JAKARTA,(PAB)---
Rencana pemerintah melebur atau menjual sejumlah BUMN mendapat sorotan sejumlah kalangan. Menjual atau melebur BUMN bisa mengikis kepercayaan publik dan asing atau investor, karena hal tersebut menandakan ekonomi negara dalam keadaan kolap atau bangkrut.
"Dalam kondisi seperti sekarang ini, Indonesia ke depannya bisa semakin terpuruk. Tentu saja hal itu bisa memperparah kondisi perekonomian bangsa. Ditambah lagi krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang dianggap tidak becus mengelola aset negara," kata Pengamat Ekonomi Senior Muhammad Said Didu saat mengisi acara diskusi terbuka dengan tema “BUMN Roboh Ekonomi Jatuh, Apa Solusinya?” di Sekretariat Bersama (Sekber) The Kemuning, Jakarta Pusat, Rabu malam, (25/7).
Lebih jauh Didu juga mempertanyakan kinerja sejumlah BUMN yang bobrok. "Banyak BUMN yang akhirnya terancam kolap dikarena sistem kerja yang carut marut. Karena lebih cenderung melakukan pekerjaan yang mengarah pada penugasan tanpa arah dan sistematis yang jelas," ungkap Didu.
Kareba itu, Didu menegaskan dirinya tidak setuju dengan langkah pemerintah menjual sejumlah BUMN. Namun sebaiknya hanya di 'gadaikan saja'. "Dengan digadaikan hanya terjadi pengurangan saham saja. Kalau dijual perlahan secar bertahap akan diambil oleh pembeli," urainya.
Di tempat yang sama mantan Mentri Perhutanan MS Kaban menuding Presiden Jokowi harus bertanggung jawab untuk menangani persoalan tersebut. "Karena tidak ada lagi yang bisa menangani permasalahan kebangkrutan BUMN selain pemimpinnya," kata Kaban.
Karena itu Kaban mendesak agar pemerintah segera membenahi kinerja sejumlah BUMN yang sudah tidak lagi menguntungkan negara. "Jika BUMN runtuh dampaknya akan besar sekali bagi perekonomian. Karena itu pemerintah harus sigap menangapi masalah dasar yang fundamental dari kinerja BUMN yang bobrok.
Seperti diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta menjual atau menggabungkan (merger) anak-anak perusahaan ber plat merah. Saat ini perusahaan ber plat merah berjumlah 118 BUMN. Dengan anak perusahaan BUMN mencapai 800 unit. Jokowi beralasan jika perusahaan ber plat merah tersebut sudah melenceng dari inti bisnis perseroan. Dengan begitu Jokowi berharap adanya perampingan yang menciptakan efisiensi.(Drajat)
