Indonesia Tidak Akui Kemerdekaan Catalonia

Jakarta, (PAB) ---

Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Catalonia dan tidak mendukung pemisahan Catalonia dari Spanyol.

"Indonesia tidak mengakui pernyataan sepihak kemerdekaan Catalonia," kata pernyataan dari Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi seperti dilansir pada laman resmi Twitter Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Sabtu.

Pemerintah Indonesia juga menganggap Catalonia sebagai bagian dari wilayah Spanyol. "Catalonia adalah bagian integral Spanyol. Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia," demikian pernyataan Menlu Retno Marsudi pada laman resmi Twitter Kemlu RI.

Catalonia menyampaikan deklarasi kemerdekaan sepihak setelah wilayah tersebut mengadakan referendum penentuan nasib sendiri pada 1 Oktober lalu.

Namun, referendum tersebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol, karena melanggar konstitusi Spanyol.

Selain Indonesia, beberapa negara lain pun menyatakan tidak mengakui kemerdekaan Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol, salah satunya Jerman.

Pemerintah Jerman telah menyatakan dukungan kepada pemerintah Spanyol dalam sengketanya separatis di Catalonia. Jerman pun menyatakan tidak akan mengakui deklarasi kemerdekaan yang disampaikan parlemen Catalonia.

Spanyol terjerembab dalam krisis besar ketika Jumat kemarin pemerintah pusat di Madrid mengambilalih kekuasaan dari Catalonia yang berusaha memerdekakan diri. Ini adalah krisis paling dalam menyangkut otonomi Catalonia sejak kediktatoran brutal Francisco Franco puluhan tahun silam.

Setelah DPRD Catalonia mendeklarasikan "Republik" Catalan, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy bergerak cepat melucuti pemerintah dan parlemen Catalonia. Dia menyatakan Pemilu 21 Desember akan menggantikan mereka.

Dalam krisis yang mendapatkan perhatian penuh Eropa yang sangat khawatir ini, Rajoy memecat pemimpin prokemerdekaan Carles Puigdemont dan seluruh anggota kabinetnya, selain juga direktur jenderal polisi daerah, serta utusan Catalan untuk Madrid dan Brussels, untuk menangkal apa yang disebut "meluasnya pembangkangan."

Para anggota parlemen propemisahan diri menang suara 70 melawan 10 dalam parlemen daerah total beranggotakan 135 orang, Jumat, untuk memproklamasikan Catalonia sebagai "republik dalam bentuk negara merdeka dan berdaulat."

Mereka mendapatkan mandat dari hasil suara "Ya" untuk referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dicap pemerintah pusat sebagai ilegal. Jumlah suara "Ya" ini lebih dari separuh jumlah anggota parlemen.

Para pengamat memperkirakan keadaan bahaya dalam beberapa hari ke depan setelah para pejabat dan PNS Catalan kemungkinan akan mengabaikan perintah dari wakil pemerintah yang dikirimkan pemerintah pusat.

"Ketegangan sepertinya akan naik drastis dalam beberapa hari ke depan," kata Teneo Intelligence, sebuah kelompok penganalisis risiko, seperti dikutip AFP. "Para pengunjukrasa akan berusaha mencegah polisi mengusir para menteri Catalan dari kantor mereka. Ini meningkatkan risiko terjadinya bentrok kekerasan." (rad)