MEDAN, PAB– Pajak merupakan urat nadi daerah. Tanpa Pendapatan Asli Daerah PAD, jalan rusak, sekolah reot, rumah sakit ngos-ngosan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumut sebagai ‘pemegang kunci dapur’ uang rakyat kini disorot setelah ‘dapur’ itu mengepul asap dan menimbulkan bau tak sedap.
Sejumlah laporan mulai dari dugaan pungutan liar pungli di Samsat Medan Utara, dana insentif Rp38 miliar yang mengendap, hingga Program Gebyar Pajak yang “tiba-tiba nongol” tanpa jejak di RAPBD, sudah telanjang di ruang publik. Sumbernya bukan gosip warung kopi, melainkan keterangan orang dalam.
Masalahnya bukan hanya nominal. Rp17 ribu untuk motor, Rp23 ribu untuk mobil. Kecil jika dihitung per unit. Namun bila dikalikan ribuan unit setiap bulan, dikali 12 bulan, dikali tahun, nilainya menjadi besar. Yang lebih berbahaya, tidak ada kuitansi dan jejak administrasi. Kondisi ini menciptakan ruang gelap.
Ruang gelap memicu tiga dampak: petugas jadi raja kecil, wajib pajak jadi korban, dan negara buntung. Yang membuat publik geleng kepala, meski sudah ramai diberitakan media, sampai hari ini belum terlihat langkah penyidikan yang jelas. Diamnya aparat penegak hukum sama bahayanya dengan diamnya institusi. Karena diam ditafsir publik sebagai restu.
Padahal kaidahnya sederhana seperti disampaikan Sunaryo dari RCW: Kalau bersih, buka. Kalau kotor, sikat. Tidak ada opsi ketiga.
Program Gebyar Pajak menjadi contoh klasik. Menggenjot PAD memang wajib. Tapi cara mainnya tidak bisa “tembak dulu, lapor belakangan”. Jika tidak ada di RAPBD, dasar hukumnya dari mana. Jika tidak ada mekanisme jelas, akuntabilitasnya kepada siapa. Wajib pajak berhak bertanya: uang saya dipakai untuk apa.
Bapenda Sumut kini berada di persimpangan. Pilihan hanya dua.
Jalur 1: Buka dapur. Rilis data realisasi, alur pungutan Samsat, status Rp38 miliar, dan legalitas Gebyar Pajak. Panggil media, panggil LSM, panggil DPRD. Transparansi hari ini jauh lebih murah dibanding membayar harga kepercayaan yang runtuh besok.
Jalur 2: Tutup mulut. Biarkan spekulasi liar berkembang. Biarkan narasi “semua pungli” tumbuh. Biarkan aparat penegak hukum masuk karena tekanan publik. Ujungnya sama: kepercayaan hancur, dan yang rugi adalah kita semua. Jalan tetap rusak, sekolah tetap bocor.
Pajak bukan sumbangan sukarela. Pajak adalah kewajiban warga negara. Namun kewajiban itu hanya lahir jika ada kepercayaan. Dan kepercayaan itu lahir dari keterbukaan.
Kepada Bapenda Sumut, rakyat Sumut menitip pesan: Rakyat tidak minta sempurna. Rakyat hanya minta jujur. Buka data. Jelaskan fakta. Sikat yang main. Karena jika institusi pengumpul duit rakyat sendiri yang main gelap-gelapan, lalu kita mau menagih kejujuran kepada siapa lagi.
