Labuhanbatu, PAB–
Koalisi Mahasiswa Progresif Anti Korupsi (KOMPAS SUMUT) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Rabu (14/5/2026). Aksi dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya dugaan praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta lemahnya pengawasan penggunaan anggaran di Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam aksinya, massa menyampaikan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan suara moral mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai merugikan masyarakat. Mahasiswa menegaskan bahwa anggaran negara seharusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi ruang penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
KOMPAS SUMUT menyoroti sejumlah dugaan persoalan di beberapa instansi. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu, mahasiswa menyoroti dugaan belanja jasa fiktif dan persoalan transparansi retribusi.
Di Dinas PUPR, mahasiswa menyoroti beberapa proyek infrastruktur yang diduga tidak sesuai spesifikasi sehingga mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa, termasuk program ketahanan pangan dan penyaluran dana untuk keadaan mendesak yang dinilai tidak transparan.
Koordinator aksi, Muhammad Dedi Hamonangan menyampaikan, kedatangan mahasiswa ke Kejaksaan Negeri Labuhanbatu bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mendesak aparat penegak hukum agar serius dan berani menindaklanjuti setiap dugaan korupsi tanpa tebang pilih.
Mahasiswa juga menyampaikan harapan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang baru agar mampu memperkuat penegakan hukum dan menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam tuntutannya, KOMPAS SUMUT meminta Kejaksaan Negeri Labuhanbatu segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan berbagai persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Mahasiswa juga mendesak agar proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik.
Aksi ditutup dengan penegasan sikap mahasiswa untuk terus mengawal setiap proses hukum demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terkait tuntutan massa aksi.
