Jakarta, (Pab-Indonesia)
Sepekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa arsitektur RAPBN 2024 didesain sebagai shock absorber, akselerator transformasi ekonomi, sekaligus instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Menkeu memeparkan transformasi ekonomi dilakukan di berbagai bidang. Mulai dari sumber daya manusia, fisik, sumber daya alam, hingga reformasi di bidang kelembagaan. Selain itu, APBN tahun depan juga tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat, terutama fokus pada penurunan kemiskinan, stunting, dan kesenjangan.
Pernyataan Menkeu tersebut sempat mendapat sorotan anggota Badan Anggaran DPR RI, Netty Prasetiyani. Anggota komsisi IX DPRI ini mengingatkan pemerintah harus bisa menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran belanja berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Menurut Netty, masih banyak target yang perlu direalisasikan, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan SDM. “Karena saya dari Komisi IX jadi mohon maaf, agak berat ya untuk mengungkapkan bahwa banyak PR kita yang terkait dengan prioritas nasional yang sering diulang oleh Pak Jokowi yaitu membangun SDM yang unggul dan berdaya saing,” ujar Netty dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Mengupas RAPBN 2024” yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8/2023).
Politisi dari PKS ini dengan gamblang memberikan contoh soal pembangunan IKN sebagai belanja negara yang membutuhkan anggaran besar. Ia pun mengaitkan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang kemudian juga terhubung dengan kondisi pendidikan.
Menurutnya, skala prioritaslah yang nampaknya pemerintah harus terus diingatkan karena kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, khususnya IKN, yang membutuhkan anggaran yang besar. Tentu ini juga harus kita kaitkan dengan angka kemiskinan, termasuk juga pengangguran. Pengangguran kita yang 60 persen yaitu diisi oleh warga yang berpendidikan rendah. Ini yang menurutnya harus menjadi catatan penting pada awal pembahasan anggaran 2024 yang sudah dimulai sejak pekan lalu,” tuturnya.
Dalam pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2023 silam, tertuang bahwa realisasi arah kebijakan RAPBN 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Menurut Netty terwujudnya transformasi ekonomi, kebangkinan ekonomi dan ketahanan ekonomi bertumpu pada sumber daya manusia.
Menurut Netty, kalau kita bicara tentang mimpinya Pak Jokowi, ada lima arahan yang pertama justru yang penting yaitu SDM. Kan Beliau menitikberatkan pada transformasi ekonomi, setelah kita dihantam pandemi bagaimana kemudian kita bisa pulih dan bangkit, tapi lagi-lagi ketika kita bicara tentang anggaran, maka hari ini kita perlu menyadari sepenuhnya kalau kita bicara tentang kebangkitan ekonomi, kemudian juga ketahanan ekonomi kita maka semuanya bertumpu pada SDM.
Legislator Dapil Jawa Barat XIII lebih jauh mengatakan, mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing tak bisa dilepaskan dari pendidikan dan kesehatan. Ia pun menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada bidang-bidang tersebut.
“Yang pertama misalnya kalau kita bicara tentang kesehatan. Bappenas sendiri sudah mengingatkan pemerintah bahwa dari 10 indikator pembangunan kesehatan 9 di antaranya itu meleset, mulai dari 5 imunisasi dasar lengkap, kemudian jauh dari stunting yang targetnya 14 persen namun sekarang masih 21 persen, padahal pemerintahan Pak Jokowi ini tinggal beberapa bulan lagi,” tegasnya.
Netty juga menyebutkan, masalah lain di bidang kesehatan yang masih memerlukan perhatian antara lain penanganan malaria, penyakit kusta, kondisi wasting pada bayi dan balita dan beberapa masalah lain yang kerap ditemukan di lapangan. Ia pun menyoroti adanya temuan penggunaan anggaran stunting hingga disorot oleh berbagai media.
“Kemarin juga banyak sekali media yang menginformasikan bahwa ternyata anggaran stunting ini lebih banyak digunakan untuk anggaran-anggaran yang sebetulnya bisa harus bisa dipangkas,” lanjutnya.
Menurut dia, penurunan prevalensi stunting sendiri sebenarnya telah masuk dalam fokus strategi jangka pendek untuk mendukung upaya transformasi ekonomi yang dicanangkan sebagaimana yang disampaikan dalam pidato presiden 16 Agustus lalu. Sedangkan angka target Penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 masuk dalam RPJMN 2020-2024. (Raditya)
