Menjelang Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tahun 2026, berbagai gagasan, pemikiran, dan narasi mulai bermunculan di ruang publik. Hal tersebut tentu merupakan bagian dari dinamika organisasi yang patut dihargai sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan umat Hindu Indonesia.
Namun demikian, sebagai pengurus PHDI di daerah yang selama lima tahun terakhir merasakan langsung dampak konflik dan dualisme kepemimpinan PHDI, kami merasa perlu menyampaikan suara hati umat Hindu di daerah, khususnya dari Sumatera Utara.
Kami tidak ingin Mahasabha XIII kembali terjebak pada pertarungan kepentingan kelompok maupun ambisi pribadi. Umat Hindu Indonesia telah terlalu lama disuguhi konflik internal yang menguras energi, pikiran, dan kepercayaan umat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi pemersatu.
Kita masih ingat bagaimana dualisme kepengurusan yang berkepanjangan telah membawa PHDI ke berbagai ruang persidangan, mulai dari pengadilan hingga proses hukum yang panjang. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat pusat, tetapi juga sangat dirasakan oleh PHDI di daerah. Program keumatan terganggu, hubungan kelembagaan menjadi tidak menentu, bahkan berbagai dukungan dan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pelayanan umat ikut terdampak.
Yang lebih menyedihkan, marwah PHDI sebagai lembaga suci umat Hindu ikut tercoreng di mata umat maupun masyarakat luas.
Karena itu, Mahasabha XIII harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional umat Hindu Indonesia. Kepentingan umat harus ditempatkan di atas segala kepentingan lainnya.
PHDI bukan kendaraan politik. PHDI bukan alat untuk mendekatkan diri kepada kekuasaan. PHDI bukan pula panggung untuk membangun popularitas pribadi.
PHDI adalah Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia yang memiliki tugas utama menjaga dharma, membimbing umat, merawat persatuan, serta memperjuangkan kepentingan umat Hindu secara adil dan bermartabat.
Kami mengapresiasi berbagai gagasan yang berkembang terkait masa depan Hindu Nusantara, penguatan generasi muda, transformasi organisasi, maupun kemandirian kelembagaan. Namun yang jauh lebih penting daripada gagasan-gagasan tersebut adalah kemampuan menghadirkan persatuan dan keteladanan.
Umat Hindu saat ini tidak membutuhkan pertarungan narasi. Umat membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh komponen Hindu Indonesia.
Dari Sumatera Utara, kami juga ingin menegaskan bahwa wajah Hindu Indonesia tidak hanya berada di Bali. Hindu Indonesia hidup dalam keberagaman budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang di berbagai daerah.
Di Sumatera Utara sendiri, umat Hindu terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas Hindu Tamil yang telah berkontribusi besar dalam perjalanan sejarah Hindu di Indonesia. Selain itu terdapat pula umat Hindu dari berbagai etnis dan tradisi lainnya yang hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan.
Karena itu, konsep Hindu Nusantara harus dimaknai sebagai ruang pemersatu, bukan ruang yang menciptakan dominasi budaya tertentu atas budaya lainnya.
Keberagaman praktik keagamaan yang berkembang di berbagai daerah harus dipahami dalam kerangka Desa, Kala, dan Patra, yakni penyesuaian pelaksanaan ajaran sesuai tempat, waktu, dan keadaan. Perbedaan tata cara pelaksanaan keagamaan tidak boleh dipelintir menjadi perbedaan aliran yang kemudian memunculkan sekat-sekat baru di tengah umat.
Kita semua adalah Hindu.
Kita semua berpegang pada kitab suci Weda.
Kita semua meyakini Panca Sradha.
Kita semua menjalankan Dharma sesuai tradisi yang diwariskan leluhur masing-masing.
Perbedaan cara beribadah, bahasa ritual, bentuk upacara, maupun ekspresi budaya bukan alasan untuk saling mencurigai, apalagi mempertentangkan identitas etnis dalam tubuh umat Hindu Indonesia.
Sudah saatnya seluruh bentuk pengelompokan yang berpotensi melahirkan gesekan etnis, budaya, maupun kepentingan sempit dihentikan. Umat Hindu Indonesia harus berdiri sebagai satu keluarga besar yang saling menghormati dan saling menguatkan.
Kami juga berpandangan bahwa kepemimpinan PHDI ke depan harus mampu menjaga kewibawaan dan marwah lembaga. Tradisi kepemimpinan yang selama ini memberikan ruang kepada tokoh-tokoh nasional yang memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman organisasi, jejaring kebangsaan, serta kemampuan menjadi pemersatu perlu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kepemimpinan berikutnya.
Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu berdiri di atas semua golongan, semua etnis, semua organisasi, dan semua kepentingan kelompok.
Sebagaimana yang disampaikan Ketua Panitia Mahasabha XIII PHDI Letjen TNI I Nyoman Cantiasa bahwa "kepentingan umat berada di atas segalanya", maka semangat itulah yang harus menjadi roh Mahasabha XIII.
Dari Sumatera Utara, kami berharap Mahasabha XIII melahirkan persatuan, bukan perpecahan. Melahirkan pemimpin pemersatu, bukan pemimpin yang menambah sekat. Melahirkan kebangkitan marwah PHDI, bukan memperpanjang konflik masa lalu.
Saatnya PHDI kembali menjadi rumah besar seluruh umat Hindu Indonesia.
Rumah yang melindungi semua.
Rumah yang mengayomi semua.
Rumah yang mempersatukan semua.
Dharma untuk Persatuan. PHDI untuk Umat.
Oleh : Surya, Ketua PHDI Provinsi Sumatera Utara
