MEDAN, PAB – Bank hidup dari satu kata: kepercayaan. Ketika kepercayaan runtuh, fondasi perbankan ikut goyah. Karena itu, aksi Dewan Pimpinan Nasional DPN di depan Kantor Bank Indonesia BI Medan pada Rabu 24/6/2026, bukan sekadar unjuk rasa biasa. Aksi tersebut merupakan alarm publik.
Alarm itu dipicu dua persoalan. Pertama, hilangnya dana PT Toba Surimi Industries senilai Rp123,3 miliar. Kedua, lelang aset PT BPSat yang diduga sarat kejanggalan. Nilai kredit tercatat Rp82 miliar, sementara agunan dilelang Rp10 miliar. Rasio 8:1 itu memunculkan pertanyaan tentang logika perbankan sehat.
DPN mengajukan 8 poin tuntutan dengan inti yang sama: buka dapur. Bank Mandiri sebagai BUMN dan bank terbesar milik negara, dituntut menjadi contoh tata kelola, bukan contoh kasus. Publik berhak mengetahui siapa yang lalai, siapa yang bermain, dan di mana pengawasan internal tidak berfungsi.
Kredit macet dan pailit memang risiko bisnis. Namun dana Rp123,3 miliar yang raib bukan risiko. Kondisi itu menjadi tanda adanya kebocoran sistem, potensi insider fraud, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian berjamaah. Lelang aset yang merugikan kreditur lain, pekerja, bahkan negara, semakin menguatkan tanda tanya tersebut.
Otoritas Jasa Keuangan OJK dan aparat penegak hukum APH dinilai tidak bisa lagi menunggu data. Publik telah menunggu berbulan-bulan sejak kasus ini mencuat. Penegakan hukum harus tajam ke semua arah. Stigma hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas tidak boleh kembali menguat. Jika korporasi besar lepas dari jerat hukum, maka publik kecil akan bertanya: kepada siapa lagi harus percaya.
Bank Mandiri kini memiliki dua pilihan. Pertama, membuka seluruh data, melakukan audit investigatif independen, memberhentikan oknum, dan mengembalikan dana nasabah. Dengan langkah ini, kepercayaan publik masih dapat dipulihkan. Kedua, bungkam dan menunggu badai berlalu. Jika memilih ini, setiap nasabah akan mempertanyakan keamanan dana mereka di bank tersebut.
Perlu diingat, uang di bank bukan uang bank. Itu adalah uang rakyat. Uang gaji buruh, uang dagang UMKM, uang pensiun. Semuanya adalah titipan kepercayaan.
Tulisan ini bukan vonis. Ini adalah dorongan agar Bank Mandiri membuktikan diri layak disebut bank kebanggaan bangsa, bukan hanya di iklan, tetapi juga dalam akuntabilitas.
Karena sekali kepercayaan hilang, dibutuhkan puluhan tahun untuk membangunnya kembali. Dan bangsa ini sudah terlalu sering terluka akibat kepercayaan yang dikhianati.
