Medan,(PAB)----
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Medan membantah isu dugaan pengadaan baju tahan api fiktif yang sempat beredar di masyarakat. Pihak dinas menegaskan bahwa pengadaan yang tercantum dalam anggaran bukan baju tahan api, melainkan baju tahan panas, dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang disahkan DPRD Kota Medan.
Kepala Bidang Operasional Damkarmat Kota Medan, Irsan Idris Nasution, menegaskan bahwa informasi mengenai pengadaan baju tahan api yang disebut fiktif adalah tidak benar.
“Tidak benar kalau dikatakan kami mengadakan baju tahan api yang fiktif. Dalam dokumen anggaran yang sah, pengadaan yang dilakukan adalah baju tahan panas, bukan tahan api,” jelas Irsan Idris Nasution kepada media di Medan, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, perbedaan istilah antara baju tahan api dan baju tahan panas sering disalahartikan oleh publik. Padahal, kata Irsan, baju tahan panas yang diadakan Dinas Damkarmat Kota Medan itu memiliki fungsi utama untuk melindungi petugas dari paparan panas ekstrem saat bertugas di lapangan, bukan untuk menghadapi api secara langsung.
“Baju tahan panas itu memang berbeda dengan baju tahan api. Petugas kita tidak masuk langsung ke titik api, tapi baju tersebut membantu melindungi tubuh dari panas tinggi di sekitar area kebakaran,” ujarnya.
Irsan juga menegaskan, bahwa seluruh kegiatan pengadaan telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam APBD Kota Medan, serta telah melalui pembahasan dan persetujuan DPRD.
“Semua proses sudah sesuai perencanaan, pembahasan, dan pengesahan DPRD Kota Medan. Jadi tidak ada yang fiktif atau diselewengkan,” tambahnya.
Sebelumnya, muncul dugaan di publik bahwa pengadaan baju tahan api/panas di Dinas Damkarmat Kota Medan fiktif, karena masyarakat tidak pernah melihat petugas menggunakan pakaian pelindung khusus saat melakukan pemadaman kebakaran. Namun, pihak Damkarmat memastikan bahwa barang hasil pengadaan benar-benar ada dan digunakan sesuai kebutuhan operasional.
Irsan berharap pemberitaan dan informasi yang beredar dapat diklarifikasi secara proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami terbuka dan siap menjelaskan secara transparan kepada siapa pun yang ingin mengetahui. Tidak ada yang kami tutupi,” pungkasnya. *
