Jakarta, (PAB-Indonesia)
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang cukup luas, di satu sisi memang membanggakan mengingat potensi alamnya yang cukup banyak.
Namun di sisi lain harus diwaspadai karena butuh pengamanan wilayah ektra, mengingat ancaman dari luar terus menggerus keutuhan negara Indonesia.
Sehingga TNI sebagai kekuatan Hankam harus tetap mempertahankan keutuhan NKRI di tengah keterbatasan personil dan perlengkapannya. Namun demikian tugas ini akan menjadi ringan jika TNI dibantu oleh rakyat. Selain itu harus ada wawasan kebangsaan dan kesadaran menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Negara Indonesia mempunyai panjang wilayah 5.140 km, lebar 1.949 km, luas daratan 2.027.087 km, luas lautan 3.166.163 km, dengan garis pantai 80.791 km dengan jumlah pulau 17.514. Wilayah RI berbatasan dengan 9 negara lain, dan ini merupakan satu-satunya negara di dunia.
Padahal wilayah perbatasan biasanya terletak di daerah atau kepulauan terpencil. Sehingga sangat rawan terhadap masuknya musuh, katanya. Masalah kebangsaan menyangkut keutuhan NKRI ini bahkan sejak merdeka tidak pernah selesai bahkan memakan banyak korban prajurit TNI.
Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligidan menjadi bukti kurangnya perhatian bangsa Indonesia terhadap keutuhan NKRI dan menjadi aib karena menjadi satu-satunya bangsa modern di dunia yang adem ayem kehilangan wilayah.
Idealnya TNI harus sebagai kekuatan penangkal, penindak dan pemulih sehingga musuh merasa segan jika ingin masuk dan menguasai negara NKRI. Ini harus disiasati dengan mewujudkan gelar koter yaitu manunggalnya TNI dan rakyat, kata Setyo Sularso.
Jika rakyat menyatu dengan TNI dalam pengamanan wilayah maka tak ada musuh yang berani menganggu NKRI, sebaliknya jika ingin NKRI hancur maka pisahkan kesatuan TNI dan rakyat ( Koter). Sayangnya di Indonesia belum ada UU komponen cadangan & pendukung ( wajib militer). Terlebih saat ini kekuatan TNI sebagai penyangga utama Hankam hanya 0,17 % jumlah penduduk Indonesia.
Keutuhan NKRI juga semakin rawan gangguan akibat adanya perang modern pasca perang dingin. Perang modern disini yaitu penguasaan negara lain dengan memanfaatkan warga negara lain secara fisik ataupun non fisik dan bilamana kuat akan menguntungkan kepentingan negara yang ingin menguasai.
Tantangan Bangsa Indonesia abad 21 yaitu erosi nasionalisme, kualitas SDM rendah, militansi bangsa pada titik kritis serta jati diri dan kultur bangsa terkikis sehingga NKRI diambang disintegrasi.
Untuk itu jangan sampai NKRI hancur karena persoalan kita sendiri dari dalam ( konflik dalam negeri) disamping musuh dari luar, katanya.
Untuk memecahkan persoalan tersebut bangsa Indonesia harus bangkit, bersatu, bekerja keras bersama membangun bangsa dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta semangat pantang menyerah.
Membangkitan militansi bangsa dapat diraih dengan pendidikan dan pelatihan, harus paham sejarah perjuangan bangsa, menghargai terhadap prestasi anak bangsa, pantang menyerah rela berkorban serta mengutamakan kepentingan nasional.
Terkait sering bentroknya TNI dan Polri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengingatkan agar seluruh prajurit TNI Polri bersikap profesional, jangan samai digoyahkan oleh oknum oknum dengan prilaku karena hati yang pongah.
Panglima TNI minta, supaya prajurit yang diberi tanggung jawab menjaga keutuhan negara, harus dilaksanakan dengan baik dan profesional. Jangan sampai sinergitas antara TNI-Polri terganggu hanya karena arogansi dan emosi yang akhirnya menimbulkan bentrok.
"Kejadian bentrok, arogansi, dan emosi yang diawali hal sepele akan menyakiti hati rakyat dan akan mempengaruhi kepercayaan rakyat. Diperlukan kehadiran para pemimpin untuk menyelesaikan setiap masalah di wilayahnya. Bila tidak diatasi maka merugikan kita semua. Pertahankan kepercayaan rakyat yang saat ini masih tertinggi terhadap TNI,” tegas Panglima TNI.
Penglima TNI menginstruksikan, pedomani dalam tugas agar tegas, tidak arogan dan humanis. Keberhasilan sinergitas TNI dan Polri yang menjadi sejarah baik, jangan dikotori oleh oknum atas kejadian akibat arogansi dan tidak taat hukum.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono juga memberikan penekanan agar seluruh prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kewajiban menjaga kepercayaan negara dan rakyat dengan profesional dan penuh tanggung jawab.
“Pimpinan satuan jajaran TNI agar terus mempertajam rantai komando dengan tidak mudah terprovokasi, tegakan reward dan punishment,
laksanakan pengawasan melekat (Waskat) dan cegah, deteksi dini serta laporkan ke komando atas,” tegasnya.
Panglima TNI juga mengingatkan, supaya kejadian di Sudan antara konflik militer dengan para militer yang berdampak ambruknya ekonomi, bahkan rawan akan menjadi negara gagal. Hal ini jangan sampai terjadi di Indonesia dan perlu diantisipasi riak-riak peristiwa kecil.
Lebih lanjut, Panglima TNI mengingatkan para pemimpin satuan TNI harus bertanggungjawab atas amanah yang diberikan dengan resiko apapun. Pemimpin selain tampil dan bertanggung jawab dalam memimpin perlu di ikuti nalar dan nurani untuk kepentingan nasional.
Laksamana TNI Yudo Margono kembali mengingatkan seluruh prajurit TNI agar memberikan bakti terbaik untuk ibu pertiwi. Keberadaan TNI harus dapat bermanfaat bagi rakyat dengan membantu atasi segala permasalahan rakyat.
“Bina dan kembangkan jiwa korsa bersama satuan samping guna mewujudkan hal positif. Hal ini sudah dibuktikan keberhasilan dalam penanganan Covid-19, pengamanan G-20, pengamanan lebaran, natal, penanggulangan bencana, dan lain-lain. Di tahun politik, Netralitas TNI suatu keharusan”,demikian pinta Panglima TNI.(karno raditya)
