Jakarta, (PAB-Indonesia)
Isu perselisihan antara keluarga mendiang Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali mencuat.
Perseteruan itu kembali muncul setelah putri sulung Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Yenny Wahid, mengkritik Muhaimin yang berharap bisa menjadi bakal calon wakil presiden menjelang Pilpres 2024.
Saat ini Muhaimin dan PKB merapat kepada Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Cak Imin pun beberapa kali menyampaikan siap menjadi bakal cawapres Prabowo. Sementara itu, Yenny mengungkap sikap Muhaimin, yang dianggap berkhianat kepada sang ayah terkait konflik internal di PKB pada masa lalu. Faktanya, terjadi juga pada Prabowo Subianto.
Yenny mengatakan, keluarga Gus Dur tidak akan mendukung Prabowo jika Muhaimin menjadi dipilih menjadi bakal cawapres. "Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Cak Imin guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat, susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti," kata Yenny dalam acara Rosi di Kompas TV pada Jumat pekan lalu.
Di sisi lain, hubungan antara PKB dan Muhaimin dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini juga kurang harmonis. Yenny mengatakan, perilaku Cak Imin yang mengudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu. "Susah, terlalu susah bagi kami terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi," ujar Yenny.
Yenny meyakini Prabowo mengerti memahami sikap keluarga Gus Dur terhadap Muhaimin. Selain itu, Ia juga mengungkapkan perintah almarhum Gus Dur yang melarang atribut penggunaan namanya di PKB pimpinan Muhaimin. Ia mengatakan, larangan itu ditandatangani Gus Dur di depan notaris. Tetapi, atribut Gus Dur masih sering dipakai oleh Cak Imin hingga saat ini.
"Tapi, ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi, mencuri partai sekarang mencuri gambar," kata Yenny. Di sisi lain, Muhaimin enggan menanggapi pernyataan Yenny.
PKB lahir dari rahim NU ketika pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto runutuh dan Era Reformasi dimulai. Kala itu, terdapat keinginan besar warga Nahdliyyin untuk kembali memiliki wadah menyalurkan aspirasi politik.
PBNU harus berhati-hati karena NU tidak boleh lagi terkait langsung dengan politik praktis, termasuk partai politik, sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984. Pada akhirnya, PBNU yang saat itu dinakhodai Gus Dur mengarsiteki pendirian PKB. PBNU membentuk tim lima dan tim asistensi berisi sembilan orang, mayoritas kiai, untuk pendirian PKB, salah satunya Muhaimin. Menurut pemberitaan surat kabar Kompas pada 2008, Perselisihan antara kubu Gus Dur dan Cak Imin di PKB dimulai selepas Muktamar 2005.
Saat itu Muhaimin terpilih menjadi Ketua Umum PKB melalui Muktamar. Sedangkan Gus Dur ditetapkan menjadi Ketua Dewan Syura PKB. Ternyata sejak muktamar itu muncul 2 kubu di dalam PKB. Yakni kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin.
Lantas pada Maret 2008 muncul kabar ada upaya untuk melengserkan Gus Dur dari posisi Ketua Dewan Syura PKB. Caranya melalui Muktamar Luar Biasa (MLB). Dalam rapat rutin gabungan DPP PKB pada 26 Maret 2008 diputuskan mencopot Muhaimin dari posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Dari 30 orang yang hadir, 20 orang memilih opsi agar Muhaimin mundur, 5 orang mendukung agar digelar MLB, 3 suara menolak MLB, dan 2 abstain.
Dalam pemungutan suara itu, Gus Dur, Muhaimin dan Machfud MD tidak mendapat hak suara. Muhaimin mengajukan gugatan kepada Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas keputusan pemecatannya. Selain itu, Sekretaris Jenderal PKB yang saat itu dijabat Lukman Edy juga menggugat Gus Dur karena dipecat dengan alasan rangkap jabatan.
PKB pimpinan KH Abdurrahman Wahid menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di Ponpes Al-Asshriyyah, Parung, Kabupaten Bogor, pada 30 April sampai 1 Mei 2008. MLB itu menghasilkan keputusan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Ali Masykur Musa menggantikan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz, dan Yenny Wahid tetap sebagai Sekjen.
Muhaimin tak mau kalah dengan menggelar MLB di di Hotel Mercure Ancol pada 2 sampai 4 Mei 2008. MLB itu menghasilkan keputusan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB. Sementara itu dalam MLB kubu Muhaimin juga menetapkan KH Aziz Mansyur sebagai Ketua Dewan Syuro, dan Lukman Edy sebagai Sekjen.
Meski terjadi dualisme, tetapi PKB lolos sebagai salah satu partai peserta Pemilu 2009. Proses pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) kedua kubu pun terpisah. PKB Gus Dur menggelar pendaftaran caleg di kantor DPP PKB di Kalibata, Jakarta Selatan. Sedangkan PKB Muhaimin menggelar pendaftaran caleg di kantor Lembaga Pemenangan Pemilu PKB.
Bahkan ada kejadian menarik saat pengambilan nomor urut parpol pada 9 Juli 2008 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat itu Yenny dan Muhaimin berebut kertas nomor urut partai, tetapi kemudian mengangkat kertas nomor urut dengan angka 13 secara bersama-sama. Konflik di tubuh PKB semakin meruncing.
Pada Mei 2008, Muhaimin memecat Yenny Wahid dari posisi Sekjen PKB. Alasannya adalah Yenny terbukti indisipliner dan mengancam keutuhan partai. Kedua kubu lantas saling menggugat ke pengadilan. Namun pada 19 Juli 2008, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi PKB Gus Dur.
Dalam putusan kasasi bernomor 441/kasus kasasi/Pdt/2008 itu, MA memutuskan struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005. Gus Dur tetap sebagai Ketua Umum Dewan Syura, dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Akan tetapi, PKB kubu Gus Dur akhirnya tersingkir.
Akibat konflik internal itu, perolehan suara PKB pada Pemilu 2009 sempat anjlok. Yakni dengan hanya meraih 5,14 juta suara dan 28 kursi di DPR. Padahal pada Pemilu 2004, PKB meraih 11,99 juta suara dengan 52 kursi di DPR. Yenny kemudian membentuk Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), gabungan dari Partai Kedaulatan Bangsa dan Partai Indonesia Baru
Partai itu dideklarasikan pada 12 Juli 2012 dan Yenny ditetapkan sebagai ketua umum. Akan tetapi, partai pimpinan Yenny itu gagal lolos sebagai peserta pemilu 2014. Meski gagal menjadi peserta Pemilu 2014, Yenny meminta para kadernya untuk tidak pindah ke PKB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Konflik antara Yenny dan Muhaimin terkait PKB terus terjadi sampai hari ini. Yenny mengatakan, dia sudah memaafkan tindakan Muhaimin karena pertalian keluarga. Namun, dalam urusan politik, dia menilai hal itu masih menjadi problem. "Cak Imin ini tetap keponakannya Gus Dur. Kalau sebagai saudara, saya sudah memaafkan beliau, enggak ada masalah," kata Yenny dalam acara Rosi di Kompas TV, dikutip pada Jumat pekan lalu.
Yenny mengatakan, jika dalam hal politik, permintaan maaf Cak Imin harus dijelaskan dengan terang benderang, bahkan dengan platform perdamaian. "Tapi kalau dalam hal politik, tidak bisa kemudian hanya sekadar islah, berdamai.
Konteksnya seperti apa? Lalu kemudian platform perdamaiannya seperti apa?" imbuhnya. jika platform perdamaian yang ditawarkan Cak Imin itu berarti mengembalikan idealisme Gus Dur di PKB, ada kemungkinan keluarga Gus Dur bisa membuka pintu maaf. "Apakah mereka mau kembali kepada corak politik Gus Dur yang tidak transaksional. Apakah mereka mau betul-betul mengusung lagi idealisme Gus Dur? Kalau semua itu bisa dilakukan, maka ya kita bisa berkomunikasi," ucap Yenny. (raditya)
.jpg)