Medan,(PAB)----
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara melalui Bung Paulus Gulo mengecam keras kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
"Langkah ini dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan dan arogansi kekuasaan yang tidak mencerminkan amanat penderitaan rakyat". ucap Bung Paulus dalam keterangannya Jumat (29/8/25).
?Pada saat yang sama, kami mengutuk keras tindakan represif dan berlebihan yang dilakukan aparat keamanan dalam menghadapi massa aksi, yang berujung pada hilangnya nyawa. Peristiwa ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mencoreng demokrasi dan menunjukkan wajah kekuasaan yang semena-mena.
Ini Tiga Tuntutan Rakyat atau (TRITURA) GMNI SUMUT :
1. Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR: Kami menuntut agar pemerintah dan DPR segera membatalkan kebijakan kenaikan tunjangan. Anggaran tersebut seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan bidang pembangunan manusia lainnya.
2. Evaluasi Total Kinerja DPR: Kenaikan tunjangan tidak sebanding dengan kinerja DPR yang seringkali mengecewakan. Kami menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR. Rakyat membutuhkan wakil yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa, bukan sekadar memikirkan kesejahteraan pribadi dan kroninya.
3. Hukum Pelaku seberat-beratnya dan Reformasi Total Polri : Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas insiden tewasnya beberapa massa aksi akibat dilindas oleh mobil taktis. Pelaku harus diadili seadil-adilnya. Tragedi ini juga menggambarkan betapa jatuhnya marwah Institusi POLRI yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat justru menjelma menjadi mimpi buruk bagi rakyat. Oleh karena itu, kami menuntut dilakukannya Reformasi Total institusi kelembagaan polri dan secara tegas menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit harus dicopot karena seperti ucapan beliau sendiri, ikan itu busuk dari kepalanya. Dan data membuktikan bahwasannya kinerjanya yang selama ini tidak membuahkan apa apa melainkan tragedi demi tragedi.
"Kami, menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan menyuarakan ketidakadilan ini. Jangan biarkan kekuasaan membungkam suara kebenaran. Kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan kekuasaan. Ini adalah alarm pengingat bahwa kesewenang-wenangan tidak akan pernah diterima oleh rakyat," tutupnya. (Rat)
