Surabaya, (PAB-Indonesia)---
Dalam Diskusi tentang Pemimpin Cerdas, Bangsa Berkualitas' yang digelar Yayasan Pendidikan Soekarno, di Jakarta, beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pendapatnya bahwa maraknya korupsi yang tidak tertangani membuat kondisi bangsa terus terpuruk.
Adapun pemimpin yang diharapkan bisa bertindak tegas dan mampu menjadi solusi atas krisis tersebut, justru terkesan lembek menghadapi masalah. Untuk itu, menurut Yusril, Indonesia memang butuh pemimpin yang cerdas, namun juga tegas, dan berani mengambil risiko setiap kebijakan.
"Bangsa berkualitas itu, membutuhkan pemimpin yang cerdas, dan berani, tidak peragu," katanya. Untuk itu, pihaknya berharap agar dalam Pemilu 2014 bisa ada pemimpin yang seperti itu supaya negara ini bangkit lagi.
Yusrli menyebutkan,, saat ini diperlukan pemimpin yang cerdas, tegas, dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara di tengah tantangan yang makin besar di masa depan.
"Pemimpin harus benar-benar paham falsafah bernegara kita, konstitusi kita, hukum kita, potensi, tangangan dan peluang yang kita miliki," kata Yusril.
Menurut Yusril, kelemahan utama bangsa Indonesia terletak pada sikap mental yang merasa rendah diri, rendah kesadaran moral, dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, Yusril menyebut pemimpin atau presiden di 2024 harus mengambil langlah tegas mengatasi hal ini.
Pakar hukum tata negara ini menyontohkan seringnya Indonesia kalah dalam menghadapi berbagai gugatan di forum internasional. Penyebab kekalahan tersebut, kata Yusril, karena lemahnya posisi Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yang dibuat sendiri.
Argumentasi hukum kita kurang canggih dalam menangani sebagai tekanan dan gugatan dalam perjanjian bilateral dan multilateral yang membuat kita sering terpojok dan dikalahkan," kata Yusril.
Dalam perdebatan hukum di forum internasional, menurut Yusril, harus didukung langkah diplomasi yang sistematis dan pembentukan opini. Indonesia menurut dia harus banyak belajar dari kekurangan dan kesalahan di masa lalu dan masa sekarang.
Jika negara kurang memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, Yusril menyebut akibatnya Indonesia bakal terus mengalami kekalahan dalam berbagai sengketa di forum internasional.
Selain tentang hubungan luar negeri, Yusril menerangkan Indonesia sulit maju dan melangkah menjadi negara maju karena hukum yang berantakan. Yusril menyebut norma hukum di Indonesia dapat dikatakan kacau, penegakannya amburadul, sehingga mengakibatkan korupsi merajalela dan ketidakadilan terjadi di mana-mana.
Terkait dengan bergabungnya PBB di koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Prabowo Subianto, sebagai Capres 2024, Yusril Ihza Mahendra, berpesan agar partai di Koalisi Indonesia Maju tak memaksakan kehendaknya bila usulan bakal cawapresnya tak diterima sebagai pendamping bakal capres Prabowo Subianto.
Yusril berharap Koalisi Indonesia Maju yang menyisakan Gerindra, Golkar, PAN, PBB dan Partai Gelora bisa terus harmonis.
"Koalisi kami ini kan yang tersisa--setelah PKB pergi--mudah-mudahan ini koalisi yang harmonis. Artinya tidak ambisi-ambisian terus memaksakan kehendaknya sendiri," kata Yusril, usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan PBB Zona II di DBL Arena, Surabaya, Minggu (3/9).
Yusril mengaku tak ingin, ada pemakasaan kehendak, jangan ada partai yang marah, bila kehendaknya atau usulannya jadi bakal cawapres Prabowo, tak dituruti.
PBB memang telah mengusulkaan, Yusril Ihza Mahendra, untuk mendampingi Prabowo. Usulan itu disampaikan saat PBB menggelar acara Konsolidasi Zona II PBB Pemenangan Pileg dan Prabowo Subianto di DBL Arena Surabaya.
"Jadi kalau kehendaknya tidak terpenuhi, terus marah, terus keluar, kami tidak berkehendak seperti itu," ucapnya.
Dia mengklaim PBB adalah partai yang dewasa dan siap menerima bila usulannya soal bakal cawapres pendamping Prabowo tak diterima.
"Dan PBB sebenarnya sudah cukup dewasa menghadapi hal-hal seperti ini. Cukup pahamlah pergolakan politik seperti itu dalam kerjasama yang lalu," begitu kata Yusil.
Meskipun PKB telah meninggalkan koalisi, Yusril masih optimis bahwa KIM yang diisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Geloran, dan PBB bisa memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang.
Dalam koalisi Prabowo itu, Yusril juga menjadi salah satu kandidat sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subiatno. Namun Yusril harus bersaing dengan Airlangga Hartarto dari Golkar dan Erick Thohir yang disebut dari PAN.
Meskipun pemilihan bacawapres Prabowo ini akan berlangsung ketat dalam koalisi. Yusril menyerahkan sepenuhnya pemilihan bacawapres kepada partai koalisi, meskipun nanti bukan dirinya yang terpilih.
“Biarlah ini mencuat ke publik, masyarakat juga menilai memberikan masukan dan komentar pada akhirnya itu akan diputuskan bersama oleh koalisi dan keputusan akhir ada di tangan Pak Prabowo. Saya merupakan salah satu alternatif dalam pencalonan itu tapi ya tidak ngotot-ngotot lah,” katanya.
Mantan Menteri Sekretaris Negara era SBY ini pun berharap suapaya KIM ini lebih harmonis setah membelotnya PKB. Dan tidak lagi terpecah meskipun di internal koalisi sedang terjadi perbedaan pendapat.
“Mudah-mudahan ini koalisi yang harmonis artinya tidak ambisi-ambisian terus memaksakan kehendaknya sendiri. Jadi kalau kehendaknya tidak terpenuhi terus marah terus keluar, kita tidak berkehendak seperti itu. Dan PBB sudah cukup dewasa menghadapi hal-hal seperti ini,” tegas Yusril.
Terkait usulan PBB tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan menghormati usulan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait nama Yusril Ihza Mahendra yang disodorkan sebagai kandidat bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
"Tentu saja kami menghormati tokoh-tokoh yang diajukan oleh partai politik tersebut sebagai calon wakil presiden," kata Ahmad Muzani.
Menurut dia usulan soal bakal pendamping Prabowo merupakan sebuah kewajaran, sebab setiap partai politik pendukung yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sama-sama memiliki pandangan tersendiri.
Karenanya partai-nya tak mau menjadikannya sebagai persoalan, sebab segala keputusan tetap dikembalikan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor.
"Tadi disampaikan oleh Pak Ferry keputusan untuk mendukung, untuk menentukan calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Prabowo," ucapnya.
Sementara itu, Sekjen PBB Afriansyah Noor menyebut alasan mengusulkan Yusril Ihza Mahendra didasari pandangan bahwa sosok ketua umumnya merupakan sosok yang berkomitmen dan memiliki jiwa seorang negarawan.
"Pak Yusril juga pakar hukum tata negara yang pas bersanding dengan Bapak Prabowo Subianto," katanya.
Sebelumnya, nama Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor melalui keterangan resmi. PBB disebutnya akan terus berikhtiar sehingga Yusril Ihza Mahendra bisa digandeng oleh Prabowo.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (mitha).
