JAKARTA, PAB – Aliansi Mahasiswa Merah Putih melanjutkan langkah advokasi dengan mendatangi aparat penegak hukum di tingkat nasional. Tuntutan utama mereka adalah dilakukannya audit menyeluruh terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyusul kelangkaan bahan bakar minyak yang sempat terjadi di Sumatera Utara.
Aksi tersebut digelar di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Minggu (27/7/2026). Dalam kesempatan itu, massa menyerahkan surat pengaduan masyarakat sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dampak kelangkaan BBM yang dinilai merugikan masyarakat Sumut.
Koordinator aksi, Tegar Sianipar, menegaskan aksi di Jakarta merupakan kelanjutan dari rangkaian demonstrasi yang sebelumnya telah dilakukan di daerah.
"Kelangkaan BBM yang sempat terjadi telah menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan kecurigaan yang menurut kami patut untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum," ujar Tegar Sianipar.
Ia mencontohkan peristiwa blackout PLN yang sebelumnya berujung pada pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Karena itu, ia menilai perlu dilakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut agar fakta dibuka secara transparan.
"Kami menilai perlu dilakukan audit dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut agar seluruh fakta dapat dibuka secara transparan," tegasnya.
Dijelaskannya, Aliansi Mahasiswa Merah Putih menjelaskan, surat pengaduan masyarakat dan surat pemberitahuan aksi telah disampaikan ke Mabes Polri melalui Divisi Intelkam.
Selain di Mabes Polri, aksi penyampaian aspirasi juga akan dilanjutkan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Massa aksi yang terlibat berasal dari Sumatera Utara.
Menutup keterangannya, Tegar memastikan gerakan ini akan terus dikawal hingga ada langkah konkret dari aparat penegak hukum.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Keluhan dan kepedihan masyarakat Sumatera Utara tidak boleh dianggap sepele. Masyarakat membutuhkan kepastian, transparansi, dan langkah konkret dalam menuntaskan persoalan yang terjadi," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait tuntutan audit tersebut.
