PEKANBARU,(PAB) ----
Usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Riau, Gubernur Riau Syamsuar dan rombongan dari Pemprov Riau sempat dihadang oleh sejumlah pendemo di gebang pintu keluar kantor DPRD Riau, Jalan Jendral Sudirman, Senin (11/3/2019).
Ratusan masyarat Desa Koto Aman, Tapung Hilir, Kampar Riau memblokir pintu masuk dan pintu keluar gedung DPRD Riau.
Aksi ini pun mengundang kemarahan petugas kepolisian dan Satpol PP Pekanbaru.
Bahkan kedua kelompok ini berakhir ricuh dan nyaris bentrok.
Sebab petugas kepolisian membuat pagar betis menghadang warga yang akan menghentikan mobil dinas yang ditumpangi Gubenur Riau, Syamsuar saat keluar dari gedung DPRD Riau.
Di teras dekat parkir mobil dinas Gubernur Riau, sejumlah kepala OPD dan petinggi Forkompida terlihat sedang berdiskusi untuk mencari jalan keluar.
Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan tetap diminta untuk mengkondisikan massa aksi agar mobil dinas Gubernur Riau dan pejabat lainnya bisa keluar.
Terlihat iring-iringan mobil dinas berhasil keluar pagar dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan di sekitar massa aksi. Sementara masyarakat yang melakukan unjukrasa dihadang. Khusus untuk mobil dinas Guberi mendapatkan pengawalan ketat dan berhasil keluar pagar.
"Demo tidak dilarang, demo diatur oleh undang-undang, silahkan, tapi sebagai warga negara indonesia, yan punya adat budaya timur, punya sopan santun. Silahkan demo, tapi hargai orang lain," kata Kapoda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo dihadapan pendemo yang akan menghadang rombongan gubenur Riau.
Ratusan warga dari Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar melakukan demo tepat di depan pintu masuk kantor DPRD Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru.
Tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo kali ini masih sama dengan tuntutan pada aksi-aksi sebelumnya, yakni meminta pemerintah, baik pusat dan provinsi untuk menuntaskan koflik lahan di Desan Koto Aman. Dimana warga menuding lahan mereka seluas lebih kurang 1500 hektare dikuasai oleh PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL).
Pendemo menyampaikan terkait perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya yang diduga dirampas perusahaan.
"Kita tidak akan pulang ataupun mundur sebelum kami terlepas dari penjajah kapitalis di desa kami. Yakni kembalikan lahan kami seluar 1500 hektar yang telah dirampas PT SBAL," kata Dapson, Koordinator Lapangan (Korlap) Demo Warga Desa Koto Aman.
Menurutnya, hampir 80 persen lahan kehidupan masyarakat Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, Riau dikelola oleh perusahaan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) sejak tahun 1991.
"Itu adalah awal dari masa kelamnya anak cucu kami di sana. Dimana pada tahun iyu pihak asing mulai masuk ke tanah kami dan menyerobot lahan kami dengan modus perkebunan kelapa yang pada akhirnya berubah menjadi kebun kelapa sawit," kata Dapson.
"Para pemangku jabatan di negeri ini sudah buta, tuli dan bisu terhadap nasib kami di desa yang terpencil dan tertindas. Kebohongan janji pada petingging Riau ini sudah membuat kami bosan, bahkan pemimpin di republik ini juga ikut memberi janji manis yang sangat menyayat hati kami masyarakat kecil," pungkasnya. (Tribunpekanbaru.com)
