Debat Pilgubsu III

Bahas Penegakkan Hukum dan Ham, Djarot Singgung Ijek ini Tanggapan Edy...

Bahas Penegakkan Hukum dan Ham, Djarot Singgung Ijek ini Tanggapan Edy...
Debat paslon Gubsu sesi 3 (foto: Tulus)

MEDAN,( PAB )----

Debat publik ketiga Pilgub Sumatera Utara 2018 di  Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Selasa (19/6/2018) malam mengangkat tema 'Penegakan Hukum dan HAM' . Disesi ketiga, masing-masing paslon diminta menjelaskan soal gambar yang ditayangkan.Di mana, dalam tayangan tersebut terdapat gambar sebuah kursi dikelilingi sejumlah orang yang menghamburkan uang. Paslon nomor 2 yang diminta moderator untuk pertama menanggapinya.

 "Gambar ini menunjukkan keprihatinan kita bersama atas korupsi berjamaah. Dalam masa kepemimpinan Gubernur Sebelumnya,Gatot Pujinugroho telah terjadi korupsi yang sangat massif dan berjamaah. dia (Gatot) menghamburkan dana bansos dan dana hibah. Inilah yang terjadi. Jelas ini melanggar hak asasi manusia karena kepentingan masyarakat terbengkalai karena uangnya dikorupsi," ungkap Djarot.

Dirinya juga menyayangkan Cawagub Musa Rajekshah yang saat ini juga tersangkut kasus korupsi turut dipanggil KPK. Penegakan hukum dan HAM menurutnya, harus dimulai dari atas. "Masalah ini, sangat penting bagi kita. Bagaimana kita menegakkan hukum dengan baik. Mohon maaf, Pak Musa juga dipanggil KPK untuk diminta menjelaskan, kenapa terjadi bagi-bagi uang. Oleh karena itu, penegakan hukum itu harus dimulai dari yang paling atas," pungkasnya. 

Menanggapi singgungan Djarot, Edy Rahmayadi pasang badan membela calon Wakil Gubernurnya itu " Saya tahu kalau kami dicari cari kesalahannya, agar jadi tersangka, Saya bertanggung jawab atas nama Musa Rajeksyah, bahwa dia bersih".ujar Edy

Sambung Cawagub Sihar Sitorus, akibat kasus ini, Sumut menjadi perhatian KPK. Katanya, KPK merilis, bahwa 32 provinsi menjadi perhatian pemantauan KPK. Salah satunya adalah Sumut. "Oleh karena itu, kami Djarot-Sihar akan membuat suatu sistem. Sistem e-budgeting, sistem e-planning, sistem e-program and e-katalog. Supaya tidak terjadi kasus korupsi seperti ini," tegasnya.

Peristiwa kelam Sumatera Utara terkait kasus korupsi berjamaah yang menjerat mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho beserta sebagian besar anggota DPRD periode 2009-2014, diharapkan yang terakhir dan tak terjadi lagi ke depannya. ( Tulus )

Berita Lainnya

Index