Jakarta, (Pab-Indonesia)
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia stagnan selama sepuluh tahun. Hal ini ia ungkapkan pasca disampaikannya Pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2024 oleh Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2023 lalu.
“Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang dicanangkan oleh Pemerintah sebesar 5,2 persen, menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi dalam sepuluh tahun terakhir, atau semenjak Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo berkuasa pada tahun 2014,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun terakhir masih jauh dari target 7 persen, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi di awal masa kepemimpinannya. Selain itu dalam RPJMN 2020-2024 tertuang pula target pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6,0-6,2 persen pada akhir tahun 2024.
“Tahun 2024 akan menjadi APBN terakhir yang akan dijalankan oleh Pemerintahan saat ini, sebelum nantinya terjadi peralihan kepemimpinan nasional pada bulan Oktober 2024. Dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh Pemerintah hanya mencapai 4,23 persen,” lanjutnya
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI ini tak memungkiri terjadinya krisis multidimensi pada perekonomian global yang disebabkan oleh serangan pandemi Covid-19 di tahun 2020-2022 lalu. Menurutnya, kondisi ini juga menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Anis menilai proses konsolidasi fiskal dan transformasi struktural yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir belum terlalu banyak mempengaruhi perekonomian nasional. Begitu pula dengan sektor perpajakan, membaiknya penerimaan perpajakan belum sepenuhnya hasil dari implementasi kebijakan UU HPP tetapi masih sangat terbantu oleh harga komoditas. Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga memberikan catatan bagi perbaikan hubungan keuangan pusat dan daerah belum mencerminkan perbaikan kualitas fiskal daerah.
Pada bagian lain, anggota Komisi XI DPR RI lainnya, yakni Muhammad Misbakhun menjawab persoalan pertumbuhan ekonomi yang dinilai mengalami stagnasi di kisaran 5 persen selama 10 tahun. Sebelumnya, ia mengakui Presiden Jokowi, pernah menargetkan pertumbuhan ekonomi saat masa kampanye di 2014 sebesar 7 persen. Bahkan, dalam RPJMN 2020-2024 tertuang pula target pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6,0-6,2 persen pada akhir tahun 2024.
“Tetapi harus diingat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga tergantung pertumbuhan ekonomi global, yang tergantung pada bagaimana situasi geopolitik, situasi apakah kondusif untuk memberikan daya tekan terhadap pertumbuhan ekonomi global,” ujar Misbakhun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meski Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 7 persen namun jika pertumbuhan ekonomi global tidak mendukung, maka target tersebut tidak akan tercapai. Misbakhun lantas menekankan, bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa mencapai 6 persen tetapi nilai inflasi bisa ditekan sampai jauh di bawah 3 persen.
“Ingat, kalau dibandingkan dengan zaman SBY pertumbuhan 7 persen tapi inflasinya 8 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi digerus 8 persen, artinya sudah minus. Tetapi sekarang pertumbuhan ekonomi (5 persen) tapi inflasinya 2,5 persen (atau) di bawah 3 persen. Artinya daya beli masyarakat atau purchasing power parity masyarakat masih terjaga. Ada surplusnya,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini pun menegaskan bahwa mengukur pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata melihat angka. Misbakhun mengingatkan masih ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan seperti inflasi hingga situasi global.
“Ada komponen (lain dari) pertumbuhan ekonomi, seperti komponen inflasi, komponen daya beli, komponen gini rasio, situasi global itu yang harus kita perhatikan. Jadi itu bukan suatu hal yang given,” tutup Legislator Dapil Jawa Timur II itu. (raditya)
