Bungkam Saat Dikonfirmasi, Kadis LH Langkat Disemprot Keras! Ketua DPW Sumut KJNI: Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan

Bungkam Saat Dikonfirmasi, Kadis LH Langkat Disemprot Keras! Ketua DPW Sumut KJNI: Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan
Ket foto: Ketua DPW Sumatera Utara Komite Jurnalis Nusantara Independen (KJNI), Reza Fahlevi Nasution

LANGKAT, PAB – Polemik pemangkasan pohon di sepanjang jalan protokol Kabupaten Langkat kini berubah menjadi sorotan serius terhadap sikap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat, Erwin Bachari, S.P., M.MA. Di tengah derasnya kritik dan pertanyaan publik, pejabat yang seharusnya tampil memberikan penjelasan justru dinilai memilih diam dan menghindari konfirmasi.

Kisruh ini bermula setelah viralnya video TikTok yang menyeret nama salah satu mitra pruning, Firman, sebagai pihak yang disebut-sebut berada di balik aktivitas pemangkasan pohon. Tuduhan tersebut muncul setelah pernyataan Kadis LH Langkat yang mengaku tidak mengetahui terkait izin maupun aktivitas mitra pruning yang selama ini melakukan pemangkasan di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Langkat.

Akibat pernyataan tersebut, Firman mengaku merasa dirugikan dan nama baiknya tercoreng di hadapan publik. Ia bahkan menilai dirinya seolah dijadikan pihak yang harus menanggung seluruh konsekuensi dari polemik yang kini berkembang luas.

Namun yang lebih mengundang pertanyaan adalah sikap Kadis LH Langkat setelah polemik tersebut meledak. Alih-alih memberikan penjelasan yang terang kepada masyarakat, Erwin Bachari justru dinilai memilih bungkam ketika dikonfirmasi wartawan.

Ketua DPW Sumatera Utara Komite Jurnalis Nusantara Independen (KJNI), Reza Fahlevi Nasution, secara terbuka mengkritik keras sikap tersebut. Menurutnya, pejabat publik tidak boleh hanya berani berbicara ketika situasi aman, tetapi kemudian menghilang ketika diminta mempertanggungjawabkan pernyataannya.

"Ini bukan persoalan pribadi. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Kalau berani mengeluarkan pernyataan ke publik, maka harus berani pula menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya. Jangan sampai muncul kesan lempar batu sembunyi tangan," tegas Reza.

Menurutnya, upaya konfirmasi yang dilakukan melalui WhatsApp tidak mendapat jawaban atas substansi pertanyaan yang diajukan. Ironisnya, wartawan justru diarahkan untuk menemui sekretaris dinas.

"Yang dipertanyakan masyarakat itu Kadis LH, bukan sekretarisnya. Yang memberikan pernyataan ke publik juga Kadis LH. Jadi kenapa ketika diminta klarifikasi malah menghindar? Ada apa sebenarnya?" kritik Reza.

Tak berhenti sampai di situ, polemik semakin panas setelah muncul dugaan bahwa pesan konfirmasi wartawan yang dikirim kepada Kadis LH justru diteruskan kepada pihak lain. Jika informasi tersebut benar, maka tindakan itu dinilai sangat tidak etis dan mencederai hubungan profesional antara pejabat publik dengan insan pers.

"Yang dibutuhkan wartawan adalah jawaban, bukan pesan konfirmasi yang beredar ke mana-mana. Ini bukan gosip warung kopi. Ini kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Kalau pejabat mulai sibuk menyebarkan konfirmasi wartawan ketimbang menjawabnya, tentu publik berhak mempertanyakan komitmennya terhadap keterbukaan informasi," ujar Reza dengan nada keras.

Ia menegaskan bahwa diamnya pejabat publik dalam sebuah polemik besar bukanlah solusi. Sebaliknya, sikap bungkam justru memperbesar kecurigaan publik dan membuka ruang lahirnya berbagai spekulasi.

"Semakin lama memilih diam, semakin besar pertanyaan publik. Jangan salahkan masyarakat jika kemudian muncul dugaan-dugaan. Sebab hingga hari ini yang ditunjukkan bukan transparansi, melainkan sikap menghindar. Padahal jabatan publik dibayar oleh rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," katanya.

Reza juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dibangun melalui keterbukaan, bukan melalui sikap tertutup.

"Publik hanya meminta satu hal: kejelasan. Siapa yang memberi izin, siapa yang mengetahui kegiatan itu, siapa yang bertanggung jawab, dan kenapa setelah polemik meledak justru semua seakan saling cuci tangan. Jangan biarkan masyarakat menilai sendiri karena pejabat yang seharusnya menjelaskan malah memilih bungkam," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai pertanyaan yang diajukan terkait polemik pemangkasan pohon maupun dugaan penyebarluasan pesan konfirmasi wartawan.

Berita Lainnya

Index