Jakarta, (PAB-Indonesia)
Dalam sepekan ini, aksi demo masyarakat Rempang, Galang dan Bulang, yang menolak relokasi terkait proyek Rempang Eco City, menjadi berita hampir di semua media cetak maupun online. Demo yang menimbulkan sejumlah korban tersebut, mendapat sorotan anggota DPR-RI.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap peristiwa bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau antara warga dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Guspardi menghimbau agar aparat keamanan yang bertugas dapat bersikap elegan dan humanis dalam menyikapi peristiwa di lapangan.
”Bagaimanapun, tentu mereka itu adalah rakyat kita. Oleh karena itu, pendekatan dalam rangka melakukan pembebasan itu dilakukan secara manusiawi. Bagaimanapun ini tentu mencoreng nama baik bangsa dan negara dan ini sudah viral di mana mana. Kasus yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh kepolisian dan TNI pada khususnya,” kata Guspardi, di Senayan, Jakarta.
Politisi Fraksi PAN ini juga berharap segera ada solusi terbaik bagi kedua belah pihak agar dinamika yang terjadi bisa segera teredam secepat mungkin.
”Mudah mudahan pemerintah punya kebijakan dalam menyikapi investor yang masuk di daerah tersebut mudah mudahan ada win-win solution dalam menyikapi (peristiwa tersebut). Satu sisi kita perlu ada penanam modal, di satu sisi juga kita perlu (menghargai) harkat dan martabat masyarakat yang ada yang sudah berpuluh tahun berada di sana tentu juga perlu dihargai,” harapnya.
Guspardi, menyebutkan sampai saat ini Komisi II juga belum mengagendakan memanggil Kementerian ATR/BPN untuk meminta penjelasan terkait kemungkinan konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang.
”Belum (memanggil Kementerian ATR/BPN). Kita sekarang ini sedang membahas anggaran. Tentu kalau memang ini ada aspek yang berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN, kita akan mempertanyakan bagaimana sebagaimana sebetulnya status dari tanah yang dianggap oleh masyarakat bahwa itu adalah beliau sudah berpuluh puluh tahun berada di situ,” katanya.
Aksi demo warga Rempan itupun, menjadi sorotan Komisi III DPR RI. Sebab konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat di 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau telah menjadi isu nasional.
Para warga terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City. Konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ini juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menurutnya secara prinsip mengatasi konflik dengan kekerasan harus dihindari.
"Kami melihat ada video-video, ya tentu kan kita perlu dalami. Secara prinsip-kan harusnya kita menghindari penggunaan kekerasan dalam mengatasi konflik-konflik di masyarakat," kata Habiburokhman kepada awak media, di Jakarta.
Atas fakta yang terjadi di lapangan, Habiburokhman dengan Komisi III akan mendalami kasus tindakan represif aparat gabungan terhadap warga di Pulau Rempang, Batam. Dia menyebut mereka sudah berkomunikasi dengan Polri, dan saat ini masih menunggu informasi terbaru.
"Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polri. Kami sedang menunggu informasi terbaru dari mereka,"tegasnya
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, juga angkat bicara soal konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dia mengingatkan tugas polisi adalah mengamankan dan melindungi masyarakat. Bukan melakukan hal sebaliknya yang mengancam dan membahayakan masyarakat adat.
"Oleh karenanya kami meminta aparat untuk melindungi rakyat. Jadi polisi wajib melindungi rakyat," tegas Nasir Djamil.
Ditambahkannya, masyarakat adat istilahnya punya tempat dalam struktur sosial dalam desa bahkan nasional. Kita sangat menyayangkan peristiwa itu. Seandainya langkah preventif dan mendeteksi pencegahan lebih awal dilakukan," kata Politisi Fraksi PKS ini.
Dirinya menyayangkan aparat kepolisian yang tidak mengedepankan tindakan persuasif. Sehingga harus berujung pada penembakan gas air mata. "Perlu kerja sama dengan semua pihak. Seandainya langkah mendeteksi ini dan pencegahan bisa dilakukan dan tidak akan terjadi. Semuanya berjalan dengan damai. Kami sangat sayangkan peristiwa ini terjadi. Apalagi kalau ada penembakan di masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, Nasir juga meminta Presiden Joko Widodo untuk ikut turun tangan dan menyelesaikan semua permasalahan konflik agraria yang ada di Indonesia. Dia menilai permasalahan di Pulau Rempang juga imbas dari konflik agraria yang diharapkan dapat selesai sebelum masa jabatan Jokowi sebagai presiden selesai.
"Ini harus segera diselesaikan tenggat waktu 2024. Karena sebaiknya konflik pertanahan harus segera diselesaikan. Kalau tidak ini akan menjadi api dalam sekam dan akan menjadi beban bagi presiden berikutnya," jelasnya.
Politikus Partai NasDem Taufik Basari, juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Anggota Komisi III DPR RI ini menyerukan supaya diadakannya dialog untuk menyelesaikan masalah ini.
“Pemerintah pusat (perlu) mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi rencana Proyek Strategis Nasional maupun dari sisi hak masyarakat untuk hidup,” kata Taufik.
Taufik Basari mengharapkan penegakan hukum dilakukan sesuai prinsip-prinsip tanpa ada tindakan berlebihan, kekerasan, intimidasi, dan lain-lain di luar prosedur hukum. Ia juga meminta aparat penegak hukum mengganti personel yang bertugas dengan personel baru diikuti dengan arahan persuasif dan tidak represif, serta memperhatikan hak asasi manusia. (mitha)
