Batam, (PAB-Indonesia)--
Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Kepri dari partai Golkar, Elpita Rini Ningsing, mengaku akan memberikan perhatian lebih tentang dunia pendidikan dan mertabat masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni.
Wanita yang akrab disapa dengan panggilan Rini ini, akan memperjuangkan bantuan pendidikan, yang oleh pemerintah disebut sebagai Program Indonesia Pintar (PIP), kepada seluruh pelajar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Menurutya, PIP akan diberikan secara merata di Provinsi Kepri, sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah di wilayah Provinsi Kepri.
Kata Rini, bantuan pendidikan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut, diharapkan dapat diterima oleh mereka yang berhak, khususnya untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurutya, Program Indonesia Pintar ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf pendidikan bangsa. Program ini merupakan bentuk kerja sama atau program yang teritegrasi basis data yang sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial. yang memprioritaskan anak usia sekolah.
Dikatakannya, PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah, agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.
Disebutkannya, bantuan pendidikan itu, masing-masing peserta didik SD akan mendapatkan Rp 450.000, kemudian untuk jenjang peserta didik SMP akan mendapatkan Rp 750.000, sedangkan untuk peserta didik SMA akan mendapatkan Rp 1.000.000.
Selain meperjuangkan biaya pendidikan, Rini juga berjanji akan memperjuangkan kepada pemiihya di Pileg mendatang, untuk mendapatkan Bansos pemerintah melalui Kementerian Sosial, tentang program dana bedah rumah dengan budget Rp 20 juta.
Untuk memperoleh bantuan tersebut, tentu ada syarat yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan. "Diharapan nantinya melalui program ini, masyarakat yang kurang mampu akan memiliki rumah yang layak huni," jelas Rini.
Dijelaskannya, adapun pagu bedah rumah senilai Rp20 juta tersebut, terdiri atas pembelian bahan bangun senilai Rp17,5 juta dan upah tukang Rp2,5 juta. Masyarakat yang berhak menerima bantuan ini diberikan wewenang untuk menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan renovasinya masing-masing.
Bacaleg DPRD Provinsi Kepri dari partai Golkar dari Dapil V, yakni Sekupang, Belakang Padang, Batua Aji dan Sagulung ini, menyebutkan bahwa program bedah rumah yang akan diperjuangkan itu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kelak mereka yang mendapatkan bantuan ini bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya," katanya.
Tentang kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah, kata Rini adalah, mereka yang rumahnya berlantaikan tanah, berdinding papan bambu, bahkan semen atau mungkin keramik dalam kondisi yang kurang baik. Dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak dan lapuk, kemudian rumahnya tidak memiliki tempat mandi cuci kakus (MCK). Kalaupun ada tetapi sudah tidak layak, lalu luas tanah kurang dari 7,2 meter persegi.
Sementara persyaratan lainnya, adalah
1. Memiliki KTP dan KK dan termasuk masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Kepemilikan rumah atas nama sendiri dan dibuktikan dengan akta jual beli atau akta kepemilikan lainnya dari Camat sebagai akta resmi,
3. Tidak pernah menerima bantuan sosial berupa perbaikan rumah dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Daerah.
Masih kata Rini, program bedah rumah ini , dananya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diberikan secara utuh kepada masyarakat yang berhak menerima tanpa ada potongan sedikit pun. (pakde)
