LANGKAT,(PAB)-----
Terkait pengembangan dari tindak lanjut Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) RI, Melakukan operasi tangkap tangan dijajaran pemda Langkat 19 januari 2022 silam yang menyeret nama bupati langkat sebagai tersangka dan beberapa nama termasuk Kepala Desa Raja Tengah Iskandar PA. Yang juga menjabat ketua APDESI Kab. Langkat.
Ketua Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Kab.Langkat aktif, Dzulham Efendi juga mendesa agar Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat menangkap dan memeriksa oknum Kepala Desa inisial HB, yang juga menjabat sebagai bendahara APDESI Kab. Langkat, terkait kegiatan bimtek para kepala desa beserta perangkat desa yang luar biasa besar dana anggaranya yang di kutip dari anggaran dana Desa(ADD) dari tahun 2020-2021.
"Saya memohon lah sama KPK, agar memeriksa oknum Kades HB itu.." ucap ketua yang akrab disapa dzul ini kepada wartawan.senin(21/3/2022).
Lanjut, Ia meyakini ada indikasi skenario semacam upaya untuk korupsi dana desa dengan bimtek.
Dzul menyayangkan tindakan itu dihadapkan pada situasi Negara sedang sulit dan sedang menghadapi bencana nasional Cobid 19 yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktifitas diluar rumah guna menekan angka penularan Virus Covid19/Corona yang terjadi dari awal tahun 2020 hingga sekarang.
"Yang saya sayangkan itu bang....knapa kok pas Covid19,, yang seharusnya dana desa itu digunakan untuk menangulangi masalah rakyat yang banyak kesusahan akibat Virus,,malah digunakan bimtek yang ngak jelas dan gak ada manfaatnya bagi masyarakat,, yang ada cuma ngabisin dana desa dengan jalan- jalan gak jelas" ucapnya..
Dikatakannya, besar harapannya agar persoalan dugaan korupsi dana desa menjadi perhatian KPK sebagaimana amanah Presiden RI, Joko Widodo untuk pemberantasan korupsi dana desa.
"Sangat besar harapan saya agar anggaran dana desa juga di proses oleh KPK,, biar rakyat gak semakin menderita di buat kades kades yang gila bimtek itu.." tuturnya dengan nada geram.
Untuk itu kata dzul dirinya juga siap membantu KPK untuk mengumpulkan bukti bukti yang ada dilapangan terkait dugaan korupsi Dana Desa yang di kelola oleh APDESI Dengan dalih bimtek.
"Saya siap kok apabila KPK meminta saya untuk membantu mencari bukti bukti di lapangan terkait dana dana Desa yang melenceng,, harapan saya agar jangan ada lagi aparta pemerintah Desa yang masih nakal...biar di sapu bersih...tangkap!!!jika terbukti.." sambil mengakhiri. (BA)
