MEDAN, PAB – Dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sebuah gudang di Jalan Pasar Lama, Gudang Kapur, Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, ditengarai telah merugikan negara.
Gudang berpagar bercat hitam tersebut disebut-sebut milik RD. Gudang itu diduga menjadi tempat penampungan BBM bersubsidi jenis solar yang dibawa dari stasiun pengisian bahan bakar, kemudian dijual ke sejumlah tempat usaha dengan harga industri.
Hal tersebut disampaikan Koordinator LSM Lintas, S Riyadi, SH. Menurutnya, peralihan hak subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, justru diduga dialihkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Kegiatan ini jelas merugikan negara dan dapat dipidanakan,” ungkap S Riyadi, SH, Kamis (12/11/2026).
Diatur dalam UU Migas
Penyalahgunaan BBM bersubsidi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), khususnya Pasal 55.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), yang mengubah ketentuan Pasal 55 UU Migas pada Pasal 40 angka 9.
Selain itu, penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahan lanjutannya.
Berdasarkan Pasal 55 UU Migas jo UU Cipta Kerja, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00.
Desak APH Turun Tangan
Terkait dugaan tersebut, S Riyadi mendesak jajaran aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan dan menindaklanjuti lokasi gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemilik gudang yang disebut-sebut dalam dugaan tersebut maupun dari aparat penegak hukum terkait dugaan penimbunan BBM bersubsidi di lokasi tersebut.
Pihak-pihak terkait diberikan ruang untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
