu (Sri Mulyani) dijamin lebih tinggi dari Rp1 triliun," jelas Airlangga.
Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya di depan kepala daerah kembali memamerkan capaian inflasi Indonesia yang sangat baik. Di mana pada Juli terkendali di 3,08 persen (yoy).
Capaian positif inflasi Indonesia ini lebih baik dari negara lain, seperti Argentina yang sebesar 113 persen, Turki 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, dan Amerika Serikat 3,2 persen pada periode yang sama.
Menurutnya, seberapa kuat pun pertumbuhan ekonomi suatu negara, jika inflasinya tinggi akan tetap tekor. Karenanya, sangat penting untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat.
"Jadi inflasi ini penting, percuma pertumbuhan kita misalnya 5 persen tapi inflasi 9 persen, tekor," jelasnya.
Kepala negara ini mengungkapkan rahasia pengendalian inflasi Indonesia yang baik ini karena koordinasi berbagai pihak. Tidak hanya kebijakan moneter dari bank sentral, tetapi juga dengan pemerintah dari sisi fiskal hingga pemantauan langsung ke lapangan.
Langkah ini dinilai hanya dilakukan oleh Indonesia. Tak ada negara lain yang melaksanakannya, sehingga inflasi dalam negeri jauh lebih baik dari lainnya.
"Di negara manapun pengendalian inflasi hanya dilakukan dari satu, dari bank sentralnya, kalau kita misalnya dari Bank Indonesia dikendalikan lewat kenaikan suku bunga, lewat nilai tukar, tanya negara manapun pasti pakai itu, kita tidak. Kita kombinasi, ada kebijakan moneter, fiskal dan juga pengecekan di lapangan secara langsung,"demikian kata Airlangga Hartarto. (radith)
