MEDAN,(PAB)----
Wali Kota Medan, Drs. H.T Dzulmi Eldin S,M.Si menyampaikan nota pengantar atas ranperda kota Medan tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan TA 2019, Senin (15/10/18) di Gedung DPRD Kota Medan.
Nota pengantar kepala daerah ini disampaikan melalui sidang paripurna DPRD Kota Medan yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung.
Turut hadir dalam sidang paripurna DPRD ini Wakil Wali Kota Medan, Ir.H.Akhyar Nasution,M.Si, unsur FKPD Kota Medan, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Medan, Sekda Kota Medan, Ir. Wiriya Al Rahman,MM, Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan serta Camat se-kota Medan.
Wali Kota Medan dalam nota pengantarnya mengatakan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 5.69 Trilyun lebih, atau meningkat sebesar 0.02% dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun hanya meningkat 0.02%, namun proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan cukup realistis, baik dari jenis pendapatan yang bersumber dari PAD, maupun dari jenis pendapatan daerah lainya, terutama dari dana perimbangan dan pendapatan daerah lainya yang sah.
Berdasarkan pendapatan daerah yang diperkirakan tersebut, lanjut Wali Kota, maka formulasi belanja daerah yang diajukan sebagai berikut :
Belanja tidak langsung diperkirakan sebesar Rp. 2.07 Trilyun lebih, dan belanja langsung sebesar Rp. 3.87 Trilyun lebih.
"Maka dengan demikian secara total jumlah belanja daerah di perkirakan sebesar Rp. 5.94 Trilyun lebih, dengan distribusi 34.93% untuk belanja tidak langsung dan 65.07% untuk belanja langsung."jelas Wali Kota
Lebih lanjut lagi Wali Kota menjelaskan secara umum keseluruhan belanja daerah akan di prioritaskan pada upaya pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, penataan pasar tradisional, toleransi beragama, pelayanan administrasi kependudukan, keamanan dan kenyamanan, investasi, dan menata serta menambah fasilitas publik.
"Tentunya kita semua memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk mengelolah APBD secara efisien, efektif, transparan dan taat azas. Namun saya menyadari tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota sangat besar sehingga tetap berada diatas kapasitas fiskal yang diformulasikan dalam APBD. Untuk itu perlu disusun skala prioritas yang paling optimal terutama dari sisi hasil , sehingga diharapkan adanya dukungan dan partisipasi yang semakin luas dari seluruh stakeholder kota terutama dalam mengimplementasikan pelaksanaan APBD nantinya."Kata Wali Kota.(Rosen)