Dumai, (PAB) ------
Sekumpulan warga yang mengatasnamakan Masyarakat Hukum Adat Dumai, melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Dumai, Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Selasa (21/05/2024).
Dengan tujuan meminta kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Dumai untuk memberikan klarifikasi atas adanya dugaan praktek politik praktis di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 pada beberapa waktu yang lalu.
Aksi ini dikomandoi oleh Ismunandar yang kerap disapa Ngah Nandar. Setelah beberapa saat melakukan orasi, barulah tampak Hj. Yusmanidar Kadisdikbud mendatangi masa aksi dan beliau menyambut baik para peserta aksi dengan mengajak untuk duduk bersama didalam ruangan mengingat panasnya terik matahari.
Kadisdik didampingi oleh Faisal Kabid SMP dan Okto Kabid Infrastruktur, Kadisdik membantah adanya dugaan politik praktis di lingkungan SMP N 2 Dumai saat itu.
"Saat itu pihak sekolah SMP N 2 Dumai memang mengundang Walikota untuk ikut hadir dalam apel Senin sebagai instruktur upacara. Undangan tersebut pun dipenuhi Walikota seperti sekolah lainnya. Kebetulan saat itu saya tidak bisa datang karena lagi Dinas di luar kota," ucap Yusmanidar.
Setelah itu, lanjut Kadisdik, Pak Wako ingin memberikan sagu hati kepada anak-anak, karena anak-anak telah mengisi acara saat pagelaran MTQ Provinsi Riau kemaren. Sagu hati tersebut itulah berupa baju kaos.
“Saat foto bersama, Kepsek SMP N 2 tidak tau itu tulisan di baju kaos itu apa, namanya saja foto bersama. Jadi sepertinya tidak ada istilahnya politik praktis. Saya yakin insyaallah tidak ada, niatnya hanya memberi semangat kepada anak-anak kita,” ujarnya.
Kadisdik menjelaskan, Kalau untuk simbol 2 jari (simbol L) itu adalah Simbol Literasi dan kalau untuk baju kaos, kami tak tau ni, kami tak paham jugak apakah gambar dibaju kaos ini mengandung unsur politik atau tidak, nanti ditanyakan ke Bawaslu lah apakah ini mengandung Politik atau bukan dengan gambar seperti ini.
"Kami menerima dan berterimakasih atas adanya saran dan masukan kepada kami, karena bisa bagi kami untuk mengevaluasi agar lebih baik kedepannya," pungkas Yusmanidar megakhiri.
Seusai melaksanakan aksi dan duduk diskusi bersama, Ismunandar penanggung jawab aksi menyampaikan, kami menerima hasil dari klarifikasi oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
"Kami menekan kepada Walikota Dumai agar lebih hati-hati dalam memberi hadiah atau suvenir kepada siswa dan siswi yang berbau simbol pergerakan politik pilkada di lingkungan sekolah," ungkap Ismunandar.
Ismunandar mengingatkan kepada Kepala Sekolah dan seluruh ASN Dumai wajib tegas memberikan nasehat kepada Walikota Dumai agar jangan masalah ini terjadi berulang-ulang kali. Jika itu terjadi lagi kami tidak segan-segan menempuh jalur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
"Langkah selanjutnya kami akan menyurati Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan BAWASLU Dumai untuk menyelidiki masalah ini agar yang kedepannya Kota Dumai aman dan kondusif dalam menghadapi PILKADA DUMAI Tahun 2024," tutup Ismunandar.
Eli /ril
