Buka Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023, Ansar Ahmad Mantapkan Progam Ekonomi, Infrastruktur dan

Buka Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023,  Ansar Ahmad Mantapkan Progam Ekonomi, Infrastruktur dan

TANJUNGPINANG, (PAB) ---

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) Tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Pembukaan ditandai pemukulan gong di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/03).

Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023 ini digelar oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021.

RKPD yang berpedoman kepada RPJMD bermakna RKPD memuat semua target dan capaian RPJMD sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun Visi tersebut adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”.

Untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2024, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengusung tema “Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”.

Dalam kata sambutannya, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, melalui tema tersebut, prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 akan diprioritaskan dalam tiga pokok utama yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

“Untuk pengoptimalan potensi perekonomian daerah akan kita tempuh dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian, kelautan serta perikanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah, ” Ujarnya.

“Adapun pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah dengan penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama,” lanjutnya.

Ansar juga mengulang kembali arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Kepala Daerah terkait dengan Pengendalian Inflasi, Penurunan Kemiskinan Ekstrem ke 0% pada tahun 2024, Fokus penurunan stunting, Memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024.

“Saya mengajak kepada semua Bupati dan Walikota agar dapat melaksanakan direktif Presiden tersebut dan menjadikan kelima hal di atas sebagai prioritas dalam perencanaan tahun 2024 mendatang, ” kata Ansar.

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Onny Noyorono yang hadir mewakili Kepala Bappenas memaparkan Provinsi kepulauan Riau dalam jangka panjang akan diarahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan luar Jawa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju.

“Transformasi ekonomi Kepri yang dirancang oleh Bappenas adalah merajut permata biru ekonomi gerbang utara Indonesia dengan enam strategi besar yang mengusung blue, intelligent, and historic islands of Indonesia,” jelas Onny.

Enam strategi yang dimaksud Onny adalah Kepri Talenta, Kepri Produktif dan Kreatif, Kepri Biru, Kepri Digital, Kepri Terintegrasi dan Inklusif, dan Kepri Kondusif.

Dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri ini juga dilakukan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kepada Kabupaten/Kota, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera lll.

Adapun Penerima Penghargaan PPD yaitu Terbaik l Kota Tanjungpinang, Terbaik ll kabupaten Bintan, dan Terbaik llI Kabupaten Karimun. Untuk penerima IPKD yaitu Kabupaten Bintan dengan nilai 74,1676, Kabupaten karimun dengan nilai 72,9901, Kabupaten Lingga dengan nilai 67,6489, Kota Tanjungpinang dengan nilai 65,6647, Kota Batam dengan nilai 65,3890, Kabupaten Natuna dengan nilai60,7096, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 59,1589.

Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada mitra pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yaitu BPS Provinsi Kepulauan Riau karena berperan sebagai Pembina Data Dalam Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Atas Kontribusi dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Atas Pembangunan dan Komitmen Kontribusi dalam Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Atas Kontribusi dalam Penataan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Permukiman Sumatera Il Atas Kontribusi dalam Penyediaan Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tampak hadir dalam Pembukaan Musrenbang RKPD tersebut, Kepala Biro Perencanaan Ortala Rohmad Supriyadi, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Gubernur Kepri Periode 2005-2010 H. Ismeth Abdullah, Ketua DPRD Provinsi Kepri 2004-2014 Nur Syafriadi, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Irvansyah, Kepala Kajati Kepri Rudi Margono, Kapolres Tanjungpinang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu, S.I.K., M.Si., Kaskoarmarda I Laksamana Pertama TNI Sawa, Danrem 033/WP Laksamana Pertama TNI Yudi Yulistyanto, Kazona Bakamla Barat Laksmana Pertama TNI Syufenri, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri H.M Sutomo, Danlanud RHF Kolonel Nav Arief Budiman, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahjono, Bupati Bintan Roby Kurniawan, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (Red)

 

Berita Lainnya

Index